Connect with us

SEKITAR KITA

PMII Banyuwangi Minta Bupati Anas Transparan Penggunaan Dana Covid

Diterbitkan

||

Massa PMII Banyuwangi saat menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Banyuwangi, mendapat pengamanan dari Polisi, TNI dan Satpol PP, Kamis (8/10).
Massa PMII Banyuwangi saat menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Banyuwangi, mendapat pengamanan dari Polisi, TNI dan Satpol PP, Kamis (8/10).

Memontum Banyuwangi – Puluhan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Banyuwangi, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Banyuwangi, Kamis (8/10) pagi. Dalam aksinya, mereka mendesak bupati agar transparan dalam pengelolaan anggaran penanganan Coronavirus (Covid-19). Termasuk, mendesak DPRD Banyuwangi, mengawal penggunaan anggaran.

Dalam aksinya, sempat terjadi aksi saling dorong pagar antara massa PMII dengan aparat pengamanan dari Polres Banyuwangi, TNI dan Satpol PP.

Koordinator aksi demo, Achmad Fasial Hikam, dalam orasinya mengungkapkan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi tidak transparan dalam pengelolaan anggaran Covid-19. Seharusnya, Pemkab Banyuwangi lebih transparan dan memberitahukan kepada masyarakat rincian anggaran yang sangat besar itu.

“Anggaran penanganan Covid-19, itu sangat besar. Awalnya, dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 78 miliar, setelah itu bertambah lagi menjadi Rp 100,3 miliar. Dana sebesar itu, dibelanjakan untuk apa saja. Karena, masyarakat tidak pernah diberitahu rinciannya. Pemerintah, harusnya berkewajiban memberitahu rincian pembelajaran anggara itu,” kata Achamd Faisal Hikam berapi-api.

Achamd Faisal Hikam yang juga ketua PMII Banyuwangi Selatan, mendesak kepada Pemkab Banyuwangi, segera melaporkan rincian pembelanjaan dana penanganan Covid-19. “Sampai saat ini, kita tidak tahu penggunaan dana penanganan Covid-19. Maka dari itu, kami datang kesini menanyakan masalah ini. Berapa sih habisnya anggaran itu, dan dipergunakan untuk apa saja,” ujarnya.

Ditambahkannya, Kabupaten Banyuwangi biasanya transparan dalam penggunaan anggaran. Bahkan, memampang banner anggaran APBD di setiap dinas dan dikantor Pemkab Banyuwangi. Namun, untuk penggunaan anggaran penanganan Covid-19 ini, tidak ada banner penggunaan anggaran itu.

“Yang terpasang di banner itu hanya banner festival dan banner perolehan penghargaan. Terus banner penggunaan anggaran penanganan Covid-19 itu mana,” tanyanya.

Dalam aksi itu, PMII Banyuwangi mengancam akan menggelar aksi demo lagi, jika permintaan transparansi penggunaan anggaran penanganan Covid-19, tidak segera dipublikasikan. Dan akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi.

“Jika Pemkab Banyuwangi tidak mempublikasikan penggunaan anggaran penanganan Covid-19, kami akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar lagi. Dan saya memastikan, jumlahnya diatas 100 orang,” ancamnya. (ras/sit)

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *