Connect with us

Politik

Malang Jejeg Sayangkan Durasi Debat

Diterbitkan

||

Anggap seperti kucing dalam karung

Memontum Malang – Debat yang di adakan KPU Kabupaten Malang, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Jumat (30/10) tadi, dinilai Paslon nomor urut 3, yakni Malang Jejeg merasa kurang memuaskan dan tidak mendalam. Bahkan, Paslon ini menilai, bedat yang dilakukan tidak ubahnya menilai kucing dalam karung.
“Dengan waktu semenit, itu belum bisa mendalami jawaban dari masing-masing paslon. Tapi ya mau gimana, kalau negara hanya menyediakan waktu segitu,” ujar Heri Cahyono, Jumat (30/10) seusai pelaksanaan debat Paslon.

Dalam debat ini, lanjut Sam HC, seharunya diberi durasi yang berlebih untuk memberikan kesempatan tik tok antar Paslon. “Kalau kayak gini, kayak kucing dalam karung,” tambahnya.
Sam HC, sapaan akrab dari Heri Cahyono, menyebutkan waktu yang ideal seharusnya sekitar 5 hingga 10 menit. Waktu tersebut, bisa memberikan keleluasaan kepada setiap Paslon, untuk bisa menyampaikan pendapat, pandangan dan saling melempar argumen. Bukan justru diberikan waktu hanya semenit.

“Seharusnya, bagaimana masyarakat bisa menilai figur seseorang dengan jelas, ya bukannya setengah-setengah seperti ini. Kita bisa melakukan bantahan, argumen dan penyampaian pendapat. Kalau seperti ini, Paslon ditanya dan Paslon menjawab, bisa tidak nyambung atau belum selesai langsung di cut. Artinya, debat ini tidak banyak yang bisa tersampaikan,” ujarnya tidak puas. (riz/sit)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Pjs Bupati Tenggalek Ingatkan Pentingnya Jujur, Adil dan Aman

Diterbitkan

||

APEL KESIAPAN: Suasana apel kesiapan PAM TPS Operasi Mantap Praja Semeru 2020 di halaman Mapolres Trenggalek.
APEL KESIAPAN: Suasana apel kesiapan PAM TPS Operasi Mantap Praja Semeru 2020 di halaman Mapolres Trenggalek.

Apel Kesiapan PAM TPS

Memontum Trenggalek – Jelang pesta demokrasi 9 Desember mendatang, Polres Trenggalek bersama jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek menggelar apel kesiapan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek Benny Sampirwanto berharap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek nanti angka partisipasi pemilih di Kabupaten Trenggalek bisa lebih meningkat.

Apel Kesiapan PAM TPS Pilkada Kabupaten Trenggalek ini juga dalam rangka Ops Mantap Praja Semeru 2020. Kali ini, Polres Trenggalek turut menggandeng unsur Tiga Pilar, Linmas, KPU, dan Bawaslu.

“Pelaksanaan apel ini sangat penting untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kesiapan para petugas yang akan mengamankan Pilkada 9 Desember nanti,” ungkap Pjs Benny, Kamis (03/12/2020) siang.

Menurutnya, ada 3 azas yang harus senantiasa menjadi acuan oleh setiap petugas Pilkada. Ketiga azas tersebut meliputi Pilkada yang jujur, adil, dan aman. “Jujur artinya tidak ada rekayasa, adil berarti tidak ada keberpihakan pada salah satu paslon. Sedangkan aman berarti tidak ada gangguan dalam setiap tahapan dari pelaksanaan Pilkada,” terangnya.

Selain itu, Pjs Benny juga menegaskan situasi dimasa pandemi ini memiliki arti yang berbeda. Selain aman dari gangguan, aman juga harus berarti aman dari resiko penularan covid-19.

Untuk itu pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur ini berpesan agar setiap tahapan Pilkada 9 Desember mendatang bisa dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. “Dengan jujur, adil, aman kita harapkan bahwa partisipasi pemilihan nanti akan lebih menjadi tinggi,” kata Pjs Benny.

Ia juga berpesan agar semua elemen bisa menjamin keamanan pelaksanaan Pilkada dan bukan hanya dari gangguan-gangguan tapi juga terutama dari pandemi Covid-19.

Dikonfirmasi terpisah, Wakapolres Trenggalek Kompol Mujito menyebut kesiapan petugas menjelang 9 Desember 2020 sangatlah penting.

“Segala kesiapan menjelang pelaksanaan Pilkada Trenggalek nanti sangatlah penting. Kami juga berpesan agar seluruh petugas bisa terus menjaga kesehatan sehingga pada hari H mendatang tidak ada petugas yang berhalangan dikarenakan sakit,” tutur Kompol Mujito.

Masih terang Mujito, untuk jumlah TPS yang akan diamankan nanti sejumlah 5500. Pasukan dari berbagai unsur juga akan diterjunkan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat saat menggunakan hak pilihnya.

“Untuk anggota kepolisian akan diterjunkan 680 personel, TNI 223 personel dan dari Satpol PP 100 personel ditambah dengan Linmas sebanyak 4042 orang,” ungkapnya.

Dari masing-masing TPS, akan dijaga 2 Linmas, dan ada pula Linmas yang bertugas di kelurahan atau kecamatan untuk membantu aparat dalam melakukan patroli wilayah arau sebagai power head. (mil/syn)

Lanjutkan Membaca

Politik

KPU Kabupaten Malang Diminta Perhatikan Limbah Prokes di Setiap TPS

Diterbitkan

||

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, M. Saiful Efendi.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, M. Saiful Efendi.

Memontum Malang – Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, mendesak KPU Kabupaten Malang, untuk tetap memperhatikan limbah khusus protokol kesehatan (Prokes) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), saat pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020 mendatang.

Dengan pertimbangan, selain melindungi juga ada sampah bekas pakai, yang perlu diberikan khusus dalam rangka antisipasi Covid-19.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, M. Saiful Efendi, mengatakan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, selain melengkapi para petugas dengan APD, masker dan kelengkapan lain. KPU juga harus memperhatikan limbahnya nanti, akan dikemanakan setelah digunakan.

“Ini menjadi hal yang sangat penting juga, bukan hanya para petugas dan pencoblos yang dilengkapi dengan alat protokol kesehatan. Akan tetapi,.mereka (KPU) juga harus memperhatikan alat-alat tersebut setelah digunakan saat dibuang pun, mau dibuang kemana. Tidak mungkin, dibuang seenaknya saja,” ujar Saiful, Kamis (3/12) saat dihubungi via telepon.

Seharusnya, tambah Saiful, alat perlengkapan protokol kesehatan, fungsinya sebagai pelindung dan pencegah. Bukan, malah menjadi sarang penyebar Covid-19.

“Seperti limbah sarung tangan plastik dan masker sekali pakai yang akan diberikan kepada pemilih, itu jangan sampai dibawa pulang. Apalagi, nanti kalau sampai dibuang sembarangan. Jadi, harus diolah dan dibuang dengan tepat karena resikonya tinggi,” jelasnya.

Untuk itu, Saiful menyarankan agar pihak KPU Kabupaten Malang, harusnya bisa berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang. Sebagaimana, fungsi mereka yang jelas akan pengelolaan limbah sampah tersebut.

“Apalagi kalau belum koordinasi dengan pihak DLH, kan berarti tidak memperhatikan. Apalagi, ini sudah mendekati hari pencoblosan. Jadi, KPU harus segera koordinasi dengan DLH agar bisa tertata dan terkoordinir terkait pembuangan limbah sampah seusai pelaksanaan pencoblosan nanti,” tutupnya. (riz/sit)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler