Connect with us

Kabupaten Malang

Dukung Wisata BTS, Bangun Terminal Wisata Tumpang

Diterbitkan

||

Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi.
Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi.

Memontum Malang – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, membangun terminal wisata baru. Adalah terminal wisata di Tumpang, yang diharapkan mampu menjadi pendukung wisata di Bromo Tengger Semeru (BTS).

“Kita sudah menggagas terminal wisata. Setelah di Lawang (kecamatan), kita sekarang bangun terminal wisata di Tumpang,” ujar Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi, Rabu (18/11) tadi.

Dibangunnya terminal wisata Tumpang, ujar Hafi, selain untuk mendukung wisata BTS, diharapkan juga untuk mendukung wisata di sekitar Tumpang. Seperti, situs-situs Candi yang berada di wilayang Tumpang.

“Kita tempatkan di Pasar Tumpang, untuk mendukung area agar bisa menjadi transit bagi para wisatawan,” ungkapnya.

Hafi menyebutkan, wilayah Tumpang memang menjadi daya tarik dan banyak peminatnya. Karena, memang menjadi titik yang strategis untuk bisa berwisata ke mana saja.

“Kalau di situ, bisa jadi titik pointnya dan banyak peminatnya. Banyak komunitas Jeep dan masyarakat paguyuban yang kreatif,” tambahnya. (riz/sit)

Kabupaten Malang

142 Sekolah Setuju KBM Tatap Muka

Diterbitkan

||

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono.

Dindik Kabupaten Malang Gelar Survey

Memontum Malang – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang, melakukan survey terkait kesiapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Malang. Hasilnya, dari total 4561 sekolah se Kabupaten Malang, hanya sekitar 142 sekolah yang setuju untuk melaksanakan KBM tatap muka.

“Sementara itu, 1333 sekolah tidak setuju untuk melaksanakan KBM tatap muka dan sisanya yakni 3086 sekolah, masih belum menjawab survey tersebut,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono, Senin (23/11).

Rahmat menambahkan, survey tersebut sudah dilakukan pihak Dindik sejak awal November lalu dan selesai di akhir November ini. “Jadi masih punya waktu beberapa hari lagi untuk menyepakati untuk sekolah yang belum menyatakan,” ungkapnya.

Hasil survey tersebut, ujarnya, nantinya akan menjadi patokan dalam keputusan apakah sekolah di Kabupaten Malang akan buka kembali atau tetap mengadakan daring.

“Jadi semua itu terserah dari pihak sekolah, komite dan wali murid kalau siap ya berarti sudah siap dengan syarat-syarat dari Kemendikbud. Enam syarat itu juga kita jadikan patokan untuk kesiapan KBM tatap muka,” tambahnya.

Rahmat menjelaskan, enam syarat tersebut terdiri dari kesiapan kebersihan dan sanitasi yang meliputi kebersihan toilet, disinfektan dan tempat cuci tangan.

“Selanjutnya akses fasilitas kesehatan juga harus lengkap dan terpenuhi. Setelah itu menerapkan wajib masker untuk seluruh warga yang berada di sekolah dan harus memiliki thermogun,” tambahnya.

Masih menurut Rahmat, pemetaan kesehatan warga sekolah yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. “Siapa guru atau murid yang mempunyai komorbid harus dipetakan. Sesudahnya yang paling penting yakni persetujuan dari orang tua murid,” tutupnya. (riz/sit)

Lanjutkan Membaca

Kabupaten Malang

RAPBD 2021 Defisit, PAD Diprediksi Bisa Menutupi

Diterbitkan

||

Pembahasan RAPBD tahun 2021 yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Malang.
Pembahasan RAPBD tahun 2021 yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Malang.

Memontum Malang – Rapat Rencana Anggaran Pembelanjaan Daerah (RAPBD) tahun 2021, dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Minggu (22/11) tadi. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangun Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengatakan secara tegas, RAPBD 2021 akan mengalami defisit.

“RAPBD 2021 kita prediksi pendapatan sebesar Rp 3,7 trilliun dan belanja Rp 3,8 trilliun. Itu berarti, RAPBD akan mengalami defisit sebesar Rp 107,9 miliar,” ujar Tomie, Minggu (22/11).

Namun, tambahnya, dari perkembangan hingga saat ini akan ada penambahan pendapatan dari transfer sebesar Rp 149.431.600.000 dan penambahan tersebut akan digunakan untuk menutupi defisit RAPBD di tahun 2021.

“Dari penambahan tersebut, akan dianggarkan guna menutupi defisit kita. Sehingga, ada penambahan sekitar Rp. 222.517.492 serta dalam perjalanan ini masih belum bisa diprediksi SILPA yang akan berjalan berapa,” ungkapnya.

Penambahan jumlah tersebut, ujarnya, nanti akan dikaitkan dengan sumber dana baik di DPH maupun dana insentif. Serta, nantinya juga akan ada beberapa alokasi yang bersifat wajib dan nampak hingga hari ini hasilnya masih diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 14 miliar.

“Jadi, penyusunan anggaran DPRD Kabupaten Malang yang dibenarkan yakni pola defisit. Tentunya, tidak melampaui angka yang besar. Sehingga dapat tertutupi dengan penyerapan PAD yang bertambah sebesar Rp 10 miliar. Ini mencakup dana transfer dan dari analisis SILPA nya, masih ada cukup ruang,” tambahnya. (riz/sit)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler