Connect with us

Hukum & Kriminal

Pemancing Hanyut di Sungai Brantas

Diterbitkan

||

Jenazah korban saat dievakuasi. (ist)
Jenazah korban saat dievakuasi. (ist)

Memontum Kota Malang – Mustakim (64) warga Jl Mayjend Panjaitan Gang XVIII, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jumat (16/10/2020) pagi ditemukan tewas hanyut di Sungai Brantas, Kelurahan Penanggungan.

Informasi Memontum.com bahwa pada Jumat sekitar pukul 06.00, Mustakim berpamitan kepada salah satu keluarganya untuk memancing di Sungai Brantas tak jauh dari rumahnya. Namun sekitar pukul 07.30, tubuhnya ditemukan hanyut oleh warga sekitar. Saat dilakukan pertolongan, Mustakim sudah dalam kondisi tak bernyawa.

Kejadian ini cukup mengagetkan warga sekitar hingga banyak yang mendatangi lokasi kejadian. Tentunya warga cukup mengenal Mustakim karena rumahnya berada tak jauh dari lokasi penemuan. Kejadian ini dengan cepat terdengar oleh pihak keluarganya.

Kejadian ini selanjutnya dilaporkan ke Polsekta Klojen hingga petugas segera datangi lokasi kejadian bersama petugas PMI Kota Malang. Jenazah Mustakim yang saat itu sudah berada di tepian sungai kemudian dievakuasi dibawa ke kamar jenazah RSSA Malang.

Kapolsekta Klojen AKP Akhmad Fani melalui Kanitreskrim Poksekta Klojen AKP Yoyok Ucuk saat dikonfirmasi wartawan membenarkan adany kejadian itu. Dugaan sementara, korban meninggal murni hanyut di sungai.

“Tempat nya memancing tak jauh dari rumahnya. Korban terpeleset karena ada dugaan sakit epilepsinya kambuh. Ada jejak kaki korban yang mengarah ke sungai. Di tempat korban biasanya memancing, pijakannya tanah terlihat kalau terpelset,” ujar AKP Yoyok.

Tubuhnya terseret 50 meter dari titik awal hanyut. Meskipun tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun sesuai prosedur, jenazah korban tetap dibawa ke kamar jenazah RSSA Malang untuk mendapatkan visum dokter. (gie)

 

 

Hukum & Kriminal

Komisi I Rekom Polres Ambil Langkah Hukum untuk Kades Mangkir

Diterbitkan

||

Komisi I DPRD Kab.Pasuruan saat menggelar evaluasi bersama instansi terkait dan masyatakat Desa Pandean-Rembang.
Komisi I DPRD Kab.Pasuruan saat menggelar evaluasi bersama instansi terkait dan masyatakat Desa Pandean-Rembang.

Memontum Pasuruan – Polemik permasalahan avalan atau sisa produksi PT. Amchor yang berada di wilayah Desa Pandean, Kecamatan Rembang kembali bergulir di ruang kerja Komisi I DPRD Kab.Pasuruan, Kamis (22/10/2020).

Pada hearing di ruang Komisi I tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komisi I, Camat Rembang, DPMD, Inspektorat Kab.Pasuruan, Satreskrim Polres Pasuruan, BPD Desa Pandean dan perwakilan masyarakat setempat dengan agenda evaluasi hasil notulensi dan pandangan akhir.

Dari hasil evaluasi dan pandangan akhir Komisi I DPRD Kab.Pasuruan memberikan rekomendasi pada pihak Satreskrim Polres Pasuruan (Unit Tipikor) untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan korupsi Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kab. Pasuruan, dr. Kasiman, mengatakan, pihaknya sudah memberikan pembinaan pada Abdul Karim selaku Kepala Desa Pandean-Rembang, untuk memperbaiki sistem keuangan dan kepemimpinan dalam hal pengelolahan avalan dari PT. Amchor yang notabenenya sebagai PADes desa setempat, sesuai hasil notulensi dan kesepakatan bersama pada bulan Agustus lalu.

“Namun tampaknya Kades tidak menanggapi pembinaan dan notulensi yang ada. Bahkan pada saat ini (evaluasi), pihak kepala desa tidak hadir atau mangkir tanpa alasan yang jelas. Padahal saat upacara Hari Santri yang diadakan di Balai Kecamatan Rembang yang bersangkutan hadir. Hal ini menunjukan adanya itikad kurang baik dari diri Kades. Menurut pendapat Komisi I , pihak kepala desa telah menabrak Permendagri Nomor 20 tahun 2018 ayat 4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” pungkas dr. Kasiman Ketua Komisi 1.

Sementara itu ditempat yang sama Irianto, staf Kantor Inspektorat Kab.Pasuruan, dari data yang ada PADes Desa Pandean pada 2019 tidak ada pemasukan alias Rp.0. “Untuk hal ini, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak Satreskrim Polres Pasuruan,” ucapnya singkat.

Lain halnya yang disampaikan oleh AKP Andrian Wimbarda, Kasat Reskrim Polres Pasuruan menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya masih menunggu tindaklanjut pemeriksaan/pendalaman yang dilakukan oleh pihak Inspektorat. “Apakah hasilnya nanti mal administrasi atau dugaan tindak pidana korupsi,” terangnya.

Dari informasi yang dihimpun melalui tokoh masyarakat Desa Pandean, selama kepemimpinan Abdul Karim, pengelolaan limbah atau avalan dari PT. Amchor sejatinya adalah masuk pada Pendapatan Asli Desa, dan bukan untuk kesejahteraan kepala desa dan kroni-kroninya semata akan tetapi untuk pembangunan masyarakat Desa Pandean secara keseluruhan.

Selama tahun anggaran 2019, hasil pengelolaan avalan tersebut tidak dimasukan pada PADes, dimana jumlahnya mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. (tam/hen/mzm)

 

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Kasus RSI Unisma Berlanjut, Polisi Pastikan Gelar Perkara

Diterbitkan

||

Iptu Rudi Hidajanto. (gie)
Iptu Rudi Hidajanto. (gie)

Memontum Kota Malang – Gelar perkara kasus kecelakan kerja proyek pembangunan RSI Unisma yang sempat tertunda, dipastikan akan dilaksanakan pada Minggu depan. Hasil dari gelar perkara, nantinya akan menentukan siapa tersangka dari laka kerja lift proyek RSI Unisma yang menewaskan lima pekerja proyek.

Sat Rekrim Polresta Malang dalam gelar perkara ini akan mengumpulkan seluruh Kanit dan pengawas. Hasil penyelidikan dan penyidikan selama ini akan dikumpulkan dan disimpulkan. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Azi Pratas Guspitu melalui Plh KBO sekaligus Kasubnit I Unit IV Sat Reskrim Polresta Malang Kota, Iptu Rudi Hidajanto mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan gelar perkara pada Minggu depan.

“Gelar Perkara memang sempat tertunda beberapa Minggu. Pada Kamis (22/10/2020) siang ini kami melakukan pemeriksaan tambahan. Satu orang kami periksa. Minggu depan kami sudah siap melakukan gelar perkara,” ujar Rudi, Kamis (22/10) siang.

Dia mengatakan bahwa satu orang yang diperiksa adalah mandor proyek RSI Unisma. “Mandor proyek itu berjumlah tiga orang. Satu orang bertugas sebagai koordinator mandor dan dua orang lainnya bertindak sebagai mandor. Dan pada hari ini kami lakukan pemeriksaan kepada satu mandor, karena dua orang lainnya telah selesai kami lakukan pemeriksaan. Kami menanyakan seputar SOP kerja,” ujar Rudi.

Jika nantinya gelar perkara menghasilakan tersangka maka bisa dikenakan Pasal 359 KUHP subsider 360 KUHP dengan ancamam penjara selama lima tahun.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kecelekaan kerja terjadi di proyek pembangunan RSI Unisma, Selasa (8/9) pukul 12.30. Sebanyak 11 pekerja bangunan terjatuh dari lift rakitan lantai 5 proyek pembangunan gedung baru. Dari 11 orang yang terjatuh 4 diantaranya tewas seketika dan 6 lainnya mengalami luka berat, sedangkan 1 orang selamat karena berhasil melompat dan berbepagangan pada besi.

Adapun identitas para korban meninggal dunia diantaranya Lukman (35) warga, Pakis, Kasianto, (40) warga Pakis, Subeki (30) warga Jabung dan Agus P (30) warga Pakis, Kabupaten Malang. Kasus kecelakaan kerja ini masih dalam penanganan petugas Reskrim Polresta Malang Kota.

Diduga kecelakaan ini akibat seling besi lift rakitan terputus karena tidak kuat menyangga beban berat muatan. Jenazah ke 4 korban kemudian dibawa ke kamar mayat RSSA Malang.

Informasi Memontum.com bahwa kejadian ini terjadi saat para pekerja bangunan ini selesai istirahat makan siang. Mereka kemudian berencana kembali bekerja ke lantai 5 dengan menaiki lift rakitan.

Para karyawan bangunan ini pun terjatuh secara bersamaan. Mengetahui kejadian itu para pekerja bangunan yang masih berada di bawah segera melakukan pertolongan. Saat itu Lukman, Kasianto, Subeki dan Agus sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan luka parah pada bagian kepala. Sedangkan 6 lainnya luka parah langsung dibawa ke IGD RSI Unisma.

Namun setelah menjalani perawatan, salah seorang pekerja yang alami luka parah akhirnya meninggal dunia hingga total ada 5 pekerja meningal akibat kecelakaan kerja ini. (gie)

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement

Terpopuler