Connect with us

Pemerintahan

Komisi E DPRD Jawa Timur Kunker ke Pemkab Situbondo Warning Penyaluran Bansos

Diterbitkan

||

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH menerima kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. (Heri)
Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH menerima kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. (Heri)

Memontum Situbondo – Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH menerima kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur terkait monitoring penyaluran dana jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur di ruang Intellegence (IR) aula lantai dua Pemkab Situbondo, Jum’at (26/6/20).

Turut serta dalam kunker ini, Ketua rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Zeiniye S Ag M Ag dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Bpk Alwi.

Rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jatim berkunjung ke Kelurahan Dawuhan meninjau keberadaan E-Warung dan meninjau langsung pelaksanaan penyerahan bantuan JPS di balai Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo Kota. (Heri)

Rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jatim berkunjung ke Kelurahan Dawuhan meninjau keberadaan E-Warung dan meninjau langsung pelaksanaan penyerahan bantuan JPS di balai Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo Kota. (Heri)

Ketua rombongan Komisi E DPR Provinsi Jatim, Zeiniye S Ag M Ag pada kesempatan tersebut menjelaskan, anggaran program jaring pengaman sosial Provinsi Jatim, baik yang sifatnya bantuan sembako dalam bentuk uang Rp 200 ribu, kemudian top up PKH sebesar Rp 100 ribu.

” Alhamdulillah untuk Kabupaten Situbondo untuk kedua bantuan tersebut tidak ada kendala yang signifikan, “jelasnya.

Sambung Zeiniye, tadi ada penyampaian oleh bapak bupati, kenapa pelaksanaannya agak terlambat. Karena ada revisi data yang mana penerima manfaat JPS ini karena Pemkab Situbondo mempunyai data DTD AKP.

” Jadi data penerima ada penyandingan antara DTD AKP dengan data penerima BLT, BST, BPNT, maka tidak akan menerima bantuan JPS dengan penerima bantuan lainnya seperti Penerima BLT, BST, BPNT dan PKH, “katanya.

Ketua rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Zeiniye S Ag M Ag. (Heri)

Ketua rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Zeiniye S Ag M Ag. (Heri)

Lebih lanjut Zeiniye menjelaskan, untuk penggunaannya menggunakan Simpeka, kemudian dari 2293 penerima top up PKH di 2 Kecamatan dan 4 kelurahan.

” Alhamdulillah sudah terlaksana walaupun masih belum 100%, jadi hampir ada 200 penerima yang memang masih belum terlaksana karena kendalanya penerima tidak hadir. Maka untuk mengetahui koneksi atau sinergitas top up PKH dengan E-Warung itu bersinergi dalam hal ini penyediaan bahan bakunya, bagaimana realisasinya top up PKH ini bisa juga dalam bentuk sembako, “jelasnya.

Zeiniye menegaskan, bahwa kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jatim selain kontrol penggunaan bantuan JPS juga menindak lanjuti harapan Bupati utamanya dalam tracing percepatan Covid-19 ada inisiasi untuk peminjaman mobil PCR yang kita dukung bersama.

Kata dia, sehingga Pemkab Situbondo tidak hanya menggantungkan pada posisi rapid test dan test swab saja. Sebab, pada test swab itu normalnya 7 hari baru dapat diketahui hasil swabnya sehingga tracing cepat ini bisa dilakukan. Kami juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19,

“ Terus terang ini sangat luar biasa, proses penanganannya serta antisipasi, promotif, preventif di Kabupaten Situbondo walaupun masih masuk kawasan zona merah yang masih beresiko tinggi terhadap penyebaran virus Covid-19, “tegasnya.

Ditambahkan Zeiniye, masih ada anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum diserap khususnya untuk penanganan recovery pasca Covid-19. Khususnya menuju New Normal ini, untuk pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk Kabupaten Situbondo yang disiapkan oleh Pemrov Jatim.

” Lebih spesifik anggaran ini, diperuntukkan bagi yang benar – benar terdampak Covid-19, “ungkapnya.

Sementara itu Bupati Situondo H Dadang Wigiarto SH mengatakan saat ini semua bantuan baik dari pusat, Provinsi hingga Pemerintah Daerah belum tersingkronisasi dengan baik.

“ Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Situbondo membangun sinergitas terhadap semua bantuan-bantuan, baik dari Kemensos, Kemendes dari Provinsi dan Pemkab Situbondo berkolaborasi. Sehingga tidak terjadi gejolak akibat kesenjangan terhadap kebijakan dari masing-masing Kementerian dan kami rasa masih belum tersinkronisasi dengan baik, ” katanya.

Menurut Bupati H Dadang, terkait dengan penanganan virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Situbondo. Bupati dua periode itu secara gamblang menjelaskan kepada Ketua rombongan Komisi E DPRD Jatim.

” Bahwa upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Situbondo telah dilakukan secara terus-menerus hingga saat ini, “pungkasnya.

Selanjutnya rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jatim berkunjung ke Kelurahan Dawuhan untuk meninjau keberadaan E-Warung dan meninjau langsung pelaksanaan penyerahan bantuan JPS di balai Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo Kota. (her/im/yan)

 

Pemerintahan

Musfarina Thoriq Berharap Orang Tua Turut Awasi Anak Saat Belajar Secara Daring

Diterbitkan

||

oleh

Workshop Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) Kabupaten Lumajang.
Workshop Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) Kabupaten Lumajang.

Memontum Lumajang – Proses belajar mengajar yang berlangsung melalui daring di masa pandemi seperti saat ini menjadi perhatian Komisi Perempuan dan Remaja DP MUI Kabupaten Lumajang. Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Musfarinah Thoriq, secara rutin hadir di beberapa wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh organisasi perempuan bahwa masalah gadget bukan hanya anak dan guru, namun juga tanggung jawab orang tua

Hal itu disampaikan, Ning Farin, panggilan akrab Musfarina Thoriq saat membuka workshop Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) Kabupaten Lumajang di Klakah, Sabtu (19/9/2020).

Ia berharap para orang tua turut mengawasi dan mendampingi pembelajaran daring, mengingat banyak konten yang belum pantas dilihat oleh anak-anak tersebar di internet dan mudah diakses.

“Didunia internet, banyak konten-konten yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak kita. Karena itu, pengawasan dan pendampingan para orang tua sangat penting,” ungkapnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Musfarinah Thoriq

Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Musfarinah Thoriq

Dijelaskan, ada sisi positif dan negatif dalam pembelajaran daring, anak-anak tidak lagi mendapatkan pendidikan karakter, pendidikan sosial dan etika dengan baik, karena proses belajar dilakukan tidak dengan tatap muka.

Untuk itu, bersama KPR DP MUI Kabupaten Lumajang, Musfarina Thoriq fokus agar proses pendidikan ditengah masyarakat itu mendapat pendampingan langsung dari orang tua. Meskipun ada program Guru Sambang, namun waktu pembelajaran juga terbatas.

Sementara itu, Ketua MUI Kecamatan Klakah, Abdul Hamid sangat mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, hal itu memiliki nilai manfaat yang besar untuk keberlangsungnya pendidikan di Kabupaten Lumajang. (adi/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pertumbuhan Hotel dan Restoran Jadi Perhatian

Diterbitkan

||

oleh

BANGUN: Hotel Grand Kanjuruhan yang sekarang tengah proses pembangunan.
BANGUN: Hotel Grand Kanjuruhan yang sekarang tengah proses pembangunan.

Memontum Malang – Lambatnya pertumbuhan hotel dan lestoran di wilayah Kabupaten Malang, menjadi perhatian serius Bupati Malang, HM Sanusi. Maklum, lambatnya pertumbuhan dua bangunan yang mampu menampung sejumlah wisatawan itu, juga membawa dampak pada sektor pendapatan asli daerah (PAD).

“Jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Malang, masih sangat kurang. Padahal, dari ke dua bangunan itu, akan menunjang sektor pendapatan asli daerah. Selain, tentunya menunjang untuk sektor kepariwisataan di Kabupaten Malang,” kata Sanusi saat memberikan sambutan dalam pelaksanaan penyusunan rancangan induk kepariwisataan Kabupaten Malang, Jumat (18/9) kemarin.

Selama ini, tambahnya, Pemkab hanya mengandalkan pemasukan dari pajak objek wisata. Itu pun, sumbangsihnya juga masih sedikit untuk menambah sektor PAD. “Kita hanya menerima pajak porporasi dari karcis masuk objek wisata. Untuk nilainya, tidak seberapa besar,” tambahnya.

Menyikapi kondisi itu, Sanusi mengharap agar pertumbuhan itu terus digenjot. Sehingga, akan terus muncul dan berkembang. “Hotel Grand Kanjuruhan di Kepanjen, saat ini masih proses pembangunan. Hotel tersebut, menjadi satu-satunya harapan membantu sektor PAD. Apalagi, kamar hotel yang akan dibangun mencapai 600,” ujarnya. (mg2/sit)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Pengumuman Pendaftaran KPU Banyuwangi
Advertisement Iklan KPU Kabupaten Trenggalek
Advertisement Tahapan Pilkada KPUBanyuwangi
Advertisement Iklan ucapan HUT RI Pemkot Probolinggo
Advertisement Iklan KPU Banyuwangi
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri polinema
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement

Terpopuler