Connect with us

Politik

Panggil OPD Terkait, Komisi VI Evaluasi Penanganan Covid-19 di Trenggalek

Diterbitkan

||

Panggil OPD Terkait, Komisi VI Evaluasi Penanganan Covid-19 di Trenggalek
RAPAT EVALUASI : Suasana rapat evaluasi Komisi IV DPRD bersama OPD terkait soal penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek.

Memontum Trenggalek – Dalam rangka mengevaluasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek, Komisi IV DPRD memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bertempat di aula kantor DPRD Trenggalek, rapat evaluasi ini diikuti oleh pihak RSUD dr Soedomo, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga sejumlah Kepala Puskesmas.

“Hari ini komisi IV melakukan rapat evaluasi guna memastikan penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek. Kami juga memanggil Dinas Kesehatan, RSUD dr Soedomo Trenggalek dan juga Kepala Puskesmas,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugiyanto saat dikonfirmasi, Kamis (18/02/2021) siang.

Ia menekankan, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait strategi-strategi yang lebih efektif dalam rangka penanganan Covid-19. “Kami sama-sama mengevaluasi, supaya tidak ada kesalahan dalam penanganannya,” imbuhnya.

Komisi IV juga menilai beberapa kebijakan yang menghabiskan anggaran APBD cukup besar. Seperti halnya check point yang ada di 3 titik di Kabupaten Trenggalek. Diketahui check point tersebut menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang seharusnya kegunaannya lebih terperinci.

“Kedepannya kita ingin penggunaan anggaran APBD bisa sebijak mungkin, seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Jangan sampai kita salah mengambil kebijakan yang ujung-ujungnya hanya menghabiskan anggaran negara dengan sia-sia,” kata Mugiyanto.

Baca Juga: Panggil Diskominfo, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan Pelaksanaan APBD 2021 Sesuai Rencana

Politisi Partai Demokrat ini menyebut yang terpenting saat ini bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Trenggalek. Dengan cara apa Pemkab bisa mengatasi pandemi dengan tidak membebani APBD begitu banyak.

“Pada dasarnya, anggaran untuk semua kebutuhan sudah ada. Baik dari refocusing APBD maupun anggaran BTT. Tinggal teknisnya saja, karena untuk kegiatan teknis masuk ranah OPD atau dinas masing-masing,” jelasnya.

Mugianto menambahkan, untuk program penanganan Covid-19 yang sudah berjalan setidaknya dijalankan semaksimal mungkin.

“Intinya kami ingin program yang ada bisa dilaksanakan dengan baik. Beri pelayanan semaksimal mungkin pada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Mugianto. (mil/syn)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *