Memontum.Com

Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Malang

Gunadi Handoko Gugat Ketua PKB Kota Malang HM Anton, Dikawal 36 Advokat

  • Rabu, 24 Januari 2018 | 17:32
  • / 7 Jumadil Uula 1439
Gunadi Handoko Gugat Ketua PKB Kota Malang HM Anton, Dikawal 36 Advokat
Gunadi Handoko dan Hadi Prajoko serta kuasa hukumnya di depan PN Malang usaj mendaftarkan gugatan. (gie)

*Arief Wahyudi: Mereka Inkonsisten

Memontum Kota MalangGunadi Handoko SH MM MHum beserta 36 advokat, kuasa hukumnya, Rabu (24/1/2018) sekutar pukul 10.00, mendaftarkan gugatan perbuatan malawan hukum di PN Malang. Tak tanggung-tanggung ada 4 tergugat dan 4 turut tergugat. Tergugat pertama yakni DPC PKB Kota Malang, LPP (Lembaga Pemenangan Pemilu) PKB, DPP PKB dan Desk Pilkada Pusat PKB serta turut tergugat HM Anton selaku Ketua DPC PKB Kota Malang yang sekaligus calon Walikota Malang 2018-2023, Syamsul Mahmud, wakil Walikota Malang yang bakal mendampingi HM Anton untuk maju di Pilkada 2018, DPW PKB dan turut terguhat empat adalah KPUD Kota Malang.

Usai mengajukan gugatan, Gunadi mengatakan bahwa dia mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena pada 23 Desember 2017 , pihaknya sebagai Bacawawali yang mendaftar di LPP DPC PKB Kota Malang, telah dipanggil oleh Abah Anton dan LP.

“Saat itu Abah Anton mengatakan bahwa yang dipilih sebagai N2 adalah yang sudah mendaftar di PKB. Pendaftar yang sudah mengikuti mekanisme dan proses. Yakni yang sudah mendaftar di LPP PKB, membayar Rp 25 juta, sudah mengikuti proses penyampaian visi misi, tes uji kepatutan di Kota Malang hingg di Jakarta. Juga sudah mengikuti survey elektabilitas. Jadi yang kita persoalkan harusnya yang dipilih adalah salah satu dari pendaftar yang sudah mengikuti mekanisme. Namun kenyataannya yang dipilih adalah Syamsul yang tidak pernah mengikuti proses,” ujar Gunadi.

Pihaknya menganggap Abah Anton sudah menyalahi prosedur. “Syamsul tidak pernah mengikuti prosedur seperti yang sudah kami lakukan. Misalkan saja dr Canggih yang mendaftar di Jakarta, dicoret karena tidak mengikuti prosedur. Namun Syamsul, setahu saya daftar di Nasdem, namun nyatanya dia yang ditunjuk sebagai bakal calon N2 mendampingi Abah Anton. Dalam gugatan ini kami minta supaya pendaftaran pencalonan Abah Anton-Syamsul ditangguhkan oleh turut tergugat 4 yakni KPUD Kota Malang. Saya sangat dirugikan, pemulihan nama baik permintaan maaf yang harua dilakukan oleh DPC PKB . DPC PKB harus meminta maaf,” ujar Gunadi.

Muji Leksono SH, ketua tim advokat Penegak Demokrasi, mengatakan bahwa kliennya telah didholimi. “Kami minta mereka meminta maaf pada kita. Saya melihat klien kami didholimi Abah Anton dan PKB. Keputusan DPP PKB yang menetapkan Abah Anton-Syamsul, kami anggap cacat hukum,” ujar Muji.

Tentunya selain akan melakukan gugatan perdata, mereka juga akan melapor terkait kasus pidana berkaitan dengan bacawawali ini. Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Kota Malang, Arief Wahyudi SH MH, melalui pesan WA kepada wartawan bahwa pihaknya akan menghadapi gugatan tersebut.

“Hak menggugat merupakan hak setiap warga negara. Kami sebagai warga negara tentu akan menghadapi gugatan tersebut,” ujar Arief.

Pihaknya menyampaikan bahwa hak menunjuk calon wakil walikota adalah hak DPP PKB. “Penunjukan itu bukan hak LPP, DPC maupun Abah Anton, namun hak dari DPP PKB. Pada 15 Januari 2018, kami sudah ada pertemuan antara LPP dan divisi hukum LPP, Abah Anton, perwakilan DPC dengan Gunadi Handoko dan kurang lebih 30 kuasa hukumnya. Dalam pertemuan itu mereka mengatakan tidak akan mengajukan gugatan. Kalau hari ini mereka menggugat ada inkonsisten dengan kesepakatan 15 Januari 2018,” ujar Arief. (gie/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional