Connect with us

Pemerintahan

PPKM Malang Bertambah 2 Pekan, Ini Penyebabnya

Diterbitkan

||

Memontum Kota Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji, sempat menanyakan indikator kembalinya Kota Malang, harus menambah penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) selama 2 pekan.

Mengingat, dari yang seharusnya PPKM berakhir tanggal 25 Januari 2021, namun karena penambahan sehingga berakhir 8 Februari 2021 mendatang.

Seakan menjawab pertanyaan Sutiaji, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menjelaskan beberapa indikator terkait perpanjangan PPKM.

“Ada beberapa daerah berdasarkan zona dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang kami kaji dan review secara seksama dengan satgas Covid-19 Jawa Timur. Daerah yang tidak memenuhi 4 indikator yang ditetapkan seperti BOR (Bed Occupancy Rate), kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan tingkat kematian akan kita masukkan list wilayah yang harus melaksanakan PPKM,” terang Emil-sapaan Wagub seusai melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Jami’ Kota Malang, Jumat (22/01) tadi.

Kota atau Kabupaten yang ingin ‘lolos’ dari kebijakan PPKM, tambahnya, setidaknya harus memiliki kasus aktif di bawah 16 persen. Lalu, persentase kematian di bawah 3 persen, persentase kesembuhan di atas 82 persen serta ketersediaan tempat tidur (bed occupancy rate) di bawah 70 persen.

Emil menegaskan, bahwa PPKM berdasarkan Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2021 ini tidak jauh beda dengan kondisi new normal yang sudah dijalani masyarakat Indonesia.

“Sehingga, diharapkan PPKM ini tidak menjadi momok masyarakat. Toh selama ini sekolah juga daring, ibadah dibatasi dengan protokol kesehatan. Yang berbeda hanya penutupan jam pusat perbelanjaan dan cafe, serta kebijakan WFH-WFO,” terangnya.

Orang nomor dua di jajaran Pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini menyampaikan bahwa PPKM ini adalah satu alarm keprihatinan terhadap kasus Covid-19.

Meski begitu, tambahnya, bukan berarti perekonomian harus mati. “Sehingga dicari jalan tengah, kita hindari hal yang beresiko, misalnya perkantoran sudah sistem daring. Sedangkan pabrik boleh beroperasi tanpa aturan WFH, tapi harus ketat prokesnya,” papar Emil. (cw1/ed2)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *