Connect with us

Politik

Puluhan Petani Porang Komunitas Alam Tani Tambak Ukir Datangi DPRD untuk Keluh Kesah

Diterbitkan

||

Puluhan Petani Porang Komunitas Alam Tani Tambak Ukir Datangi DPRD untuk Keluh Kesah

Memontum Situbondo – Puluhan petani porang yang mengatasnamakan Pesanggem LMDH Ringgit Hijau Klatakan dan PLMDH (Perkumpulan LMDH) Komunitas Alam Tani Tambak Ukir, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Situbondo, Jumat (09/04) tadi. Tujuan puluhan petani tersebut, untuk menyampaikan keluh kesah terkait Perkumpulan Petani Porang Situbondo (P3Si).

Kedatangan petani, awalnya langsung ditemui oleh anggota dewan dari Komisi II, Hadi Prayitno. Mereka pun, menyampaikan aspirasinya terkait ketidak percayaannya terhadap lembaga yang bernama Perkumpulan Petani Porang Situbondo (P3Si). Sejumlah petani berharap, bisa mendeklarasikan lembaga mereka yang baru dibentuk.

Baca juga:

Ada kecemburuan sosial di kubu Komunitas Alam Tani Tambak Ukir yang diketuai Matrosi. Namun, aspirasi Matrosi selaku Ketua PLMDH Tambak Ukir, ditolak oleh Dewan. Alasannya, karena lembaga yang dibentuk belum ada pengakuan dari Ketua Umum Alam Tani (Ketua Umum Asosiasi LMDH Kabupaten Situbondo).

Menurut Anggota Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prayitno, mengatakan bahwa seharusnya apa yang menjadi aspirasi yang dilakukan Matrosi tersebut, tanpa ada ijin dari Ketua Umum Asosiasi LMDH, Hadi Wiyono.

Ditambahkan, bahwa pertama LMDH itu sudah terbentuk dan menjadi lembaga di masing-masing daerah yang memiliki Hutan Desa dan LMDH itu sudah terbentuk lama di Kabupaten Situbondo. Bahkan, saat ini memang Pemerintah Daerah membuat beberapa program agar masyarakat menanam porang.

“Alhamdulillah, Perhutani dan beberapa perusahaan wellcome di Situbondo. Dan Pemerintah Daerah melalui Bupati Karna, merangkul LMDH yang di Ketuai oleh Hadi Wiyono, untuk mendukung program 100 hari kerja Bung Karna dengan menanam porang di area LMDH Situbondo,” imbuhnya.

Oleh karena yang menjadi anggota asosiasi itu menjadi hak perseorangan, tambahnya, tidak ada paksaan seseorang harus masuk Asosiasi.

“Kalau mereka misalnya tidak suka dengan ketuanya ataupun tidak suka dengan asosiasinya, ya silahkan untuk keluar dari Asosiasinya,” tambahnya.

Lebih lanjut politikus dari Partai Demokrat tersebut menambahkan, perbankkan itu urusan pinjam meminjam jangan dikaitkan dengan Pemerintah Daerah. Ini persoalan petani, yang tidak mau pinjam itu hak perseorangan, kalau misalnya urusan pinjam meminjam dijadikan beban ke Pemerintah Daerah, kalau misalnya gagal panen siapa yang akan bayar.

“Nah untuk itu perlu dipertimbangkan pinjam meminjam perbankkan pasti profesional. Dan Ia menyampaikan bahwa pinjaman itu adalah hak dan tanggung jawab seorang peminjam (petani itu sendiri) tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Hadi Prayitno mengharap, petani yang menyampaikan aspirasinya itu, tetaplah jadi petani yang profesional. Dan kalau misalnya dapat lahan dari Perhutani, silahkan digarap dengan baik. Kalau misalnya mau menanam porang, monggo silahkan dan kami wellcome tidak hanya satu perusahaan saja yang boleh masuk di Kabupaten Situbondo.

Lebih lanjut Politikus dari Partai Demokrat tersebut mengatakan, persaingan bisnis kami menginginkan jangan dikait-kaitkan dengan Pemerintah Daerah. Baik itu di eksekutif, maupun legislatif. Kalau itu memang pyur kepentingan bisnis, silahkan dikelola secara bisnis profesional.

Perlu diketahui, bahwa di Situbondo sudah terbentuk Asosiasi LMDH dan sudah bekerjasama dengan pihak Perhutani dan Perkumpulan Petani Porang Situbondo yang disingkat P3Si yang diketuai oleh Junaedi. P3Si bergerak di porang dari penanaman sampai pemasaran, juga bergerak di pembibitan porang. P3Si siap memberi pelajaran pemberdayaan kepada petani porang dan P3Si bersatu dengan Asosiasi Alam Tani. (her/sit)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *