Connect with us

Kopi Ketan

Dokter Umar Gulirkan “Mini Maksi”, Solusi Pilkada saat Pandemi

Diterbitkan

||

Dokter Umar Beberkan Kiat Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19

Memontum MalangPilkada serentak dapat dijalankan dengan sukses, jika menjalankan Mini Maksi, yakni meminilimasir pelanggaran dan memaksimalkan sosialisasi. Hal ini dikatakan Ketua Tanfidziyah PC NU Kabupaten Malang dr Umar Usman MM, Jumat (3/7/2020).

“Bismillah meski pandemi, pilkada dan pilbup Malang akan bisa berjalan sukses. Dua point’ penting adalah menjalankan mini-maksi. Yakni meminimalkan pelanggaran dan memaksimalkan sosialisasi,” tandas dr Umar.

Minimalisir pelanggaran, yang dimaksud adalah praktik politik uang. Dalam Pilkada 2020 diperkirakan meningkat, lantaran ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan selama pandemi virus Corona.

Dikatakannya, pandemi Covid-19 membuat banyak pendapatan masyarakat berkurang. Bahkan tidak sedikit pula yang harus kehilangan pekerjaan.

“Politik uang itu selalu ada dan akan meningkat dari pilkada atau pilpres. Hari ini terjadi turbulensi krisis ekonomi, masyarakat butuh uang. Mau tidak mau, salah satunya sumber adalah politik uang,” kata pria alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga 7 Juni lalu, telah ada 3 juta orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak pandemi virus Corona. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi bakal ada 4,2 juta orang yang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona.

Politik uang bisa berupa membagikan uang atau sembako kepada calon pemilih, bisa pula dalam bentuk lainnya.

“Pola penerapannya dalam bentuk lain, bisa jadi mungkin digital bentuknya seperti pulsa. Kandidat mewujudkan politik uangnya dalam bentuk pulsa. Bisa jadi dalam bentuk lain sesuai kebutuhan pemilih,” kata pria yang ikut meramaikan bursa Pilbup Malang 2020 ini.

Selanjutnya adalah maksimal sosialisasi. Bahwa, angka partisipasi pemilih menjadi parameter sukses tidaknya pemilihan umum (pemilu). Namun, kualitas pilkada tak bisa diabaikan. Kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menjadi penting karena digelar di tengah pandemi (covid-19). Artinya, pesta demokrasi itu akan menjadi acuan.

Keberhasilan Pilkada 2020 juga dilihat dari tahapan menuju pemungutan suara pada Desember 2020. Sebab, beberapa kegiatan seperti kampanye tatap muka diminimalisir. Peserta Pilkada 2020, harus berpikir keras untuk sosialisasi visi dan misi kepada calon pemilih. Cara-cara tersebut juga menjadi penentu kampanye berlangsung sukses tanpa tatap muka.

Selain itu, calon pemilih berhak mengetahui program kerja masing-masing calon. Pengetahuan masyarakat soal rekam jejak calon pemimpinnya juga menjadi acuan keberhasilan. Hal ini kompleks, tapi harus memahami karena masing-masing daerah punya isu dan faktor memilih yang spesifik.

“Kesuksesan itu membutuhkan kerja sama agar target partisipasi Pilkada Nasional sebesar 77,5 persen dan kualitas berjalan beriringan. Butuh keterlibatan semua pihak,” urai dr. Umar. (*/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kopi Ketan

Santoso FN : The Post Bukan Film Biasa

Diterbitkan

||

The Post

“The press was to serve the governed, not the governors, (Pers adalah untuk melayani pemerintahan, bukan para pengatur)”

 
Pandemi Covid-19 memaksa setiap orang memilih cara untuk mengatasi stress selama di rumah saja. Satu diantaranya, menonton film.

Popularitas film Korea kemungkinan melonjak drastis. Remaja yang libur sekolah semakin “melebur” mengimitasi budaya Korea dari film. Di saat demam film korea berkembang, saya memilih menonton film lainnya. The Post, bukan series.

Bukan film baru memang. The Post yang diproduseri Steven Spielberg ini dirilis Januari 2018 lalu. Lakon utamanya, Kay Graham diperankan Meryl Streep dan Tom Hanks sebagai Ben Bradlee (editor). Singkatnya, film ini soal perjuangan psikologis jajaran direksi dan redaksional Washington Post.

Jujur kudet, saya baru ngeh. Sebelum membongkar kasus watergate, Washington Post sempat “membantu” New York Times dan mengundang solidaritas media lain untuk membela kemerdekaan pers. Catat. Membela kemerdekaan pers.

Latar belakangnya tahun 1970-an. Media cetak waktu itu masih manual memakai dummy dan proses pengerjaan yang cukup panjang. Isi berita koran, sangat berpengaruh pada keuntungan dan harga diri media lain. Terlebih berita halaman utama.

Tensi meningkat, ketika New York Times ibarat “menabuh genderang perang” di halaman utama. Menyita perhatian publik. Nyaris seluruh masyarakat Amerika. Times mempublikasikan dokumen sangat rahasia pemerintah Amerika soal perang Vietnam. Populer disebut makalah Pentagon.

Banyak manipulasi informasi, beragam pengkondisian. Opini publik digiring bahwa perang Vietnam merugikan sisi kemanusiaan.

Jadi rahasia umum, dari sejumlah dokumen saja–tidak 100%, dapat disimpulkan bahwa Amerika kalah telak melawan Vietnam. Itu artinya pengiriman tentara ke Vietnam sia-sia? Bagaimana ribuan korban?

Dokumen sangat rahasia tersebut juga menyoal tidak dipublikasikannya kondisi sebenarnya dari perang Vietnam dan menguntungkan keberlangsungan sejumlah kebijakan pemerintah. Uang tujuannya.

Berita New York Times tujuannya bukan murni soal uang atau profit. Tapi pada harusnya masyarakat tahu kondisi sebenar-benarnya atau mendekati situasi sesungguhnya dari perang Vietnam.

Kecolongan halaman utama New York Times, redaksi Washington Post keteteran. Apalagi pemimpin redaksi. Namun, faktor kedekatan seorang wartawan dengan sumber informasi Times mendapat angin segar.

Analis militer, Daniel Ellsberg, sang whistle blower, kemudian mengirimkan dan “memberi” dokumen lain pada redaksi Washington Post. Lewat seorang jurnalis senior, Washington Post juga menerima 2 bendel kopian dokumen rahasia.

Usai memberitakan dokumen itu, New York Times digugat, dibredel. Tidak terbit sementara waktu. Sementara jajaran petinggi Washington Post dihadapkan ambang deadline untuk menentukan apakah berani menayangkan berita serupa dari sumber yang sama.

Di sisi lain redaksional, butuh keberanian memuat berita signifikan–sangat harus diketahui publik sementara jajaran komisaris mengalami dilema. Keberanian publikasi itu akan merugikan dari segi bisnis, terlebih investor instansional (baca : pemerintah).

Belum cetak, sejumlah investor instansional mundur. Iklan berkurang. Pemilik perusahaan, para pemegang saham cemas. Divisi lembaga hukum pun ragu. Jika terbit, apakah mampu memang melawan pemerintah.

Satu orang menjadi gong penentu adalah pemilik Washington Post, Kay “Katherine” Graham. Ia seorang wanita memang. Meneruskan usaha sang suami–yang sebelumnya bunuh diri (diduga akibat konflik batin jurnalisme–red). Karyawan lain menghormati pimpinan itu dengan menyebutnya, kecelakaan.

Detik- detik cetak, Katherine sembari berurai air mata meminta meneruskan cetak. Ia mengerti resikonya, Washington Post akan dibredel seperti Times dan ia terancam gugatan juga dipenjara. Nasib perusahaan dipertaruhkan. Bahkan kelangsungan hidup ratusan karyawan.

“My decision stands, and I’m going to bed, (Keputusan saya sudah tetap, dan saya mau tidur), ” sebut Kay kepada komisaris lainnya yang datang meluruk ke rumah, tengah malam sebelum cetak.

Ya. Akhirnya Washington Post digugat. Katherine terancam penjara karena diduga mencemarkan nama baik pemerintah dan membocorkan dokumen rahasia terkait keamanan pemerintahan. Tapi ia tak sendirian.

Ben Bradlee menemani Katherine. Juga sejumlah redaktur senior turut mendukungnya. Wartawan senior dan nyaris seluruh karyawan mendukung keputusan Kay.

Padahal, sebelumnya, jika The Post tidak menerbitkannya, jurnalis senior, tim berita halaman utama, mengancam resign.

Esoknya, berita dimuat. Koran disebar pagi itu. Gempar masyarakat Amerika. Terpiculah demo besar-besaran akan tidak bermanfaatnya memerangi Vietnam. Washington Post digugat Nixon.

Di hari terbit kedua, Washington Post benar-benar tidak sendirian. Nyaris media lain, baik lokal maupun nasional turut memberitakan aspirasi masyarakat menentang perang Vietnam.

Kebersatuan sejumlah media itu memantik haru. Memupuk semangat juang Katherine dan redaksi. Terlebih, turun kabar New York Times menang gugatan. Terlecut perjuangan membela kemerdekaan pers.

Film ini satu dari rentetan panjang perjuangan Washington Post menjalani konflik batin jajaran antara musti memenuhi idealisme atau mengedepankan kepentingan bisnis.

Nilai film The Post cukup bernilai bagi jurnalis muda, aktivis, LSM, mahasiswa komunikasi dan mahasiswa jurnalistik. Cukup bermanfaat menjadi bahan pemikiran para jajaran direksi, komisaris perusahaan pers.

Jika mahasiswa komunikasi memilih menonton film di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, The Post adalah tontonan wajib dan film korea adalah film sekunder. Walau memilih film memang perkara selera.

Film Korea mungkin kebanyakan mengedepankan ketampanan kecantikan aktornya. Meski beberapa berisi nilai moral. Atribut budaya, lifestyle cukup kental. Tak heran kemudian para remaja, generasi muda menirunya–baik penampilan, gaya bahasa dan lain-lain. Remaja mengidolai aktor, aktris Korea.

Satu film mungkin tidak terlalu dapat mempengaruhi kebiasaan penonton. The Post semisal, tidak dapat merubah karakter seseorang. Banyaknya beredar film Korea mungkin mampu mempengaruhi budi daya, kebiasan penonton.

The Post, film semi dokumenter itu pada jamannya, menunjukkan perjuangan besar tim work pekerja pers, Washington Post yang mempengaruhi opini publik atau masyarakat luas untuk melawan pihak anti kemanusiaan.

Siapa pihak anti kemanusiaan itu? Mereka yang merendahkan nilai kemanusian, merugikan nyawa manusia dan menutupi kebobrokan sistem. Mereka yang cenderung menyamakan nilai nyawa manusia dengan keberlangsungan sebuah sistem dan hidup segelintir orang.

Mahkamah Agung Amerika, di hari kedua terbit berita lanjutan Washington Post dan keputusan dari gugatan terhadap New York Times menyebutkan dalam rilis pers.

“…from the majority opinion: ‘In the First Amendment the Founding Fathers gave the free press the protection it must have to fulfill its essential role in our democracy. The press was to serve the governed, not the governors, “

(…dari mayoritas pendapat: ‘Dalam Amandemen Pertama para Bapak Pendiri Bangsa memberikan kebebasan pers perlindungan yang diharuskan untuk menjalankan peran esensialnya dalam demokrasi kita. Pers adalah untuk melayani pemerintahan, bukan para pengatur).

 

 

 

(Santoso FN, editor Memontum.com periode Juni 2017- Juli 2020 )

Lanjutkan Membaca

Kopi Ketan

M Roihan Rikza : Kepanjen Menuju Identitas Pusat Pemerintahan dan Pendidikan

Diterbitkan

||

M Roihan Rikza Kepanjen Menuju Identitas Pusat Pemerintahan dan Pendidikan

Ibarat di Kabupaten Malang ini ada tim sepakbola yang kualitasnya ada dibawah Arema, lalu ada tim semacam MU main di Kepanjen, apa warganya masih melirik pertandingan tim ‘ecek-ecek’ itu?

 

Jika dimasa lampau ada legenda, yang sering diungkapkan dengan penyampaian ‘konon’ oleh sesepuh pini sepuh adakah ‘konon-konon’ diungkapkan kembali saat ini? Mengenai suatu daerah, kecamatan, sebut saja Kecamatan Kepanjen, yang telah resmi menjadi Ibu Kota Kabupaten Malang, sedari lebih dari satu dekade silam?

Melihat perkembangan dari hari ke hari, Kecamatan, sulit sekali mencari sumber hidup untuk sekedar mereview kembali sebuah kecamatan yang memiliki desa/kelurahan paling banyak, dibandingkan kecamatan lainnya (18 Desa/Kelurahan). Demi menyebutkan sebuah identitas warganya.

Sebagaimana, semisal Kecamatan Turen, sebagian orang akan ingat sebuah monumen tangan: Masjid Tiban. Atau kala disebut Bangil, Pasuruan, jika tidak Kampung Bordir, seseorang akan ingat bahwa disana pernah ada satu aliran yang sempat bikin geger warga yang menjadi isu nasional.

Lebih mudah, kini, di Kepanjen, manusia-manusia era digital, cepat dan tanggap memesan makanan yang telah beraneka ragam. Dari yang ala interlokal hingga internasional. Mulai dari Sabang, hingga Kampung Piramid: Mesir, hampir tersedia.

Belum selesai disitu. Ada drama baru yang bukan hanya menjadi kabar miring. Bahwa akan hadir sebuah kampus ‘besar’. Yang pada kisaran 10 tahunan lagi akan merubah drastis tatanan masyarakat, adat, budaya, regenerasi, dan hal-hal lain yang dliuar dugaan, jika telah berdiri tegak sebagai sebuah institusi.

Kabar inipun, saat saya berdiskusi dengan salah satu wakil pimpinan salah satu kampus di Kabupaten Malang bagian selatan ini–yang juga teman satu kamar saat di pesantren–telah memunculkan satu joke. Ibarat di Kabupaten Malang ini ada tim sepakbola yang kualitasnya ada dibawah Arema, lalu ada tim semacam MU main di Kepanjen, apa warganya masih melirik pertandingan tim ‘ecek-ecek’ itu?

Jika benar demikian, bukan tidak mungkin bahwa Kepanjen, hanya menjadi lintasan pusat pemerintahan–beserta kulinernya–tapi juga lambat laun menjadi ceruk baru sebagai ‘rest area’ pendidikan. Pertanyaannya, siapkah warganya menyiapkan mental kehidupan yang lebih keras lagi? Antara mempertahankan identitas yang kurang jelas, menjadikannya dengan identitas yang lebih jelas: Pusat Pemerintahan dan Pendidikan.

Tidaklah bermaksud untuk terlalu overprotektif untuk Kepanjen, sebagai tempat tinggal warganya. Sedangkan juga masih banyak opsi lain untuk diaju-usulkan untuk kepentingan kemanusiaan, dan klise, menurut saya.

Seperti, bermusyawarah antara manusia-manusia lintas organisasi kemasyarakatan atau kopdar antara pimpinan pemerintahan tingkat kecamatan. Juga bisa sekedar udar rasa antara seniman, tokoh adat, ketua paguyuban becak, aktivis, akademis, agamawan, dan kepala dari para juragan bisnis di Kepanjen.

Dan yang paling penting dari itu semua, jangan sekali-kali meninggalkan ‘ngopi’. Sebuah aktivitas yang kelihatan remeh, namun memberikan efek besar pada perubahan sebuah bangsa. Bahwa, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa ngopi. Mari kita ngopi sambil membaca kembali tulisan ini. (*)

 

 

*Penulis adalah warga biasa di persimpangan kiri jalan, jika melintas dari arah selatan untuk menuju utara dan mantan jurnalis di Malang

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Lowongan Pekerjaan Memontum
Advertisement Iklan SemarakHUT RI PDAM Banyuwangi
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Probolinggo
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri polinema
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement

Terpopuler