Connect with us

Lumajang

Pungli di Pantai Dampar, Rugikan Perhutani.

Diterbitkan

||

Memontum LumajangSalah satu Objek wisata yang menjadi jujukan para wisatawan pada tahun baru adalah Pantai Dampar yang terletak di Desa Bades, Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Pantai Dampar menjadi salah satu destinasi unggulan Kabupaten Lumajang dan Tak heran di musim libur natal dan tahun baru kemarin, wisata dengan ciri khas deburan ombak sedang ini ramai dikunjungi wisatan lokal maupun luar kota.

Namun sangat di sayangkan, banyaknya warga yang berkunjung ke Pantai tersebut. Rupaya dimanfaatkan sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab. Yakni dengan menjual karcis masuk yang diduga tanpa dilengkapi logo dari pemangku kebijakan wilayah setempat.

Data yang diperoleh media ini, karcis berwarna hijau muda bertuliskan nominal 5 ribu rupiah, merupakan karcis masuk. Sedangkan karcis warna putih kehitaman bertuliskan niminal 5 ribu rupiah merupakan karcis parkir. Kedua karcis itu tidak dilengkapi logo Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun pemangku kebijakan setempat yaitu, Perhutani.

Waka ADM Perhutani Lumajang, Muklisin membenarkan bahwa ada peredaran karcis masuk menuju Pantai Dampar maupun parkir, tanpa dilengkapi logo Perhutani maupun pihak Pemerintah setempat. “Dugaan adanya pungutan liar,” kata Muklisin saat dihubungi Awak media, Rabu (3/1/2018)

Kata Muklisin, sebelum beredarnya karcis masuk dan parkir. Pihak perhutani dan Pemerintah Desa maupun masyarakat setempat, ada kesepakatan bersama dalam pengelolaan pantai Dampar. Dimana, hasil dari pungutan pajak masuk maupun parkir dibagi dengan persentase menguntungkan pihak desa maupun masyarakat.

“Hasil parkir sepenuhnya kita serahkan kepada pihak Desa dan masyarakat, Sedangkan karcis masuk persentasenya, Perhutani 30 persen, Desa dan Warga 70 persen,” katanya.

Sayangnya kesepakaan bersama pengeloaan pantai Dampar dengan pemberdayaan masyarakat itu tidak berbuah manis. Pasalnya, ada beberapa oknum yang melakukan penolakan. Bahkan logo perhutani yang ada pada titik strategis dihilangkan.

“Seperti pada banner larangan mandi di laut dan pada tiket masuk wisata. Hal ini sangat tidak bagus, karena rencana akan memberikan hiburan menarik tetap dengan wisata pantai tidak bisa maksimal karena upaya penolakan tadi,”Ungkapnya.

Pihak Perhutani merasa dirugikan dengan adanya peredaran karcis tersebut. Sebab, Perhutani selama liburan tersebut. Telah mendatangkan beberapa hiburan dengan pengeluaran cukub banyak. Sedangkan hasil tidak ada. “Kita yang merasa dirugikan,” ujarnya.

Namun Muklisin tidak menyebut nominal yang dikelurkan maupun hasil dari penjualan karcis tersebut. Yang pasti ada di kisaran puluhan juta. “Terhitung pengunjung kemarin sekitar 10 ribu tinggal kalikan saja,” tukasnya.

Dengan adanya temuan ini, lanjut Muklisin, pihaknya akan dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan stakeholder terkait soal penataan wilayah tersebiut. Bagaimana wisata memberikan dampak positif dan memberikan ekonomi kedepan.

“Harapan kita masyarakat tidak melakukan klaim secara sepihak namun bisa bersama sama mengelola wisata Dampar” pungkasnya (adi/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lumajang

Safari TNI-KB-Kesehatan Lumajang Tembus 6.455 Akseptor

Diterbitkan

||

Safari TNI-KB-Kesehatan Lumajang Tembus 6.455 Akseptor

Memontum Lumajang – Sebanyak 6.455 Akseptor berhasil dicapai dalam program pelayanan TNI-KB-Kesehatan untuk periode Juli hingga September 2019, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.

Hal tersebut disampaikan oleh Dandim 0821 Lumajang Letkol Inf Ahmad Fauzi, S.E., saat menutup secara resmi pelaksanaan Program Safari TNI KB Kesehatan tahun 2019, bertempat di Aula Raden Wijaya Makodim 0821 Lumajang, Jawa Timur, Kamis (26/9/2019).

Fauzi juga mengatakan, bahwa Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu, dan sampai saat ini masih terus dilakukan, sebagai upaya untuk menekan lajunya angka pertumbuhan penduduk.

“Dalam pelaksanaannya, Kodim 0821 Lumajang bermitra dengan Disdalduk KB & PP (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, red) untuk membangun kependudukan agar tumbuh seimbang dengan daya dukung yang tersedia,” katanya.

Selain itu, dikatakan Fauzi, bahwa kesadaran masyarakat Lumajang akan pentingnya program KB Kesehatan sangat tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah capaian Akseptor yang cukup bagus di periode Juli hingga September 2019.

“Ini semua adalah hasil kerja keras dari semua jajaran TNI yang bersinergi dengan petugas PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana,red) dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya keluarga pra sejahtera di Kabupaten Lumajang.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran progran Safari TNI KB Kesehatan tahun 2019. Ia juga beharap dengan dilakukannya program ini dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat, khususnya keluarga pra sejahtera di wilayah Kabupaten Lumajang. (adi/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Lumajang

Semeru Kebakaran, Wabup Lumajang Imbau Jangan Lakukan Pendakian

Diterbitkan

||

Semeru Kebakaran, Wabup Lumajang Imbau Jangan Lakukan Pendakian

Memontum Lumajang – Wakil Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., menghimbau agar para pendaki tidak melakukan aktifitas pendakian jalur Gunung Semeru dalam beberapa waktu ini. Hal itu disampaikan Wabup saat melakukan peninjauan dan koordinasi terkait upaya pemadaman kebakaran diwilayah TNBTS. Kamis sore (26/9/2019).

“Jalur pendakian dari Ranupani ke Ranu Kumbolo sudah ditutup total sampai batas waktu dinyatakan aman dan api sudah tidak ada lagi, Kepada teman-teman pendaki, jangan coba-coba untuk melanggar aturan ini, karena itu sudah diluar tanggung jawab pemerintah,” himbau Wabup.

Ditemui saat bersama Komandan Kodim 0821 Lumajang, Kolonel Inf. Ahmad Fauzi, S.E., di Ranupani, Wabup mengatakan untuk melakukan upaya pemadaman api, sudah disiagakan 60 personil gabungan dari TNI, POLRI, BPBD Kabupaten Lumajang, Personil TNBTS, relawan dan masyarkat sekitar dengan menggunakan gepyok.

“Semua bergerak setiap hari, di empat titik dengan alat seadanya, karena tidak mungkin menggunakan mobil, dengan alat gepyok,” ujar Wabup.

Wabup menjelaskan sekitar 80 haktere lahan terbakar. Api cepat menyebar melalui alang-alang kering dan semak-semak yang sudah banyak yang kering.

Dari data BPBD Kabupaten Lumajang, per 26 September 2019, Titik api bertambah menjadi 35, masih belum bisa dikendalikan yang tersebar di beberapa Blok Ranu Kembang, Pusung Gendero, Ayek-ayek dan Watu pecah, dan Resort PTN Ranupani. Pengaruh angin yg sangat kencang, lokasi bertebing dan berbukit, menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman. Untuk kondisi di pos Ranupani maupun Ranu Kumbolo sudah tidak ada aktifitas pendakian. (adi/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Lumajang

Gelar Aksi Damai, Ini Penjelasan Bunda Indah, Tanggapi 7 Tuntutan PMII Lumajang

Diterbitkan

||

Gelar Aksi Damai, Ini Penjelasan Bunda Indah, Tanggapi 7 Tuntutan PMII Lumajang

Memontum Lumajang – Satu tahun kepemimpinan Cak Thoriq-Bunda Indah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Jawa Timur, Kamis (26/9/2019) siang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi damai didepan Pemkab Lumajang.

Pada momentum satu tahun ini dalam orasinya para mahasiswa menyatakan agar supaya janji yang sudah disampaikan pada masyarakat bisa direalisasikan.

“Ini merupakan ajang untuk mengevaluasi dan menagih janji politik, Bupati-Wakil Bupati, janji tersebut bukanlah sebagai kenangan atau nostalgia belaka, apalagi janji hanya sebagai penyakit demokrasi. Masyarakat butuh realisasi program dan kinerja yang jelas, tidak hanya pencitraan yang bikin perut mulas”, teriak mahasiswa dalam orasinya.

PMII mendesak dan meminta Kepada Bupati-Wakil Bupati Lumajang :

1. Menuntut Pemerintah Lumajang menjalankan secara serius PERDA “Perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan” mengingat banyaknya lahan produktif yang dialih fungsikan menjadi bangunan (Properti, Gudang dll).

2. Mendesak Pemerintah Lumajang segera mengisi banyaknya jumlah kepala OPD yang masih menjabat sebagai PLT.

3. Menuntut Pemerintah segera reformasi PDAM karena banyaknya kejanggalan didalamnya.
a. Warga mengeluh pembayaran sering membengkak
b. Lakukan tera pada stand PDAM
C. Profesionalitas petugas PDAM agar pelanggan merasa terlayani dengan baik
d. PDAM harus punya sisyem online, sehingga pelanggan bisa mengecek jumlah tagihan

4. Segera merealisasikan program penerangan jalan didaerah sepi dan rawan kejahatan serta janji 1000 CCTV.

5. Tertibkan truk-truk pasir yang melintas di Lumajang selatan, khususnya jalan yang dulu tidak dilewati truk pasir sekarang dilewati (jalan pedesaan).

6. Mendesak Pemerintah Lumajang segera menyelesaikan jalan penghubung antara Tempursari-Lumajang.

7. Pemerintah Lumajang segera meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengingat Lumajang berada di urutan 36 dari 38 se-Jawa Timur.

Wakil Bupati Lumajang, Ir Indah Amperawati, MSi, yang menemui para mahasiswa yang menggelar aksi damai menyampaikan, bahwa periode kepemimpinannya bersama Bupati merupakan amanat yang diberi oleh rakyat dalam masa 5 tahun.

Menurutnya, seluruh janji-janji politik yang sudah disampaikan saat kampanye sudah dijalankan. Namun, keterbatasan anggaran APBD adalah salah satu yang bisa menyebabkan seluruh program itu bisa tuntas 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun.

“APBD kita ini 2,3 Triliun, separuhnya untuk belanja pegawai, jadi kita tidak cukup kaya dengan jumlah penduduk yang satu juta seratus lebih ini, dengan jumlah desa 205 dan 21 kecamatan oleh karena itu semuanya tetap bertahap untuk segera kami tuntaskan”, jelasnya.

Bunda Indah juga menerangkan, bahwa Pemerintah Lumajang akan membenahi dan menata kembali (reposisi dan restrukturisasi) di PDAM, agar pelayanan air bersih semakin baik dan membenahi pelayanan.

Selain itu, untuk pemasangan CCTV sudah dilakukan, hanya saja penempatannya masih dipergunakan untuk pemantauan lalu lintas. Dalam waktu dekat ini pemasangan akan dilakukan di daerah rawan kriminal.

Sementara untuk jalur Pasirian-Tempursari. Kata Bunda Indah, tanahnya merupakan milik perhutani, sehingga pihak pemerintah daerah harus ijin ke Menteri Kehutanan apabila ingin membangun jalan tersebut dan itu sudah dilakukan.

Ia menjelaskan jika dalam waktu dekat Pemkab akan bekerjasama dengan TNI untuk pembangunan jalan tembus Tempursari agar jalan tersebut bisa dilalui pengendara sepeda motor, sementara waktu.

“Saat ini menteri kehutanan belum menerbitkan surat izin karena masih menunggu desain dan rab untuk pembangunan jalan penghubung tempursari, sementara itu kami akan melakukan terobosan dengan membangun jalan yang hanya cukup dilewati sepeda motor dan kami bekerja sama dengan TNI, ” ujarnya.

Sedangkan peningkatan IPM terutama pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dengan mensosialisasikan jangan menikah dini, mendorong masyarakat jangan putus sekolah, dan seluruh desa harus ada program kejar paket A, B, dan C.

“Kami ingin melayani masyarakat dengan baik namun kami tidak ingin melanggar undang-undang, semua itu merupakan PR kami dan bukan hal mudah karena membutuhkan waktu. Untuk itu beri waktu kami untuk menyelesaikan semuanya,” terang Bunda Indah. (adi/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler