Connect with us

Pemerintahan

New Normal, Akad Nikah Harus Terapkan Protokol Kesehatan

Diterbitkan

||

Prosesi Akad Nikah dengan menerapkan protokol kesehatan. (her)
Prosesi Akad Nikah dengan menerapkan protokol kesehatan. (her)

Memontum Situbondo – Setelah sempat dihentikan sementara pelayanan nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Situbondo saat ini kembali membuka layanan nikah diluar KUA atau di rumah. Sekalipun ada dispensasi pelaksanaan akad nikah diluar KUA, namun persyaratan harus ditaati oleh kedua mempelai dan para undangan saat menghadiri pelaksanaan akad nikah.

Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo Drs Misbakhul Munir M Ag mengatakan, bahwa dibukanya kembali pelayanan nikah diluar KUA berdasarkan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, dengan demikian masyarakat sudah bisa kembali melakukan pendaftaran pernikahan di kantor KUA terdekat.

” Walaupun dalam situasi new normal saat ini, bukan berarti segala aktifitas bisa normal seperti biasanya, ada aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas, begitu juga halnya dengan melaksanakan prosesi akad nikah, ” katanya.

Sambung dia, apabila masyarakat ingin melangsungkan prosesi akad nikah saat ini, maka harus menerapkan protokol kesehatan dan menghadirkan jumlah orang yang telah ditentukan oleh pihak Kemenag Situbondo.

Menurutnya, dalam situasi jelang new normal saat ini masyarakat di perbolehkan melangsungkan prosesi akad nikah dirumah, hanya saja protokol kesehatan dalam upaya pencegahan virus Corona atau covid-19 harus dilakukan.

” Selama pandemi virus Corona atau Covid-19 masyarakat tidak bisa melakukan prosesi akad nikah dirumah, harus dikantor KUA setempat. Tapi sekarang kita sudah memasuki new normal, jadi masyarakat bisa melangsungkan prosesi akad nikah dirumah dengan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan, yakni dengan menerapkan protokol kesehatan, ” ujarnya, Minggu (27/06/2020).

Lebih lanjut Misbakhul Munir menerangkan, aturan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama. Selain itu jumlah yang hadir pada prosesi akad nikah juga memiliki batasan.

” Yang mau melaksanakan prosesi akad nikah dirumah silahkan saja, asal patuhi protokol kesehatan. Karena aturannya sudah jelas, kalau akad nikahnya di KUA dihadiri 10 orang, kalau melangsungkan akad nikah dirumahnya yang hadir harus 20 persen dari kapasitas maksimal 30 orang, ” jelasnya.

Misbakhul Munir menambahkan, sebelum prosesi akad nikah dilakukan, pihak KUA juga telah menyampaikan surat perjanjian kesepakatan kepada calon mempelai dan keluarganya untuk mengikuti aturan protokol kesehatan.

” Kedua mempelai dan keluarganya harus mengikuti petunjuk protokoler serta meminta pendampingan ke pihak Satgas Covid-19 yang ada di Kecamatan setempat, “pungkasnya. (her/yan)

 

Jombang

Wamendes Bersama Komisi V DPR RI Kunjungi Jombang

Diterbitkan

||

Kegiatan Wamen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V DPR-RI Sadarestuwati di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang.
Kegiatan Wamen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V DPR-RI Sadarestuwati di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang.

Memontum Jombang – Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Sadarestuwati, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Jombang, Sabtu (24/10) tadi.

Dalam kegiatan yang dikonsentrasikan di Balai Tani Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng-Jombang, turut hadir Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, didampingi Wakil Ketua DPRD Jombang, Doni Anggun, bersama sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Jombang.

Anggota DPR-RI, Sadarestuwati, dalam sambutan mengatakan, banyak desa-desa yang mendapatkan program langsung dari pemerintah pusat. Baik bantuan dari Kementerian Desa, Kementerian PUPR, Kementrian Perhubungan dan lain sebagainya.

“Bagaimana pengelolaan anggarannya, itu yang perlu diketahui. Tujuannya, agar Kepala Desa (Kades) di dalam melaksanakan atau membuat perencanaan, tidak salah,” katanya.

Sehingga, tambahnya, di kemudian hari tidak ada Kades, khususnya dari Kabupaten Jombang, harus berurusan dengan hukum. Gara-garanya, ketidak tahunan di dalam pengelolaan anggaran.

“Dari awal, selalu ada kekhawatiran itu. Kalau sampai ada ke tidak mampuan dalam pengelolaan anggaran, sangat amat bahaya. Alangkah baiknya, jika tidak tahu, maka bertanya,” ujar Sadarestuwati.

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Ari, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa inti dari pada membangun desa, itu sama dengan membangun masa depan Indonesia. Karena itulah, yang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo, seluruhnya diarahkan pada pembangunan desa.

“Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, angka kemiskinan di kota 3,9% sedangkan di desa 12%. Ini hal yang menyedihkan. Artinya, desa masih memberikan sumbangan dan kontribusi bagi problematika kemiskinan di Indonesia. Makanya banyak orang desa datang ke kota,” ujar Budi Ari.

Karena alasan itulah, tambahnya, dirinya selalu mengatakan kepada Kades di setiap berkunjung ke desa-desa di Indonesia. Selain mengenai penggunaan anggaran, paradigma tentang pembangunan desa adalah bagaimana menjadikan desa sebagai basis produksi nasional. Sehingga, anak-anak muda desa jangan pergi ke kota. Caranya, berikan kesempatan anak-anak muda di desa melalui Bumdes karena akan ada harapan Bumdes akan maju di tangan anak-anak muda yang kreatif dan inovatif. (azl/sit)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bupati Lumajang Pimpin Apel Kesiapsiagaan

Diterbitkan

||

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat dikonfirmasi terkait kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat dikonfirmasi terkait penanggulangan bencana.

Memontum Lumajang – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, memimpin pelaksanaan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana bersama BPBD Lumajang. Langkah itu dilakukan, sebagai bagian antisipasi terhadap kondisi geografis dan kontur tanah di Lumajang, yang memiliki potensi bencana.

Bupati Lumajang berharap, agar ada sinergitas yang kuat antara semua relawan penanggulangan bencana alam dengan pihak BPBD Lumajang. Sehingga, kesiapsiagaan mengatasi bencana yang sewaktu-waktu akan terjadi, bisa teratasi dengan cepat dan tepat.

“Kesiapsiagaannya mulai dari kemungkinan adanya banjir, tanah longsor, pohon tumbang dan rumah yang rusak. Itu semua, hari ini kita siapsiagakan. Baik kesiapan dalam menghadapi bencana, juga kesiapan peralatannya,” terang bupati setelah memimpin apel di Lapangan GOR Wira Bhakti Lumajang.

Menyinggung fasilitas dan perlengkapan dalam mengatasi bencana, Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, menjelaskan bahwa pihak BPBD Kabupaten Lumajang beserta semua tim penanggulangan bencana, sudah memiliki kelengkapan property yang memadai. “Peralatan yang BPBD miliki, saya kira sudah mencukupi,” ujarnya.

Dalam kesempatan apel itu, Bupati juga menyampaikan ucapkan terimakasih terhadap pihak BPBD Kabupaten Lumajang. Utamanya, para relawan kebencanaan yang selalu siap dalam mengantisipasi penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang. (kom/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement

Terpopuler