Memontum.Com

Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Malang

Kalah, Massa Pendukung Calon Kades di Desa Seletreng Ancam Tempuh PTUN

  • Kamis, 21 Desember 2017 | 22:47
  • / 2 Rabiul Akhir 1439
Kalah, Massa Pendukung Calon Kades di Desa Seletreng Ancam Tempuh PTUN
Puluhan massa saat berorasi di halaman kantor Kecamatan Kapongan.(im)

Memontum SitubondoSekitar 50 massa pendukung salah satu calon Kepala Desa (Kades) di Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, yang telah gagal terpilih dalam Pilkades PAW 18 Desember 2017, mengancam akan menempuh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (21/12/2017)

Langkah tersebut akan mereka lakukan jika memang menemukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penyelenggaraan Pilkades yang notabeninya sebagai acuan penyelenggaraan Pilkades oleh panitia pemilih (panlih) dinilai merugikan.

“Kalau memang nanti kita temukan tentu akan ke PTUN,” kata Hadi mewakili calon Kades No.3 yakni Raheli. Namun, ia bersama dua perwakilan pendukungnya mengaku, saat ini lebih fokus terhadap penyelenggaraan Pilkades di Desa Seletreng yang dianggapnya tidak berjalan sesuai dengan aturan dan tidak transparan.

Kabid PMD saat diwawancarai Memontum.com.(im)

Kabid PMD saat diwawancarai Memontum.com.(im)


“Kami bukan mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, tapi kami menyikapi proses Pilkades PAW yang dilakukan panitia pemilihan Kepala Desa PAW,” kata Hadi yang mengaku sudah menyampaikan sejumlah poin keberatan kepada pihak Kecamatan sebagai tim pembina, Kamis (21/12/2017).

Dari pantauan Memontum.com, tiga perwakilan pendemo saat ditemui Muspika Kapongan menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya :
1. Memberhentikan Ketua BPD Seletreng.
2. Menolak Hasil Musdes Pilkades PAW Desa Seletreng,Kecamatan Kapongan.
3. Meminta sebelum proses dianggap selesai agar tidak dilantik.

Pelaksanaan Musdes Pilkades PAW Desa Seletreng yang dianggap telah menyimpang dari aturan kata dia (Hadi) proses dari awal dianggap kurang transparan,dibuktikan musdes pertama yang diundang hanya orang-orang tertentu yang pro BPD dan panitia saja.

Diungkapkan Hadi,seperti dalam musdes kedua RT diundang tetapi tidak semua RT diundang,tapi hanya yang pro BPD dan panitia dan dibuktikan dengan tidak ada undangan hanya melalui SMS, seharusnya memakai undangan namun ia mengaku langkah tersebut tak dilakukan panitia pemilihan.

“Harusnya tahapan-tahapan dari awal itu dilalui dengan transparan dan terbuka serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa,” ujarnya.

Selain persoalan tahapan Pilkades tidak transparan, ada beberapa poin lain yang menjadi dasar ia bersama dua perwakilan pendemo yang memakai Id Card bertuliskan “AKSI 2112” dari pendukung salah satu calon Kades keberatan atas proses penyelenggaraan Musdes Pilkades PAW tersebut.

“Belum lagi, pencoretan nama pemilih. Jadi kesepakatan yang pernah dibuat panitia bersama dua calon Kades untuk di lotre dalam pertemuan bersama panitia dan disaksikan Muspika sebelum penetapan DPT tidak ada tindak lanjutnya atau tidak direspon yang membuat keadaan saat itu jadi tidak kondusif. Kami menyimpulkan Pilkades PAW Desa Seletreng tidak sesuai aturan yang berlaku dan juga diduga ada keberpihakan kepada salah satu calon. Jadi, menurut kami Pilkades PAW di sini tidak sah dan cacat hukum dan pemilihannya harus diulang,” paparnya.

Kepala bidang pembinaan pemerintahan desa Pemkab Situbondo Yogie Kripsian Syah,S.STP,.M.Si saat diwawancarai Memontum.com mengatakan, ”Kami mewakili dari pemerintah kabupaten akan menampung aspirasi dari masyarakat. Terkait tuntutan aksi massa pendukung dari salah satu calon kades PAW yang tidak terpilih. Sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku serta akan disampaikan pada Bupati.” (im/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional