Connect with us

Hukum & Kriminal

Dua Penyelundup Baby Lobster Disikat

Diterbitkan

||

Kapolres Trenggalek, AKBP Doni Satria Sembiring saat menunjukkan batang bukti ribuan baby lobster (benur).
Kapolres Trenggalek, AKBP Doni Satria Sembiring saat menunjukkan barang bukti ribuan baby lobster (benur).

Satu Pelaku Langganan Kasus Sama

Memontum Trenggalek – Kepolisian Resort (Polres) Trenggalek kembali berhasil menyikat terduga pelaku penyelundupan baby lobster (benur). Yang menarik, dari dua orang yang berhasil ditangkap, satu diantaranya merupakan residivis kasus yang sama di Sidoarjo. Kedua pelaku itu, yakni berinisial JA warga Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dan AB warga Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.

Kapolres Trenggalek, AKBP. Doni Satria Sembiring, mengatakan bahwa penangkapan pelaku dilakukan karena keduanya kedapatan tengah membawa 38.200 ekor baby lobster. Ada pun jenisnya, yakni jenis pasir dan mutiara.

“Aksi pelaku ini juga tidak disertai Surat Keterangan Asal Benih (SKAB),” tegas Kapolres, Jumat (18/09) pagi.

Terungkapnya kasus ini, terjadi pada Kamis (17/09) kemarin. Yakni, pelaku JA membeli ribuan baby lobster dari para nelayan di Kecamatan Munjungan. Ribuan baby lobster itu akan dijual ke penampung berinisial SU yang ada di Kecamatan Panggul.

“Modusnya dengan membeli benih lobster dari para nelayan. Sementara untuk mengecoh petugas, pelaku memakai Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang tertera dalam surat keterangan. Hanya saja, asal pengambilan benih (di tingkat nelayan) tidak sesuai. Itulah yang memunculkan kecurigaan,” imbuh pria dengan dua Melati di pundak tersebut.

Masih menurut Kapolres, dari hasil penyelidikan, JA mengaku hanya berperan sebagai kurir. JA juga diketahui pernah terjerat kasus yang sama dan ditangkap aparat kepolisian di Sidoarjo tahun 2016 lalu. Saat itu, pelaku juga menjalani hukuman selama 60 hari penjara.

Kedua pelaku terbukti melanggar Peraturan Menteri Kelautan Nomor 12 Tahun 2020, yakni mengangkut baby lobster (benur) tanpa kelengkapan SKAB. “Untuk sementara, pelaku melanggar peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan nomor 12 Tahun 2020. Kita juga akan bekerjasama dengan PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) dengan sanksi administrasi,” jelas Doni Satria. (mil)

 

Hukum & Kriminal

Dugaan Korupsi RPH Kota Malang, Kejaksaan Periksa 14 Saksi

Diterbitkan

||

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Malang Dino Kriesmiardi SH MH. (gie)
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Malang Dino Kriesmiardi SH MH. (gie)

Memontum Kota Malang – Petugas Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Malang terus melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi penggemukan hewan Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang kisaran Tahun 2017-2018. Bahkan hingga Senin (19/10/2020), sebanyak 14 saksi telah menjalani pemeriksaan.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Malang Dino Kriesmiardi SH MH mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 14 orang.

“Saat ini kami dan tim penyidik telah melakukan pemeriksaan 14 orang saksi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, terkait perhitungan kerugian negera. Kami akan segera ekpos bersama BPKP,” ujar Dino.

Saat ini jumlah kerugian belum bisa dipastikan. Namun Dino mengatakan kalau kerugian ada dikisaran lebih dari Rp 1 miliar. ” Ini terkait kerjasama penggemukan hewan dan pemotongan hewan ternak. Kerugiannya lebih dari Rp 1 miliar,” ujar Dino.

Adapun pihak yang sudah diperiksa 8 orang dari RPH, 2 dari BPKAD, 3 orang dari badan pengawas RPH, dan 1 dari Dinas Pertanian.

“Kemungkinan saksi bisa bertambah. Nanti saksi yang sudah diperiksa juga ada yang akan kita panggil ulang untuk pendalaman pemeriksaan. Juga nanti ada saksi ahli. Saksi ahli dari BPKP terkait perhitungan kerugian negara. Dinamika proses penyidikan, alat bukti akan terus kita gali. Saat ini sudah ada alat bukti diantaranya dokumen penyertaan modal, permohonan pengajuan proposal, proses pencairan dan perjanjian penggemukan sapi,” ujar Dino.

BACA: Dugaan Korupsi RPH Kota Malang 2018, Soal Penggemukan Sapi

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pihak kejaksaan Negeri Kota Malang telah membidik salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Malang. Bahkan pihaknya hingga Rabu (10/6) siang, telah memeriksa 5 orang untuk diklarifikasi terkait dugaan kasus korupsi menimbulkan kerugian pihak Pemkot Malang senilai kisaran Rp 2,5 miliar.

Saat ini kejaksaan masih mengumpulkan data dan keterangan terkait permasalahan ini. Sebab diduga kasus ini terjadi antara Tahun 2017-2018. (gie)

 

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Imingi-imingi Jimat, Warga Menganti Berbuat Cabul

Diterbitkan

||

PENCABULAN: Tersangka pencabulan, Moh Khodar (53) warga Menganti Gresik dan Kalvin Kristianto (18) warga Waru, Sidoarjo digelandang petugas Satuan Reskrim, Polresta Sidoarjo, Jumat (16/10/2020).
PENCABULAN: Tersangka pencabulan, Moh Khodar (53) warga Menganti Gresik dan Kalvin Kristianto (18) warga Waru, Sidoarjo digelandang petugas Satuan Reskrim, Polresta Sidoarjo, Jumat (16/10/2020).

Memontum Sidoarjo – Dua tersangka kasus pencabulan berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polresta Sidoarjo. Kedua tersangka berhasil dibekuk petugas atas dua kasus pencabulan anak di bawah umur.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Ambuka Yudha mengatakan tersangka Moh Khodar (53) warga Menganti Gresik dan tersangka Kalvin Kristianto (18) warga Kecamatan Waru, Sidoarjo terlibat dalam aksi pencabulan itu. Menurutnya, dalam dua kasus pencabulan ini modus pelaku memaksa korban untuk minum minuman keras.

Kemudian tersangka mengajak korban pergi ke bangunan kosong yang tidak jauh dari tempat minum miras itu hingga terjadi aksi pencabulan.

“Kasusnya masih sama pencabulan. Modusnya tersangka memberi korban sebuah sikep (jimat) berupa cambuk kecil yang terbuat dari tembaga,” ujarnya, Jumat (16/10/2020).

Ambuka menjelaskan saat memberikan jimat itu, tersangka berkata jika jimat tersebut sebagai penjaga korban. Alasannya, di dalam jimat itu ada penunggunya (makhluk halus). Seketika korban disuruh menyimpan dan membawanya kemana pun korban pergi. “Tak berselang lama, korban merasakan pusing dan terjadilah pencabulan,” tegasnya.

Sementara kata Ambuka kasus penangkapan terhadap tersangka dilakukan tak lama setelah adanya laporan dari pihak keluarga korban. Para tersangka dijerat Pasal 81 dan atau Pasal 82 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “Ancaman hukumannya penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 300 juta dan paling sedikit Rp 60 juta,” tandasnya. (wan/syn)

 

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler