Connect with us

SEKITAR KITA

Format Bersatu Ngotot Minta Wiraraja Ditutup

Diterbitkan

||

Karena diduga tidak mengantongi izin dan digunakan untuk hal yang meresahkan

Memontum Pamekasan – Forum Masyarakat Tlanakan (Format) bersatu meminta areal Wiraraja, dilakukan penutupan untuk selamanya. Permintaan tersebut, karena lokasi itu dinilai tidak melengkapi perizinan yang telah diisyaratkan. Format juga beralasan, keresahan warga sekitar menjadi alasan utama, ngototnya permintaan penutupan Wiraraja.

Areal Wiraraja yang wajib ditutup itu, meliputi Resto dan Cafe Wiraraja, serta reklamasi disekitar lokasi. Informasi yang diterima Format Bersatu, per tanggal 1 Januari 2020, izin resto dan cafe telah habis.

Koordinator Format Bersatu, Zainullah, meminta penegak Perda untuk meratakan lokasi tersebut. Sebab, izin beroperasinya sudah kadaluarsa. Sehingga, Pemkab harus tegas menutup lokasi tersebut.

“Sudah dari awal, kami mengawal persoalan ini. Dahulu, melalui organisasi masyarakat (ormas), sekarang melalui Format Bersatu. Dua kali atas nama Format,” kata Zainullah kepada media, Senin (28/12) tadi.

Format kata Zainullah, tetap menuntut ketegasan Pemkab, seperti saat menutup Hotel Putri 2019 lalu. Saat itu, Bupati bersama Wabup menutup sendiri dengan alasan dipilih langsung oleh rakyat

“Kenapa sekarang kok melempem. Ijin (Wiraraja) tidak ada, sudah lengkap (pelanggarannya). Kami minta tutup total bukan hanya dengan banner. Sebab, jika ini dibiarkan, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran lain,” ujarnya.

Apakah Format merasa dirugikan ? Zainullah mengaku, pihaknya tidak dirugikan dengan adanya Wiraraja. Hanya saja, selaku masyarakat Tlanakan, jika daerahnya dijadikan hal-hal yang tidak bagus, akan meresahkan semua.

“Bukan dirugikan. Selaku masyarakat, saya merasa resah. Keresahan kami, karena siapapun dimanapun, kecamatan manapun kalau dijadikan pesta narkoba (dugaan, red) akan resah apalagi tidak berizin,” ucapnya.

Kepala Satpol PP Pamekasan, Kusyairi, mengatakan bahwa semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan perizinan, sepakat lokasi tersebut dikatakan illegal. Namun, Sat Pol PP belum berani mengambil tindakan tegas, karena masih membutuhkan bukti dan data.

“Kami akan mengumpulkan data pembuktian dahulu, meskipun ada (datanya). Untuk meyakinkan. Kami rangkum semua untuk diajukan ke Bupati,” kata Kusyairi ditanya rencana penutupan Wiraraja.

Mantan Camat Batumarmar itu mengaku, akan mengundang forum pimpinan kecamatan (Forpimka). Hal itu untuk mengumpulkan bukti illegal, untuk selanjutnya disampaikan ke Bupati.

“Seperti sudah disampaikan tadi, per 1 Januari 2020, sudah tidak berizin. OSS tidak bisa dilanjutkan, karena tidak bisa menyiapkan data ijin tata ruang, zonasi dan sebagainya. Tapi, itu dinas terkait yang menangani,” paparnya. (adi/sit)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *