Memontum.Com

Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Malang

Tim PH : Penahanan Dokter Dinilai Ilegal, Jaksa Tidak Menunjukan Salinan Putusan

  • Rabu, 17 Januari 2018 | 06:32
  • / 29 Rabiul Akhir 1439
Tim PH : Penahanan Dokter Dinilai Ilegal, Jaksa Tidak Menunjukan Salinan Putusan
Salah satu Tim Penasehat Hukum, Ansorul Huda SH MH saat menunjukan barang milik keluarga klien yang diduga dirusak sala seorang jaksa.

Memontum Bitar – Pasca penahanan dokter Soepriyo Iman Sp.Og (71), terdakwa kasus 279 KUHP tentang perkawinan (dr. Soepriyo Iman menikah tanpa ijin istri sebelumnya.red) oleh Kejaksaan Negeri Blitar, Senin (15/01/2018) sekitar pukul 08.00 kemarin, mendapat tanggapan keras dari tim Peasehat Hukum terdakwa.

Tim Penasehat Hukum (PH) dr. Soepriyo menilai proses eksekusi penahanan terhadap kliennya ilegal dan tidak sesuai prosedur. Lantaran, Kejaksaan Negeri Blitar dalam melakukan penahanan tidak sesuai dengan prosedur penahan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.

Pihak Kejasaan dalam penahanan dokter Soepriyo Iman Sp.Og tersebut, tidak menunjukan atau memberikan salinan putusan MA Nomor : 306/MA/Pid/2017 tanggal 26 April 2017 kepada pihak terdakwa. Bahkan saat melakukan eksekisi, salah seorang Jaksa sempat melakukan perusakan barang milik klien. Hal ini diungkapkan salah satu Tim Penasehat Hukum, Ansorul Huda SH MH. usai menjenguk dr Supriyo Iman Sp Og. di Lapas Kelas II B Blitar.

“Kami merasa keberatan dan sangat kecewa atas penahanan klien kami. Karena saat melakukan penahanan klien kami kemarin malam, Kejari Blitar tidak menunjukan salinan putusan MA. Ini jelas ilegal, karena dasar hukum untuk eksekusi terhadap seseorang tidak sesuai dengan prosedur yang ada”, kata Ansorul Huda SH MH kepada wartawan, Selasa (16/01/2018).

Menurut Ansorul Huda, jika mengacu pada dasar hukum tetap, seharusnya dalam proses eksekusi, terdakwa harus menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA).

“Kemarin saat Kejari Blitar melakukan eksekusi, pihak Kejaksaan tidak menunjukan surat salinan putusan dari MA. Bahkan sampai saat ini kami belum menerima salinan putusan tersebut. Jadi, apabila klien kami belum menerima salinan, maka seharusnya klien kami tidak boleh dieksekusi”, ungkapnya.

Dengan apa yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Blitar terhadap terdakwa, menurut Tim PH, hal itu tentunya sangat merugikan bagi kliennya.

“Ini sangat merugikan klien kami. Padahal jika memang salinan putusan sudah diserahkan, kami tidak akan mempermasalahkan”, imbuhnya.

Selain itu tim PH juga mengaku, jika kliennya mengalami kerugia material maupun inmaterial. Menanggapi hal tersebut, pihaknya akan mengambil langkah secepatnya. Mereka akan berkoordinasi, dan jika sudah menemukan langkah yang tepat tak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan gugatan lagi terkait proses eksekusi dan penyalahgunaan wewenang.

“Secepatnya kami akan melakukan gugatan atas tindakan yang dilakukan pihak Kejaksaan, paling cepat minggu ini akan kami layangkan gugatanya. Karena jelas ini merugikan klien kami”, pungkas Ansorul Huda.

Sementara Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar, Syafi Hadari, SH mengelak jika pihaknya tidak membawa surat putusan MA saat melakukan penahanan terhadap terdakwa dr Soepriyo Iman Sp.Og.

“Kami membawa surat perintah dan surat putusan dari MA. Bahkan pihak dr Soepriyo Iman juga sudah membawa petikan putusan MA tersebut. Sesuai UU Jaksa berhak melaksanakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap”, tegas Syafi Hadari. (jar/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional