Connect with us

Pemerintahan

Komisi 3 Sebut Sektor Pendidikan dan Pariwisata di Trenggalek Perlu Ada Perhatian

Diterbitkan

||

Ketua Komisi 3 DPRD Trenggalek, Sukarudin.
Ketua Komisi 3 DPRD Trenggalek, Sukarudin.

Memontum Trenggalek – Komisi 3 DPRD Trenggalek kembali membahas terkait kegiatan fisik dalam APBD tahun 2021 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihaknya menyebut, ada 2 sektor yang perlu ada perhatian khusus, yakni pendidikan dan pariwisata.

Ditemui usai rapat, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarudin mengatakan, sektor pendidikan di Trenggalek masih sangat memprihatikan.

“Untuk Dinas Pendidikan, ada beberapa fasilitas pendidikan yang sangat memprihatikan dan menjadi perhatian Komisi 3. Seperti adanya sekolah yang belum mempunyai kantor dan sekolah yang ruang kelasnya masih disekat – sekat. Tentu ini sangat memprihatinkan dan perlu adanya perhatian khusus di tahun 2021 nanti,” ungkap Sukarudin, Selasa (24/11/2020) siang.

Selain itu, lanjut Politisi Partai PKB ini, untuk daerah – daerah terpencil yang berkaitan dengan pendidikan, tentu menjadi perhatian. Justru, fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Trenggalek, utamanya di daerah terpencil agak kurang beruntung.

“Kurang beruntung seperti apa, banyak bukti yang ada di Komisi 3. Misalnya gedung sekolah SD yang ada di daerah pinggiran, keadaannya masih memprihatinkan. Dan tentunya ini akan menjadi prioritas Komisi 3,” tegasnya.

Tak hanya menyoroti di sektor pendidikan, Komisi 3 juga memberi catatan di sektor pariwisata terkait anggaran yang belum memadai. “Hanya saja yang kami harapkan untuk Dinas Pariwisata bisa mengambil langkah seperti RSUD. Agar berani mengambil lompatan pinjaman daerah,” jelas Sukarudin.

Masih terang Sukarudin, sebelumnya pernah digulirkan pinjaman daerah tersebut pada saat Kepala Dinas yang lama. Saat itu rencananya relatif memadai hanya tinggal pelaksanaanya. Akan tetapi, Kepala Dinas yang lama sudah menempati jabatan yang baru sehingga rencana itu gagal.

“Mudah – mudahan tahun 2021 nanti, meski belum ada keberanian meminjam. Setidaknya sudah ada perencanaan yang mengarah pada pinjaman daerah,” pungkasnya.

Komisi 3 juga menginginkan jika agar ada lompatan itu perlu adanya keberanian untuk melakukan pinjaman daerah. Pihaknya meyakini, Dinas Pariwisata mampu untuk membayar atau mengembalikan pinjaman itu. (mil/syn)