Connect with us

Pemerintahan

Bupati Ajak PPLS Berkontribusi Meningkatkan PAD

Diterbitkan

||

Forkopimda Situbondo selesai memberi pengarahan diakhiri foto bersama Persatuan Penambang Legal Situbondo (PPLS) di Gedung Graha Wiyata Praja Aula Lantai 2 Pemkab Situbondo. (her/im)

Memontum Situbondo – Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH bersama Forkopimda memberikan pengarahan dan mengajak kepada Persatuan Penambang Legal Situbondo (PPLS) supaya berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di Gedung Graha Wiyata Praja Aula Lantai 2 Pemkab Situbondo, Jawa Timur, Kamis (27/08/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Forkopimda Situbondo beserta jajarannya dan Ketua PPLS beserta anggotanya.

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH menjelaskan, adanya wadah PPLS adalah perkembangan yang menarik, karena selama ini para penambang – penambang liar yang tidak berizin sangat berdampak pada lingkungan, sosial dan mengakibatkan kerugian pemerintah daerah yang berkaitan dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi berkurang.

“Peran para penambang yang membuat lembaga organisasi Persatuan Penambang Legal Situbondo (PPLS) ini menunjukkan tingkat kesadaran bagi para penambang sudah membaik,” jelasnya.

Bupati menambahkan, jika Kabupaten Situbondo tidak siap, bisa saja diambil oleh penambang – penambang dari luar kota yang legal. “Padahal ketika ada kegiatan penambangan berjalan di Kabupaten Situbondo dampak karambolnya sangat banyak, yaitu tersedianya angkutan, tenaga kerja, banyak orang berdagang yang pastinya membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,” tegas Bupati H Dadang Wigiarto SH.

Sementara itu, Ketua Persatuan Penambang Legal Situbondo (PPLS), Heru Setiawan menyampaikan, anggota PPLS sementara sampai saat ini ada 13 penambang yang tergabung dan akan ada lagi susulan penambahan anggota, karena yang belum tergabung masih dalam tingkat eksplorasi dan masih dalam proses.

“Harapan terbentuknya PPLS, agar bisa menyamakan persepsi dan sementara selama ini masih belum ada wadah untuk menyatukan aspirasi, tentunya nanti terkait mengenai harga, pembagian proyek – proyek nasional, kita sampaikan sesuai dengan tupoksinya kepada penambang – penambang. Sehingga tidak ada rasa kecemburuan sosial, saling menjegal satu sama lain untuk menciptakan transparansi,” pungkasnya.

Sementara Kapolres dan Kajari Situbondo menyampaikan, di Kabupaten Situbondo jangan sampai ada penambangan- penambangan ilegal. “Jika masih ada penambangan ilegal, maka kami secara bertahap akan menindak tegas dan melakukan penertiban. Apabila sudah selesai pengurusan perijinannya dan menyebut dirinya penambang legal. Maka harapannya cara bertindaknya juga sesuai dengan legalitasnya,” tegasnya. (her/im/mzm)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Pemkab Malang Gelar Monitoring dan Evaluasi DD

Diterbitkan

||

Pjs Bupati Malang, Sjaichul Ghulam membuka pelaksanaan Workshop Monitoring dan Evaluasi, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Pendopo Agung Malang.
Pelaksanaan Workshop Monitoring dan Evaluasi, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Pendopo Agung Malang.

Memontum Malang – Pjs Bupati Malang, Sjaichul Ghulam, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, membuka pelaksanaan Workshop Monitoring dan Evaluasi, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Malang, di Pendopo Agung Malang, Selasa (20/10) pagi.

Dalam kesempatan itu, juga hadir anggota Komisi 11 DPR RI, Andreas Eddy Susetya, Perwakilan Kepala KPPN Malang, Teguh Setiawan dan juga Kasi Kepala Seksi) perencanaan dan pengelolaan aset Desa Kemendagri, Sandra, secara virtual.

Dalam pelaksanaan itu, salah satunya membahas terkait UU No 6 tahun 2015 tentang desa dan peraturan pemerintah No 20 tahun 2014, perihal anggaran desa yang bersumber dari anggaran negara. Termasuk, dengan kondisi masyarakat dan adanya aspek yang harus dipenuhi seperti Sumber Daya Manusia (SDM), kontrol dan pengawasan dana desa.

“Pemerintah desa diharapakan bisa mengikuti UU desa untuk selanjutnya dapat diterapkan. Sehingga, dapat memotivasi bagi kita semua dalam pelaksanaan pembangunan desa, agar lebih baik dan bisa membangkitkan dalam sektor ekonomi,” ujar Pjs Bupati Malang, Sjaichul Ghulam.

Sementara Komisi 11 DPR RI, mengungkapkan bahwa komisi memiliki fungsi dalam pembuatan perundang-undangan. Di samping, juga melakukan kontrol.

“Kami di komisi 11, tentu mempunyai fungsi dalam pembuatan perundang-undangan. Kita ingin, dalam kegiatan workshop ini, nantinya juga mendapatkan saran langsung terkait kendala dan implementasi dana desa,” ungkap Andreas Eddy Susetyo.

Fokus lainnya, karena ini terkait dana desa, tentu bagaimana bisa disalurkan dengan baik dan benar. Sehingga, bisa membantu untuk pembangunan ekonomi di tengah pandemi.

“Kami akan langsung mengecek kegiatan administrasi dan penyalurannya. Apakah ada hambatan atau berjalan dengan baik,” tutupnya. (riz/sit)

 

 

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Kota Malang Siap Menuju Zona Kuning

Diterbitkan

||

Wali Kota Malang, Sutiaji saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang.
Wali Kota Malang, Sutiaji saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang.

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, optimis bahwa Kota Malang bisa masuk kategori zona kuning, dalam penanganan Covid 19. Hal tersebut, disampaikannya saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang, Selasa (20/10) tadi.

“Kita targetkan mulai minggu depan, Kota Malang bisa masuk zona kuning,” kata Sutiaji.

Ditambahkannya, ada beberapa alasan, terkait dengan optimistis tersebut Diantaranya, mengenai angka kesembuhan yang tinggi. Di samping, pengadaan kampung tangguh dan menggerakkan operasi yustisi secara kontinue yang dapat mengubah zona orange menjadi kuning.

“Karena ada kota-kota lain yang semula orange, sekarang menjadi merah kembali. Atau, juga sebaliknya. Nah, saya tidak ingin nantinya Kota Malang, memberi oleh-oleh Corona,” imbuhnya.

Ditambahkannya, bahwa tingkat kesembuhan di Kota Malang, sudah mencapai 80 persen. Untuk itu, ia berterimakasih dan mengapresiasi seluruh komponen masyarakat Kota Malang, yang terus memberikan pembelajaran dan menerapkan disiplin protokol kesehatan.

“Tentunya, ini semua tidak bisa lepas dari komponen masyarakat dan terimakasih juga kepada stakeholder yang terus memberikan literasi dalam disiplin protokol kesehatan,” ungkapnya.

Jika target yang diharapkan itu terwujud, kata Sutiaji, wisatawan yang datang ke Kota Malang, tentu akan meningkat. (mg1/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler