Connect with us

Hukum & Kriminal

Korban Pembacokan Kaliboto Lor Lumajang Meregang Nyawa di RS Jatiroto

Diterbitkan

||

Korban Pembacokan Kaliboto Lor Lumajang Meregang Nyawa di RS Jatiroto

Memontum LumajangKasus pembacokan terhadap Satgas Keamanan Desa (SKD) Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Jawa Timur berujung maut. Marsum (korban) warga RW 4, RT 19 dusun Krajan 2 meninggal dunia pada Selasa (21/4/2020).

Korban meninggal dunia di RS Jatiroto sekitar pukul 07.30 wib setelah mendapat penanganan medis selama 3 hari.

Kepala Desa Kaliboto Lor Ahmad Fauzi ketika dikonfirmasi membenarkan jika 1 SKD nya meninggal dunia di RS Jatiroto akibat luka bacok yang di alami.

“Meninggal dunia tadi pagi sekitar jam 7.30 di RS Jatiroto, setelah mengalami luka bacok saat menjalankan tugas menjaga keamanab sabtu malam yang lalu, kami berharap kepada pihak kepolisian, para pelaku dihukum sesuai undang – undang yang berlaku, mengingat almarhum ini dibacok saat menjalankan tugas sebagai SKD,” ujar Kades.

Sementara itu, Kapolsek Jatiroto AKP Rudi Isyanto juga membenarkan bahwa 1 SKD Kalibotor Lor Meninggal dunia di RS Jatiroto akibat insiden pembacokan yang terjadi beberapa hari yang lalu itu.

“Iya, SKD Kaliboto Lor yang dibacok kemarin itu meninggal dunia tadi pagi sekitar jam 7.30 wib di RS Jatiroto,” ungkapnya.

Dijelaskan, saat ini satu pelaku sudah diamankan dan yang lain masih dalam pengejaran. “Satu orang sudah kita tahan, informasinya pelaku malam itu dua orang, yang satunya lagi masih dalam pengejaran,” pungkasnya. (adi/yan)

 

Hukum & Kriminal

Kasus Linmas Tumpakrejo Gedangan Menggelinding ke Ranah Hukum

Diterbitkan

||

Ach Husairi SH bersama seorang Tokoh Masyarakat Tumpakrejo. (ist)
Ach Husairi SH bersama seorang Tokoh Masyarakat Tumpakrejo. (ist)

Memontum Malang – Pasca pengunduran diri secara serentak 30 anggota Pelindung Masyarakat (Linmas) di Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, akhirnya menggelinding keranah hukum.

Ach Husairi SH, kuasa hukum Linmas dan tokoh masyarakat Tumpakrejo menjelaskan, menanggapi statemen Kepala Desa Tumpakrejo Miselan di harian pagi Memo X tanggal 18 Juni 2020 lalu, terkait pemberhentian Linmas Tumpakrejo yang berjumlah 30 personil.

Menurut kuasa hukum yang terdiri tim seperti Nur Samsun Ardy, SH dan Suhartono, SH, awalnya Miselan Kades Tumpakrejo akan menganggarkan dana insentif Linmas sebesar Rp 20.000.000 per tahun dan tanah bengkok desa seluas 1 hektar untuk kesejahteraan Linmas.

“Namun kenyataannya, Kepala Desa Tumpakrejo hanya memberikan insentif sebesar Rp 10.000.000 juta untuk dibagikan kepada 30 personil Linmas serta tanah bengkok 1 hektar yang dijanjikan Kades untuk kesejahteraan Linmas hingga saat ini belum terealisasi, ” terang Husairi Jumat (10/7/2020) petang.

Ditambahkan Husairi, perwakilan Linmas dan tokoh masyarakat Tumpakrejo memberikan kuasa tanggal 22 Juni 2020 lalu.

“Seharusnya Kepala Desa sesuai Tupoksinya bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga serta bisa memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat desa, mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa Tumpakrejo seuai Pasal 26 ayat 4 huruf C, D dan M Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) sebagai pedoman kewajibannya Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, ” bebernya.

Advokat dan kosultan hukum Kompak law yang berkantor yang berkantor di Jl Trunojoyo No. 10 Kepanjen Malang ini, menduga, perbuatan Kepala Desa Tumpakrejo (Miselan) telah melanggar Pasal 29 UU Desa yang dintaranya :
Kepala Desa Tumpakrejo telah merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang bersifat egois yang menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga Tumpakrejo dengan menghentikan Linmas sejumlah 30 orang tanpa prosedur yang benar dengan tidak diadakan nya rapat terlebih dahulu dengan Tokoh Masyarakat dan BPD Tumpakrejo, serta tindakan Miselan telah membuat keresahan warga Tumpakrejo dengan diberhentikannya semua anggota Linmas masyarakat merasa jaminan keamanan lingkungan warga mulai terusik akibat kebijakan Miselan yang semaunya sendiri.

“Kami selaku kuasa hukum Linmas dan Tokoh Masyarakat Tumpakrejo akan mengawal perkara kesewenang wenangan Miselan (selaku Kepala Desa Tumpakrejo) keranah Perdata maupun Pidana. Namun kami masih memberikan kesempatan Miselan dapat membenahi diri dengan meminta maaf kewarga Tumpakrejo dan menjadi Kepala Desa Tumpakrejo yang dapat memelihara ketentraman, ketertiban, menaati dan peraturan perundang undangan dan membina serta melestarikan sosial budaya masyarakat Desa Tumpakrejo, ” pungkasnya. (Sur/tim)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Cari Ikan, Warga Jember Tewas Terlilit Jaring

Diterbitkan

||

Korban dievakuasi petugas kepolisian dan warga. (ist)
Korban dievakuasi petugas kepolisian dan warga. (ist)

Memontum Jember – Seorang pria Warga Dusun Gumukrejo RT 01 RW 09 Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jumat (10/7/2020) pagi, ditemukan tewas mengapung di aliran sungai Dam Persedo Dusun Krajan II Desa Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.

Muisbah menimpa Sinol (36) diduga tewas saat mencari ikan di sungai. Karena saat ditemukan posisi korban tengkurap mengapung dengan terlilit jaring ikan.

“Saat itu korban ditemukan sekitar pukul 08.30 oleh dua orang saksi, yang kemudian memberikan pertolongan dengan mengangkatnya dari sungai,” kata Kapolsek Balung, AKP Miftakhul Huda saat dikonfirmasi wartawan.

Dugaan yang menguatkan korban tewas saat mencari ikan di sungai, lanjut Huda, karena dari keterangan keluarga, korban sekitar pukul 03.30 pamit berangkat untuk mencari ikan.

“Saat itu pamit dengan membawa jala ikan, mancing di sungai dekat rumahnya. Sekitar pukul 08.30 korban ditemukan sudah mengapung dengan posisi tengkurap, dan terlilit jaring ikan. Kondisi sungai saat itu juga alirannya deras,” jelasnya.

Setelah keluarga korban dihubungi, selanjutnya jenazah dibawa ke rumahnya untuk dimakamkan.

“Pihak keluarga yakni istrinya, menolak untuk diautopsi ataupun dibawa ke rumah sakit dan dengan membuat surat pernyataan bermaterai,” pungkasnya. (tog/bud/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Batu
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement SBMPN POLINEMA MALANG
Advertisement

Terpopuler