Connect with us

Hukum & Kriminal

Sidang Gugatan SHM Nirmala Karya Mulyadi Terancam Berbelit-belit

Diterbitkan

||

Suasana sidang ketiga di Pengadilan negeri Surabaya, Kamis (28/5/2020). (Insert) Kepala KPKNL Pamekasan Arasmin Simamola
Suasana sidang ketiga di Pengadilan negeri Surabaya, Kamis (28/5/2020). (Insert) Kepala KPKNL Pamekasan Arasmin Simamola

Memontum Pamekasan – Sidang gugatan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan penggugat pemilik jaminan CV Nirmala Karya Mulyadi tampaknya bakal panjang. Pasalnya, ketiga penggugat tidak rutin menghadiri sidang gugatan perdata tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan, ketiga tergugat sekali hadir, sekali tidak hadir. Perilaku tergugat ini, bisa membuat sidang bakal panjang dan membutuhkan proses panjang.

Ketiga tergugat antara lain, perwakilan MBPru sebagai kantor jasa penilai publik yang telah menghadiri sidang sebanyak dua kali. Sedangkan Dua tergugat lainnya, Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) serta BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya masing-masing satu kali menghadiri sidang.

Kuasa Hukum pemilik jaminan CV Nirmala Karya Taufiqurrahman mengatakan, meski tergugat hadir pihaknya belum sempat memeriksa siapa saja yang hadir. Apakah dikuasakan atau dihadiri langsung.

“Ada yang hadir, MBpru dua kali hadir, BNI dan KPNKL masing-masing satu kali tapi saya tidak sempat memeriksa siapa yang dikuasakan untuk hadir,” ujar Taufiq.

Taufiq mengatakan, kehadiran mereka yang tidak berturut-turut bakal membuat sidang lama.
Sidang seperti yang dihadapinya bisa sampai 12-13 kali. “Di sini tidak seperti di Malang, karena sudah diagendakan secara detail, mulai dari jam hingga pokok perkara,” paparnya.

Hakim di Malang kalau sudah lambat satu jam yang tidak hadir akan ditinggal. Pria berdomisili di Malang itu, menilai para tergugat akan mempermainkan sidang. “Sebab, kalau dua kali tidak hadir berturut-turut hakim bisa mengambil keputusan. Sebab, mereka dianggap sudah menjawab,” tudingnya.

Sayangnya saat dikonfirmasi wartawan belum ada jawaban. Namun sebelumnya, Remidial Recovery (RR) BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Arif Sugiarto Manajemennya menghadiri sidang melalui tim legal yang ditunjuk atasan. “Terkait sidang ada tim yang mewakili. Tim legal. Saya kebetulan pindah Sidoarjo mas,” bantahnya.

Disinggung mengenai kronologi kasus versi Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya. Arif irit bicara. Dia mengaku tidak bisa memberikan keterangan kepada selain debitur. “Untuk informasi ke pihak lain diluar debitur, saya harus ijin dulu ke atasan,” katanya.

Sementara itu, Kepala KPKNL Arasmin Simamora selaku tergugat tiga enggan memberiman keterangan terkait ketidakhadirannya. Whatsapp wartawan yang dikirimkan ke ponsel hanya dibaca tanpa respons dan penjelasan apapun. Dihubungi melalui saluran telfon juga tidak ada respon. Didatangi ke kantornya Satpam beralasan arasmin Work From Home (WFH).

BACA :

Media ini juga berusaha menghubungi staf lelang KPKNL Mariono. Hasilnya, hingga berita ini ditulis tidak ada respons. Sehari sebelumnya, Mariono mengirim pesan singkat. Dia menilai lelang tersebut sudah dibatalkan. “Tapi sebenarnya sudah dibatalkan lelangnya. keliru judulnya mas,” katanya.

Sebelumnya, ketua KPKNL Arasmin menuding pemberitaan tidak sesuai fakta. Setelah ditanya yang mana yang tidak sesuai fakta, Arasmin tidak menanggapi. “Terima kasih mas. Tapi berita anda tidak sesuai fakta,” kelitnya. (adi/yan)

 

Hukum & Kriminal

Kasus Linmas Tumpakrejo Gedangan Menggelinding ke Ranah Hukum

Diterbitkan

||

Ach Husairi SH bersama seorang Tokoh Masyarakat Tumpakrejo. (ist)
Ach Husairi SH bersama seorang Tokoh Masyarakat Tumpakrejo. (ist)

Memontum Malang – Pasca pengunduran diri secara serentak 30 anggota Pelindung Masyarakat (Linmas) di Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, akhirnya menggelinding keranah hukum.

Ach Husairi SH, kuasa hukum Linmas dan tokoh masyarakat Tumpakrejo menjelaskan, menanggapi statemen Kepala Desa Tumpakrejo Miselan di harian pagi Memo X tanggal 18 Juni 2020 lalu, terkait pemberhentian Linmas Tumpakrejo yang berjumlah 30 personil.

Menurut kuasa hukum yang terdiri tim seperti Nur Samsun Ardy, SH dan Suhartono, SH, awalnya Miselan Kades Tumpakrejo akan menganggarkan dana insentif Linmas sebesar Rp 20.000.000 per tahun dan tanah bengkok desa seluas 1 hektar untuk kesejahteraan Linmas.

“Namun kenyataannya, Kepala Desa Tumpakrejo hanya memberikan insentif sebesar Rp 10.000.000 juta untuk dibagikan kepada 30 personil Linmas serta tanah bengkok 1 hektar yang dijanjikan Kades untuk kesejahteraan Linmas hingga saat ini belum terealisasi, ” terang Husairi Jumat (10/7/2020) petang.

Ditambahkan Husairi, perwakilan Linmas dan tokoh masyarakat Tumpakrejo memberikan kuasa tanggal 22 Juni 2020 lalu.

“Seharusnya Kepala Desa sesuai Tupoksinya bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga serta bisa memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat desa, mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa Tumpakrejo seuai Pasal 26 ayat 4 huruf C, D dan M Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) sebagai pedoman kewajibannya Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, ” bebernya.

Advokat dan kosultan hukum Kompak law yang berkantor yang berkantor di Jl Trunojoyo No. 10 Kepanjen Malang ini, menduga, perbuatan Kepala Desa Tumpakrejo (Miselan) telah melanggar Pasal 29 UU Desa yang dintaranya :
Kepala Desa Tumpakrejo telah merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang bersifat egois yang menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga Tumpakrejo dengan menghentikan Linmas sejumlah 30 orang tanpa prosedur yang benar dengan tidak diadakan nya rapat terlebih dahulu dengan Tokoh Masyarakat dan BPD Tumpakrejo, serta tindakan Miselan telah membuat keresahan warga Tumpakrejo dengan diberhentikannya semua anggota Linmas masyarakat merasa jaminan keamanan lingkungan warga mulai terusik akibat kebijakan Miselan yang semaunya sendiri.

“Kami selaku kuasa hukum Linmas dan Tokoh Masyarakat Tumpakrejo akan mengawal perkara kesewenang wenangan Miselan (selaku Kepala Desa Tumpakrejo) keranah Perdata maupun Pidana. Namun kami masih memberikan kesempatan Miselan dapat membenahi diri dengan meminta maaf kewarga Tumpakrejo dan menjadi Kepala Desa Tumpakrejo yang dapat memelihara ketentraman, ketertiban, menaati dan peraturan perundang undangan dan membina serta melestarikan sosial budaya masyarakat Desa Tumpakrejo, ” pungkasnya. (Sur/tim)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Cari Ikan, Warga Jember Tewas Terlilit Jaring

Diterbitkan

||

Korban dievakuasi petugas kepolisian dan warga. (ist)
Korban dievakuasi petugas kepolisian dan warga. (ist)

Memontum Jember – Seorang pria Warga Dusun Gumukrejo RT 01 RW 09 Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jumat (10/7/2020) pagi, ditemukan tewas mengapung di aliran sungai Dam Persedo Dusun Krajan II Desa Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.

Muisbah menimpa Sinol (36) diduga tewas saat mencari ikan di sungai. Karena saat ditemukan posisi korban tengkurap mengapung dengan terlilit jaring ikan.

“Saat itu korban ditemukan sekitar pukul 08.30 oleh dua orang saksi, yang kemudian memberikan pertolongan dengan mengangkatnya dari sungai,” kata Kapolsek Balung, AKP Miftakhul Huda saat dikonfirmasi wartawan.

Dugaan yang menguatkan korban tewas saat mencari ikan di sungai, lanjut Huda, karena dari keterangan keluarga, korban sekitar pukul 03.30 pamit berangkat untuk mencari ikan.

“Saat itu pamit dengan membawa jala ikan, mancing di sungai dekat rumahnya. Sekitar pukul 08.30 korban ditemukan sudah mengapung dengan posisi tengkurap, dan terlilit jaring ikan. Kondisi sungai saat itu juga alirannya deras,” jelasnya.

Setelah keluarga korban dihubungi, selanjutnya jenazah dibawa ke rumahnya untuk dimakamkan.

“Pihak keluarga yakni istrinya, menolak untuk diautopsi ataupun dibawa ke rumah sakit dan dengan membuat surat pernyataan bermaterai,” pungkasnya. (tog/bud/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Batu
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement SBMPN POLINEMA MALANG
Advertisement

Terpopuler