Connect with us

Jember

DPRD Jember Baiat Seluruh Camat Netral dalam Pilkada

Diterbitkan

||

Para camat di Jember mengucapkan netralitas pada Pilkada 2020 didepan Komisi A DPRD Jember.
Para camat di Jember mengucapkan netralitas pada Pilkada 2020 didepan Komisi A DPRD Jember.

Memontum JemberDPRD Jember ‘membaiat’ Camat dari 31 Kecamatan di Jember. Baiat dilakukan saat rapat dengar pendapat dengan anggota dewan. Para camat diminta kesungguhannya untuk menjaga netralitasnya dalam Pilkada. ”Kami camat se Kabupaten Jember, siap netral dalam Pilkada Jember tahun 2020,” ucap para camat di depan Komisi A DPRD Jember.

Rapat dengar pendapat ini dilakukan setelah DPRD mendapatkan laporan dan fakta di lapangan terkait ketidaknetralan para camat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ketua Komisi A Tabroni saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya ingin memastikan netralitas camat.

“Netral berarti mereka benar-benar menjaga marwahnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Diatur dalam UU no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dalam PP 53 tahun 2010, PP no 4 tahun 2004 bahwa PNS atau ASN harus netral,” tegasnya.

Tabroni mencontohkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan camat. Salah satunya yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Tanggul. ”Kita sebut camat Tanggul itukan sudah dilaporkan Bawaslu dan KASN sudah memberikam rekomendasi memberikan camat tersebut. Kami menilai banyak sekali pelanggaran namun tidak terungkapkan?, yang terungkap Camat Tanggul,” katanya.

Pada rapat tersebut, Komisi A juga mengorek adanya temuan penyalahgunaan fungsi beberapa Satuan Tugas yang dibentuk dan direkrut selama pemerintahan masa Bupati Faida. Temuan anggota dewan di lapangan anggota satgas banyak direkrut dari relawan pemenangan Faida pada pencalonan bupati 5 tahun silam. Satgas-satgas ini digaji dari APBD namun saat ini disinyalir ikut berkampanye untuk petahana.

Ironisnya beberapa waktu lalu saat rapat Komisi C DPRD Jember dengan Kepala BAPPEKAB Jember, Ahmad Imam Fauzi membantah adanya rekrutmen Satgas. ”Yang ada petugas verifikasi falidasi hasil pembangunan. Tidak ada Satgas itu,” kata Fauzi di depan anggota Komisi C DPRD.

Terkait adanya dugaan keterlibatan Satuan Tugas (Satgas) yang ikut mengampanyekan bupati petahana yang mencalonkan diri kembali melalui jalur independen atau perseorangan. Tabroni mengatakan, Satgas bentukan Bupati Faida tidak jelas tugasnya.

”Satgas inikan tidak jelas, karena kita kalau ngomong Satgas, Satgas Covid yang ternyata beda-beda namanya. Kita harus luruskan itu, tugasnya hanya untuk membantu penanggulangan pandemi Covid. Dan mereka tidak memihak salah satu paslon. Maka kita harus awasi dengan serius. Kalau paslon tidak ada yang dari incumben, tidak seserius yang dihadapi Jember hari ini,”pungkasnya. (vin/mzm)