Connect with us

Pemerintahan

KPU Kabupaten Situbondo gelar Sosialisasi PKPU 5/2020

Diterbitkan

||

Sosialisasi PKPU. (her)
Sosialisasi PKPU. (her)

Memontum Situbondo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo menggelar Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan kegiatan atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 yang bertempat di Gedung Graha Wiyata Praja lantai 2 Pemkab Situbondo dengan menggunakan protokol kesehatan, kemarin (23/6/2020).

Sosialisasi PKPU nomor 5 tahun 2020 dihadiri oleh Kajari Situbondo Nur Slamet SH MH. Ketua Bawaslu Murtapik S Sos, Kadisdukcapil Situbondo Drs H Sofwan Hadi M Si dan Kepala Bakesbangpol Drs H Edy Wiyono M Si serta dihadiri para komisioner KPU dan pengurus partai politik peserta Pilkada.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto SE dalam sambutannya mengatakan, bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini DPR RI dan KPU RI telah memutuskan bahwa Pemilihan Serentak Tahun 2020 akan tetap dilanjutkan namun dengan menggunakan protokol kesehatan.

“ Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita sebagai penyelenggara, namun saya mempunyai keyakinan dan harapan yang sangat tinggi bahwa dengan adanya protokol kesehatan akan menimbulkan norma baru sesuai dengan apa yang sering disebutkan Presiden Republik Indonesia, ” ujarnya.

Marwoto menyebutkan, bahwa Pilkada Serentak Tahun 2020 ini akan sangat berbeda karena seluruh tahapan dan jadwal akan disesuaikan dengan protokol kesehatan.

“ Kami meminta bantuan kepada semua pihak, wabil khusus pemerintah daerah dan juga Forum Pimpinan Daerah, yang paling pokok kami mohon bantuan kerjasamanya kepada para pimpinan partai politik dan peserta paslon perseorangan untuk sama-sama kita berdisiplin dalam pelaksanakan Pilkada tahun 2020, “pintanya.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto SE. (her)

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto SE. (her)

Lebih lanjut Marwoto menegaskan, tugas kami juga untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

” Juga kami akan berkoordinasi dan bersinergi antara seluruh lintas sektor terkait dalam solusi setiap tahapan, “ungkap Marwoto.

Pada kesempatan tersebut Kapolres Situbondo AKBP Sugandi SIK M Hum juga menyampaikan tentang peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 yang baru ini perlu disosialisakan kepada seluruh masyarakat termasuk kepada TNI Polri dimana pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang tertunda tetap akan dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 dengan tetap melakukan upaya pencegahan dengan protokol kesehatan.

“ Peraturan yang baru ini sudah disesuaikan dengan kondisi Covid-19, semua pelaksana, petugas keamanan maupun masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan, “ terang Kapolres AKBP Sugandi.

Kapolres AKBP Sugandi juga menegaskan, bahwa TNI Polri sudah siap melaksanakan pengamanan dan pengawalan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wabup Situbondo serta mengantisipasi perkembangan situasi Kamtibmas konvesional maupun di media sosial terkait Pilkada, pungkasnya. (her/yan)

 

Jombang

Wamendes Bersama Komisi V DPR RI Kunjungi Jombang

Diterbitkan

||

Kegiatan Wamen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V DPR-RI Sadarestuwati di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang.
Kegiatan Wamen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V DPR-RI Sadarestuwati di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang.

Memontum Jombang – Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Sadarestuwati, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Jombang, Sabtu (24/10) tadi.

Dalam kegiatan yang dikonsentrasikan di Balai Tani Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang, turut hadir Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, didampingi Wakil Ketua DPRD Jombang, Doni Anggun, bersama sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Jombang.

Anggota DPR-RI, Sadarestuwati, dalam sambutan mengatakan, banyak desa-desa yang mendapatkan program langsung dari pemerintah pusat. Baik bantuan dari Kementerian Desa, Kementerian PUPR, Kementrian Perhubungan dan lain sebagainya.

“Bagaimana pengelolaan anggarannya, itu yang perlu diketahui. Tujuannya, agar Kepala Desa (Kades) di dalam melaksanakan atau membuat perencanaan, tidak salah,” katanya.

Sehingga, tambahnya, di kemudian hari tidak ada Kades, khususnya dari Kabupaten Jombang, harus berurusan dengan hukum. Gara-garanya, ketidak tahunan di dalam pengelolaan anggaran.

“Dari awal, selalu ada kekhawatiran itu. Kalau sampai ada ke tidak mampuan dalam pengelolaan anggaran, sangat amat bahaya. Alangkah baiknya, jika tidak tahu, maka bertanya,” ujar Sadarestuwati.

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Ari, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa inti dari pada membangun desa, itu sama dengan membangun masa depan Indonesia. Karena itulah, yang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo, seluruhnya diarahkan pada pembangunan desa.

“Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, angka kemiskinan di kota 3,9% sedangkan di desa 12%. Ini hal yang menyedihkan. Artinya, desa masih memberikan sumbangan dan kontribusi bagi problematika kemiskinan di Indonesia. Makanya banyak orang desa datang ke kota,” ujar Budi Ari.

Karena alasan itulah, tambahnya, dirinya selalu mengatakan kepada Kades di setiap berkunjung ke desa-desa di Indonesia. Selain mengenai penggunaan anggaran, paradigma tentang pembangunan desa adalah bagaimana menjadikan desa sebagai basis produksi nasional. Sehingga, anak-anak muda desa jangan pergi ke kota. Caranya, berikan kesempatan anak-anak muda di desa melalui Bumdes karena akan ada harapan Bumdes akan maju di tangan anak-anak muda yang kreatif dan inovatif. (azl/sit)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bupati Lumajang Pimpin Apel Kesiapsiagaan

Diterbitkan

||

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat dikonfirmasi terkait kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat dikonfirmasi terkait penanggulangan bencana.

Memontum Lumajang – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, memimpin pelaksanaan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana bersama BPBD Lumajang. Langkah itu dilakukan, sebagai bagian antisipasi terhadap kondisi geografis dan kontur tanah di Lumajang, yang memiliki potensi bencana.

Bupati Lumajang berharap, agar ada sinergitas yang kuat antara semua relawan penanggulangan bencana alam dengan pihak BPBD Lumajang. Sehingga, kesiapsiagaan mengatasi bencana yang sewaktu-waktu akan terjadi, bisa teratasi dengan cepat dan tepat.

“Kesiapsiagaannya mulai dari kemungkinan adanya banjir, tanah longsor, pohon tumbang dan rumah yang rusak. Itu semua, hari ini kita siapsiagakan. Baik kesiapan dalam menghadapi bencana, juga kesiapan peralatannya,” terang bupati setelah memimpin apel di Lapangan GOR Wira Bhakti Lumajang.

Menyinggung fasilitas dan perlengkapan dalam mengatasi bencana, Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, menjelaskan bahwa pihak BPBD Kabupaten Lumajang beserta semua tim penanggulangan bencana, sudah memiliki kelengkapan property yang memadai. “Peralatan yang BPBD miliki, saya kira sudah mencukupi,” ujarnya.

Dalam kesempatan apel itu, Bupati juga menyampaikan ucapkan terimakasih terhadap pihak BPBD Kabupaten Lumajang. Utamanya, para relawan kebencanaan yang selalu siap dalam mengantisipasi penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang. (kom/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement

Terpopuler