Connect with us

Politik

Belajar Normalisasi DAS, Komisi II DPRD Jombang Kunjungi Trenggalek

Diterbitkan

||

Belajar Normalisasi DAS, Komisi II DPRD Jombang Kunjungi Trenggalek
KUNJUNGAN KERJA: Kunjungan kerja DPRD Jombang di Kabupaten Trenggalek.

Memontum Trenggalek – Guna ingin belajar terkait normalisasi dan naturalisasi Dasar Aliran Sungai (DAS), Komisi II DPRD Jombang mengunjungi Kabupaten Trenggalek, Rabu (17/2).

Komisi yang membidangi masalah fisik dan sarana prasarana ini melihat didaerahnya ada beberapa aliran sungai yang perlu dilakukan pengerukan lantaran sudah terjadi pendangkalan.

Menerima kunjungan kerja DPRD Jombang ini, Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek Muhtarom mengatakan kondisi aliran sungai di Trenggalek terbilang belum maksimal.

Baca: Modus Gandakan Uang Pakai Gentong, Pria Asal Malang Diringkus Polisi

“Kalau di Trenggalek ini kan notabenenya wilayah datatan tinggi, sehingga banyak aliran sungai yang mengalami pendangkalan. Meski sudah dilakukan normalisasi (pengerukan) pun hasilnya belusm bisa maksimal,” ucap Muhtarom.

Dikatakan Muhtarom, hal itu terjadi karena pasca dilakukan normalisasi aliran sungai, setiap hujan turun tanah dari pegunungan akan masuk lagi ke dasar sungai. Hingga mengakibatkan sungai menjadi dangkal.

“Meski begitu, kita juga akan menyelesaikan permasalahan ini dengan lebih baik. Sehingga potensi air sungai meluap (banjir) di Kabupaten Trenggalek bisa ditekan,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, pimpinan rombongan Komisi II DPRD Jombang Doni Anggun mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Trenggalek adalah untuk sharing terkait normalisasi DAS yang saat ini menjadi permasalahan di Kabupaten Jombang.

“Sama dengan di Kabupaten Trenggalek, di Jombang masalah pendangkalan sungai masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara masif,” kata Doni.

Politisi Partai PDIP ini menceritakan di Kabupaten Jombang pernah terjadi bencana banjir. Sedangkan salah satu penyebabnya karena normalisasi pembersihan sungai belum dikerjakan secara maksimal.

“Misalnya saja sungai itu masuk wilayah provinsi, secara otomatis masalah koordinasi terkait administrasi dengan provinsi akan lebih lama. Dan ini yang masih lemah menurut kami,” tegasnya.

Baca Juga: Cekcok Saat Sahur, Seorang Anak di Trenggalek Tega Bacok Bapak Sendiri

Ia menegaskan, hal itu harus ada langkah-langkah awal seperti koordinasi ini belum bisa terselesaikan secara maksimal. Dan diharapkan masalah inintidak mengganggu kenyamanan masyarakat atas dampak yang terjadi.

“Kami berharap kedepannya akan ada solusi atas permasalahan ini. Juga terkait koordinasi yang belum bisa diselesaikan secara maksimal, bisa segera mendapatkan surat balasan dari Pemerintah Provinsi,” pungkas Doni.

Meski demikian, pihaknya juga akan segera mengambil langkah atau upaya-upaya seperti adanya penganggaran Pemerintah Daerah. Dengan begitu, Pemerintah bisa menurunkan sejumlah alat berat terlebih dahulu sambil menunggy hal-hal yang bersifat administratif. (mil/syn)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *