Connect with us

Pemerintahan

RSUD Syamrabu Ajukan 30 Pasien Covid-19, Hanya 3 Pasien Bisa Diklaim

Diterbitkan

||

RSUD Syamrabu
RSUD Syamrabu

Memontum Bangkalan – RSUD Syamrabu Bangkalan terus menangani pasien terinfeksi Covid-19 dengan gratis. Namun, dari pengajuan 30 pasien ke Kemenkes hanya ada 3 pasien yang lolos untuk bisa diklaim dari BPJS.

Hal tersebut disampaikan oleh direktur RSUD Syamrabu Bangkalan, dr Nunuk Kristiani. Ia mengatakan, untuk bisa mengklaim banyak syarat yang harus dipenuhi. Dari klaim yang diajukan, ada 5 pasien yang lolos verifikasi Kemenkes, namun ketika diverifikasi ke BPJS hanya 3 pasien yang layak mendapatkan klaim.

“Dari 5 pasien itu hanya bisa terklaim 3. Sedangkan dua lagi masih kami ajukan lagi ke pusat,” ungkapnya, Rabu (24/6/2020).

Dari 3 pasien tersebut, total klaim sebanyak Rp 174 juta. Namun, hingga kini angka tersebut tidak segera cair. Padahal kebutuhan perawatan pasien terus dilakukan oleh RSUD Syamrabu.

Sementara itu ketua komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan selaku mitra RSUD Bangkalan menduga, jumlah 27 pasien yang tidak mendapat klaim disebabkan komorbid yang dominan. Sehingga, pihak verifikator menilai pasien tersebut tidak layak mendapat klaim dana penanganan Covid-19.

“Kami menduga 27 pasien tidak memenuhi kriteria disebabkan memiliki penyakit bawaan yang dominan sehingga tidak bisa diklaim,” tuturnya.

Pihaknya juga menyayangkan dana klaim tersebut tak segera cair dan tidak dapat terklaim sepenuhnya. Sebab, anggaran dana tak terduga juga tidak bisa mengcover biaya tersebut. (isn/nhs/yan)

 

Jombang

Wamendes Bersama Komisi V DPR RI Kunjungi Jombang

Diterbitkan

||

Kegiatan Wamen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V DPR-RI Sadarestuwati di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang.
Kegiatan Wamen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V DPR-RI Sadarestuwati di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang.

Memontum Jombang – Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Sadarestuwati, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Jombang, Sabtu (24/10) tadi.

Dalam kegiatan yang dikonsentrasikan di Balai Tani Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang, turut hadir Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, didampingi Wakil Ketua DPRD Jombang, Doni Anggun, bersama sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Jombang.

Anggota DPR-RI, Sadarestuwati, dalam sambutan mengatakan, banyak desa-desa yang mendapatkan program langsung dari pemerintah pusat. Baik bantuan dari Kementerian Desa, Kementerian PUPR, Kementrian Perhubungan dan lain sebagainya.

“Bagaimana pengelolaan anggarannya, itu yang perlu diketahui. Tujuannya, agar Kepala Desa (Kades) di dalam melaksanakan atau membuat perencanaan, tidak salah,” katanya.

Sehingga, tambahnya, di kemudian hari tidak ada Kades, khususnya dari Kabupaten Jombang, harus berurusan dengan hukum. Gara-garanya, ketidak tahunan di dalam pengelolaan anggaran.

“Dari awal, selalu ada kekhawatiran itu. Kalau sampai ada ke tidak mampuan dalam pengelolaan anggaran, sangat amat bahaya. Alangkah baiknya, jika tidak tahu, maka bertanya,” ujar Sadarestuwati.

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Ari, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa inti dari pada membangun desa, itu sama dengan membangun masa depan Indonesia. Karena itulah, yang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo, seluruhnya diarahkan pada pembangunan desa.

“Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, angka kemiskinan di kota 3,9% sedangkan di desa 12%. Ini hal yang menyedihkan. Artinya, desa masih memberikan sumbangan dan kontribusi bagi problematika kemiskinan di Indonesia. Makanya banyak orang desa datang ke kota,” ujar Budi Ari.

Karena alasan itulah, tambahnya, dirinya selalu mengatakan kepada Kades di setiap berkunjung ke desa-desa di Indonesia. Selain mengenai penggunaan anggaran, paradigma tentang pembangunan desa adalah bagaimana menjadikan desa sebagai basis produksi nasional. Sehingga, anak-anak muda desa jangan pergi ke kota. Caranya, berikan kesempatan anak-anak muda di desa melalui Bumdes karena akan ada harapan Bumdes akan maju di tangan anak-anak muda yang kreatif dan inovatif. (azl/sit)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bupati Lumajang Pimpin Apel Kesiapsiagaan

Diterbitkan

||

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat dikonfirmasi terkait kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat dikonfirmasi terkait penanggulangan bencana.

Memontum Lumajang – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, memimpin pelaksanaan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana bersama BPBD Lumajang. Langkah itu dilakukan, sebagai bagian antisipasi terhadap kondisi geografis dan kontur tanah di Lumajang, yang memiliki potensi bencana.

Bupati Lumajang berharap, agar ada sinergitas yang kuat antara semua relawan penanggulangan bencana alam dengan pihak BPBD Lumajang. Sehingga, kesiapsiagaan mengatasi bencana yang sewaktu-waktu akan terjadi, bisa teratasi dengan cepat dan tepat.

“Kesiapsiagaannya mulai dari kemungkinan adanya banjir, tanah longsor, pohon tumbang dan rumah yang rusak. Itu semua, hari ini kita siapsiagakan. Baik kesiapan dalam menghadapi bencana, juga kesiapan peralatannya,” terang bupati setelah memimpin apel di Lapangan GOR Wira Bhakti Lumajang.

Menyinggung fasilitas dan perlengkapan dalam mengatasi bencana, Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, menjelaskan bahwa pihak BPBD Kabupaten Lumajang beserta semua tim penanggulangan bencana, sudah memiliki kelengkapan property yang memadai. “Peralatan yang BPBD miliki, saya kira sudah mencukupi,” ujarnya.

Dalam kesempatan apel itu, Bupati juga menyampaikan ucapkan terimakasih terhadap pihak BPBD Kabupaten Lumajang. Utamanya, para relawan kebencanaan yang selalu siap dalam mengantisipasi penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang. (kom/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement

Terpopuler