Connect with us

SEKITAR KITA

Permintaan Dikabulkan AKD dan PPDI Trenggalek Batal Gelar Aksi Turun ke Jalan

Diterbitkan

||

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Trenggalek, Puryono saat ditemui usai RDP di kantor DPRD

Memontum Trenggalek – Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Trenggalek pastikan tidak akan menggelar aksi turun ke jalan. Hal ini karena permintaan mereka untuk tidak ada pemotongan alokasi dana desa (ADD) akhirnya disetujui Pemkab Trenggalek.

Seperti yang diketahui, pasca melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama wakil rakyat di kantor DPRD Trenggalek beberapa waktu lalu, AKD bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) merasa keberatan jika Pemerintah melakukan refocusing ADD.

Baca juga:

“Sebelumnya memang kita ketahui bersama, jika DPRD dan juga TAPD masih akan membahas lebih lanjut refocusing ADD untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek. Dan hari ini, kita semua sudah mendapatkan jawaban ADD positif tidak akan dipotong atau direfocusing,” ucap Ketua AKD Kabupaten Trenggalek, Puryono saat dikonfirmasi, Senin (12/04/2021) siang.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Daerah yang sudah menjawab aspirasi Pemerintah Desa.

Berdasarkan informasi yang diterima Ketua AKD Trenggalek, bahwa hari ini DPRD sudah positif meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk tidak memotong ADD. Ibarat gayung bersambut, permintaan itu juga disanggupi oleh TAPD. Sehingga pada refocusing anggaran tahun ini, ADD tidak akan dipotong atau dikurangi.

“Kami tentu saja merasa senang, karena mau bagaimana pun ADD itu adalah kebutuhan pokoknya desa. Dan itu tidak bisa diutak-atik serupiah pun. Hidup mati desa ada di ADD itu,” imbuhnya.

Pihaknya juga turut berterimakasih kepada Bupati Trenggalek, TAPD dan juga DPRD karena sudah mengawal sampai mengabulkan aspirasi Pemerintah Desa.

Dengan tidak memangkas ADD ini, Puryono menilai rekonsiliasi angggaran sangatlah bagus.

“Yang jelas kita semua tidak akan melakukan aksi turun ke jalan, karena permohonan kita dikabulkan. Kemarin kan kita sempat akan melakukan aksi mogok kerja dan turun ke jalan dengan peserta yang lebih banyak demi menuntut keadilan. Akan tetapi, alhamdulilah itu semua tidak sampai terjadi karena aspirasi kita didengar,” kata Puryono.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, tolak rencana refocusing anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penanganan Covid-19, Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) datangi kantor DPRD Trenggalek. Mereka menuntut agar Pemerintah Daerah tidak memotong atau melakukan pengurangan anggaran di Pos ADD. (mil/syn)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *