Connect with us

Pemerintahan

Monitoring Satgas Covid Bersama TNI-Polri, Masih Saja Ditemukan Pelanggaran

Diterbitkan

||

Monitoring Satgas Covid Bersama TNI-Polri, Masih Saja Ditemukan Pelanggaran

Memontum Kota Batu – Satgas Covid-19 Kota Batu monitoring tempat-tempat umum di masa transisi new normal Selasa (9/6/2020) kemarin. Beberapa tempat yang dikunjungi diantaranya Pasar Besar dan Lippo Plaza Batu.

Dalam monitoring masih saja ditemukan pedagang yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Salah satunya adalah toko emas di Pasar Besar yang tidak menggunakan protokol Covid-19.

Kemudian untuk Lippo Plaza Batu, Satgas Covid-19 juga langsung meminta agar pihak Lippo Plaza menutup tempat pijat refleksi dan tepat permainan wonderland. Mengingat sesuai fase, untuk pijat refleksi dan tempat permainan boleh dibuka setelah fase ke 5 atau 8 Agustus.

Hal itu ditegaskan oleh Kapolres Batu, AKBP Harviadhi Agung Prathama SIK MIK. Bahwa sesuai Perwali Kota Batu nomor 56 tahun 2020 tentang masa transisi jika pihaknya bakal mengawal masa transisi new normal agar tidak terjadi pelanggaran.

“Dari pengecekan hari ini, petugas memberikan teguran karena ada beberapa tenant di Lippo Plaza yang tidak menempatkan kursinya di atas meja. Penerapan jarak fisik juga masih diabaikan. Ditemui pula tempat usaha yang masih buka walaupun secara aturan dilarang,” ujar Harvi kepada Memontum. Com kemarin.

Aturan tersebut, berdasarkan Keputusan Walikota Batu tentang tahapan fase status transisi darurat ke pemulihan ada beberapa tempat usaha yang diperbolehkan beroperasi dan tempat usaha yang dilarang beroperasi. Yang mana ada lima fase dari masa transisi hingga menuju new normal yang tertuang dalam Keputusan Walikota.

“Seperti pijat refleksi nggak boleh dibuka di fase pertama. Ada di fase kelima untuk pijat refleksi. Termasuk juga zona permainan anak atau wonderland juga tidak boleh buka di fase awal,” bebernya.

Namun lulusan Akpol 2010 ini pada prinsipnya, Satgas yakni Polres Batu memberikan teguran. Kemudian menyampaikan ke Satpol PP Batu untuk memberikan penindakan.

Untuk aturannya, penindakan diawali melalui teguran lisan, tertulis hingga penindakan sanksi administratif bahkan sampai dilakukan penutupan.

Sesuai Perwali Kota Batu ini memberikan mandat kepada Satpol PP untuk melakukan penindakan sanksi. Sedangkan Polri dan TNI hanya mem-back up pelaksanaan masa transisi menuju new normal.

Ditambahkan Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.M bahwa sesuai keputusan walikota terkait dengan fase-fase yang sudah ada semestinya seperti tempat pijat dan permainan anak-anak tidak boleh buka. Sehingga pihaknya meminta agar pihak Lippo menutup tenant tersebut.

“Dari hasil monitoring tadi semua yang seharusnya tidak boleh buka dan kekurangannya suda dicatat oleh manajemen. Kemudian harus disampaikan agar tutup. Tapi jika nanti saat ada tim datang lagi dan masih buka berikutnya akan diberi surat tertulis. Jika masih bandel bisa dicabut ijinnya sesuai Perwali,” terangnya.

Sementara itu, Tim Operasinal Lippo Plaza Batu, Kris Bale menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan ke owner dan divisi terkait dari tenant yang tidak menerapkan protokol kesehatan maupun tenant yang masih buka namun tidak sesuai fase.

“Apa yang disampaikan Pak Wawali dan pak Kapolres langsung saya sampaikan ke pimpinan ke divisi terkait dan langasung ambil tindakan. Setelah ini saya langsung keliling juga ke tenant-tenant kayak KFC dan Simbok akan saya sampaikan langsung. Kemudian ambil tindakan lah pastinya,” bebernya.

Sedangkan untuk protokol kesehatan, diungkapnya telah mengikuti aturan. Mulai dari tempat cuci tangan, penyediaan hand sanitiser, wajib masker, physical distancing hingga pembatasan pengunjung maksimal 40 persen. (bir/yan)

 

Pemerintahan

Musfarina Thoriq Berharap Orang Tua Turut Awasi Anak Saat Belajar Secara Daring

Diterbitkan

||

oleh

Workshop Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) Kabupaten Lumajang.
Workshop Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) Kabupaten Lumajang.

Memontum Lumajang – Proses belajar mengajar yang berlangsung melalui daring di masa pandemi seperti saat ini menjadi perhatian Komisi Perempuan dan Remaja DP MUI Kabupaten Lumajang. Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Musfarinah Thoriq, secara rutin hadir di beberapa wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh organisasi perempuan bahwa masalah gadget bukan hanya anak dan guru, namun juga tanggung jawab orang tua

Hal itu disampaikan, Ning Farin, panggilan akrab Musfarina Thoriq saat membuka workshop Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) Kabupaten Lumajang di Klakah, Sabtu (19/9/2020).

Ia berharap para orang tua turut mengawasi dan mendampingi pembelajaran daring, mengingat banyak konten yang belum pantas dilihat oleh anak-anak tersebar di internet dan mudah diakses.

“Didunia internet, banyak konten-konten yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak kita. Karena itu, pengawasan dan pendampingan para orang tua sangat penting,” ungkapnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Musfarinah Thoriq

Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Musfarinah Thoriq

Dijelaskan, ada sisi positif dan negatif dalam pembelajaran daring, anak-anak tidak lagi mendapatkan pendidikan karakter, pendidikan sosial dan etika dengan baik, karena proses belajar dilakukan tidak dengan tatap muka.

Untuk itu, bersama KPR DP MUI Kabupaten Lumajang, Musfarina Thoriq fokus agar proses pendidikan ditengah masyarakat itu mendapat pendampingan langsung dari orang tua. Meskipun ada program Guru Sambang, namun waktu pembelajaran juga terbatas.

Sementara itu, Ketua MUI Kecamatan Klakah, Abdul Hamid sangat mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, hal itu memiliki nilai manfaat yang besar untuk keberlangsungnya pendidikan di Kabupaten Lumajang. (adi/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pertumbuhan Hotel dan Restoran Jadi Perhatian

Diterbitkan

||

oleh

BANGUN: Hotel Grand Kanjuruhan yang sekarang tengah proses pembangunan.
BANGUN: Hotel Grand Kanjuruhan yang sekarang tengah proses pembangunan.

Memontum Malang – Lambatnya pertumbuhan hotel dan lestoran di wilayah Kabupaten Malang, menjadi perhatian serius Bupati Malang, HM Sanusi. Maklum, lambatnya pertumbuhan dua bangunan yang mampu menampung sejumlah wisatawan itu, juga membawa dampak pada sektor pendapatan asli daerah (PAD).

“Jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Malang, masih sangat kurang. Padahal, dari ke dua bangunan itu, akan menunjang sektor pendapatan asli daerah. Selain, tentunya menunjang untuk sektor kepariwisataan di Kabupaten Malang,” kata Sanusi saat memberikan sambutan dalam pelaksanaan penyusunan rancangan induk kepariwisataan Kabupaten Malang, Jumat (18/9) kemarin.

Selama ini, tambahnya, Pemkab hanya mengandalkan pemasukan dari pajak objek wisata. Itu pun, sumbangsihnya juga masih sedikit untuk menambah sektor PAD. “Kita hanya menerima pajak porporasi dari karcis masuk objek wisata. Untuk nilainya, tidak seberapa besar,” tambahnya.

Menyikapi kondisi itu, Sanusi mengharap agar pertumbuhan itu terus digenjot. Sehingga, akan terus muncul dan berkembang. “Hotel Grand Kanjuruhan di Kepanjen, saat ini masih proses pembangunan. Hotel tersebut, menjadi satu-satunya harapan membantu sektor PAD. Apalagi, kamar hotel yang akan dibangun mencapai 600,” ujarnya. (mg2/sit)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Pengumuman Pendaftaran KPU Banyuwangi
Advertisement Iklan KPU Kabupaten Trenggalek
Advertisement Tahapan Pilkada KPUBanyuwangi
Advertisement Iklan ucapan HUT RI Pemkot Probolinggo
Advertisement Iklan KPU Banyuwangi
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri polinema
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement

Terpopuler