Connect with us

SEKITAR KITA

ART Tolak RUU Omnibus Law, Hearing Dengan Pansus 1 DPRD

Diterbitkan

||

HEARING : Suasana hearing Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) bersama Pansus 1 DPRD Trenggalek.
HEARING : Suasana hearing Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) bersama Pansus 1 DPRD Trenggalek.

Memontum Trenggalek – Tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) geruduk kantor DPRD Trenggalek. Sejumlah perwakilan masyarakat diterima langsung oleh Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD di Aula Gedung DPRD Trenggalek.

“Kegiatan hari ini kita menindaklanjuti usulan dari Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) yang berkaitan dengan Omnibus Law. Seperti yang diketahui jika Omnibus Law atau Cipta Kerja ini akan berdampak merugikan bagi masyarakat dan menguntungkan bagi pengusaha,” ucap Ketua Pansus 1 DPRD Trenggalek, Sukarudin saat dikonfirmasi usai hearing, Kamis (15/10/2020) sore.

Prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja, tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme yang telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Aturan ini masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Selain terkait Omnibus Law, ART juga menanyakan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam hal ini luasan karst. Ada sekitar 53.506 hektar tanah karst di Kabupaten Trenggalek agar disesuaikan dengan penetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). “Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Mengingat permintaan dari ART yang semata-mata demi kepentingan masyarakat kedepannya, agar tidak merusak lingkungan seperti halnya kegiatan tambang, maka akan menjadi pertimbangan penting untuk penetapan RTRW.

“Namun juga perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Karena kita tidak mau jika mau memutuskan sesuatu, ada hal-hal kepentingan lain yang nantinya justru akan menimbulkan permasalahan baru,” kata Sukarudin.

Sementara itu, salah satu perwakilan ART, Suripto mengatakan, kedatangannya ke kantor DPRD Trenggalek adalah untuk melakukan hearing terkait Omnibus Law. Sedangkan saat ini di Kabupaten Trenggalek sendiri tengah berjalan pembahasan RTRW.

“Dari sisi prosedur, Omnibus Law ini dikatakan cacat. Bukan berbicara tentang substansi, akan tetapi dari sisi prosedurnya saja sudah tidak memenuhi syarat penyusunan undang-undang,” ungkap Suripto. Artinya penyusunan Omnibus Law ini merupakan suatu perundang-undangan yang cacat prosedur.

Jadi peraturan yang lebih tinggi itu mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan adanya undang-undang Omnibus Law khususnya pasal 70 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah mengesampingkan peraturan apabila Undang-Undang itu bertentangan dengan subtansi terkait kepentingan Omnibus Law.

“Dalam hal ini ART menyoroti 3 hal terkait undang-undang Omnibus Law. Yang pertama adalah memanjakan investor, menekan upah buruh dan merusak lingkungan,” tegasnya.

Masih terang Ripto, tuntutan penolakan RUU Omnibus Law ini juga akan berdampak pada pelemahan atas kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tercermin dari pembatasan hak untuk berpartisipasi dan hak atas informasi.

“Hal ini di antaranya terkait dengan ketentuan yang mengubah Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan, berkurangnya kewajiban melakukan Amdal bagi kegiatan usaha, hingga berpotensi terjadinya alih tanggung jawab kepada individu,” katanya.

Juga politik penghukuman dalam RUU Cipta Kerja yang bernuansa diskriminatif. Karena lebih menjamin kepentingan sekelompok orang atau kelompok pelaku usaha atau korporasi. Sehingga mencederai hak atas persamaan di depan hukum.

“Yang jelas tuntutan kita adalah mengembalikan 53.506 hektar tanah karst. Karena ini menyangkut komitmen terhadap pelestarian lingkungan,” pungkas Ripto. (mil/syn)

 

 

SEKITAR KITA

Operasi Zebra Sat Lantas Polres Makota Sasar Masyarakat Tak Bermasker

Diterbitkan

||

Petugas memasangkan masker kepada ibu-ibu yang ditemui di jalan. (ist)
Petugas memasangkan masker kepada ibu-ibu yang ditemui di jalan. (ist)

Memontum Kota Malang – Sat Lantas Polresta Malang Kota (Makota) dan Polsek jajaran, serentak melakukan giat bagi masker, edukasi tentang keselamatan berlalu lintas dan disiplin protokol kesehatan, Sabtu (31/10/2020) pagi.

Lokasi pembagian masker, Polsek Lowokwaru membagikan di Jl Mertojoyo, Polsek Blimbing membagikan di simpang empat Jl LA Sucipto, Polsek Kedungkandang di Jl Raya Madopuro, Polsek Sukun di simpang tiga Janti, Polsek Klojen di Jl Arif Margono dan Polresta Malang Kota di kawasan Jl Dieng dan Dinoyo, Kota Malang.

Giat ini dilakukan oleh petugas kepolisian saat ‘hunting system’ Operasi Zebra Semeru 2020. Yakni menyisir tempat-tempat keramaian dan pasar. Petugas juga mendatangi antrian kendaraan di SPBU-SPBU di Kota Malang.

Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Ramadhan Nasution SH SIK saat dikonfirmasi Memontum.com melalui ponselnya pada Sabtu (31/10/2020) siang mengatakan bahwa giat pembagian masker ini adalah rangkaian Operasi Zebra Semeru 2020. “Selama enam hari Operasi Zebra Semeru 2020, dari Sat Lantas Polresta Malang Kota, sebanyak 2000 masker yang sudah kami bagikan,” ujar AKP Rama.

Petugas terus melakukan patroli hunting system sambil membagikan masker. “Selagi kita Operasi Zebra, tidak hanya pelanggaran lalu lintas yang kita kedepankan. Namun juga kegiatan simpatik pembagian masker dan mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan,” ujar AKP Rama.

Petugas mendatangi pusat keramaian. Selain pasar, petugas juga datang ke SPBU-SPBU dikarenakan SPBU saat ini cukup ramai dipadapi masyarakat yang antri mengisi bahan bakar kendaraanya untuk liburan cuti bersama.

“Pusat-pusat keramanan, juga kita datangi wilayah sekitaran pasar dan juga SPBU. Masih kita dapati ada yang tidak memakai masker, atau juga menggunakan masker namun sudah tidak layak pakai. Sasaran pembagian masker pengguna kendaraan bermotor dan masyarakat. Semoga masyarakat semakin tertib berlalu lintas dan sekain sadar tentang pentingnya protokol kesehatan,” ujar AKP Rama. (gie)

 

 

Lanjutkan Membaca

SEKITAR KITA

Empat Pemuda Lumajang Raih Penghargaan Tingkat Jatim

Diterbitkan

||

Keempat pemuda berprestasi asal Lumajang usai terima penghargaan dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi Surabaya.
Keempat pemuda berprestasi asal Lumajang bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Memontum Lumajang – Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-92 Tahun 2020, menjadi momentum membanggakan bagi Kabupaten Lumajang. Empat pemuda di kabupaten itu, berhasil meraih prestasi sebagai Pemuda Utama dan Pemuda Pelopor di tingkat Jawa Timur.

“Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim, Emil Dardak, tepat pada HSP kemarin memberikan penghargaan itu di Gedung Grahadi Surabaya,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, Paimin.

Ditambahkannya, khusus penilaian pada Pemuda Pelopor, Kabupaten Lumajang kembali membuat bangga seperti di tahun sebelumnya. Mereka, menampilkan kreativitas yang telah ditekuninya untuk mendukung kemajuan dan pengembangan aspek kehidupan masyarakat.

Sementara ke empat pemuda yang berhasil meraih prestasi membanggakan itu, diantaranya Oktaviansyah Purwo Bramastyo yang dinobatkan sebagai Pemuda Utama bidang Keahlian Khusus, dengan mengusung gagasan robot pengganti manusia untuk menangani pasien Covid-19. Lalu, Iman Bagus Suseno juga dinobatkan sebagai Pemuda Utama bidang Penyadaran.

Sedangkan untuk pemuda pelopor, diraih Asriafi Ath Thariq mendapat Juara I Pemuda Pelopor Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan dan Wardatul Jannah mendapat Juara II Pemuda Pelopor Bidang Inovasi dan Teknologi. (kom/sit)

Lanjutkan Membaca
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement

Terpopuler