Connect with us

Banyuwangi

Diduga Kasus Asusila Tak Ditangani, Zainuri Ancam Gugat BK ke Pengadilan

Diterbitkan

||

Memontum Banyuwangi Kasus dugaan asusila yang menyeret nama Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi, Ahmad Taufik, tidak kunjung diselesaikan oleh Badan Kehomatan (BK). Zainuri Gazhali, Penasihat Hukum (PH) Didik Aman Pratama ancam kasus ini akan gugat BK DPRD Banyuwangi ke Pengadilan.

Kehadiran Zainuri Gazhali di BK DPRD Banyuwangi, Selasa (6/2/2018) tidak menemukan satu orangpun anggota BK. Mereka ditemui oleh anggota DPRD namun bukan anggota BK.

Kuasa hukum Didik Aman Pratama, Zaenuri Gazhali saat di ruang BK DPRD Banyuwangi

Kuasa hukum Didik Aman Pratama, Zaenuri Gazhali saat di ruang BK DPRD Banyuwangi

“Di ruang BK tidak ada angota BK sama sekali, diruang itu hanya ada anggota dari PKS dan PKB, tapi mereka itu bukan anggota BK,” ujar Zaenuri Gazhali dengan nada kecewa.

Kehadirannya di BK DPRD ini tak lain menanyakan kasus yang dilaporkannya beberapa waktu lalu, yang hinnga saat ini masih belum ada kejelasannya.

“Masa memangani kasus seperti kok lama banget, kok bertele-tele,”ucap PH dari Didik Aman Pratama, suami dari RE, yang diduga dibawa lari oleh ketua Komisi 4 tersebut.
Kepada sejumlah wartawan, Zaenuri Gazhali menyerahkan surat terbuka untuk BK DPRD Banyuwangi. Bahkan pengacara asal Situbondo itu mengancam, jika dalam waktu sepekan, BK DPRD Banyuwangi belum menyidang kasus ini, kasus ini akan dilanjutkan ke Pengadilan.

“Sudah dua pekan lho, masak belum ditangani, ada apa ini. Masa untuk memediasi kasus ini kok lama banget, segera panggil lakukan mediasi kedua belah pihak,” tandas Zaenuri sembari menyerahkan surat terbuka kasus dugaan asusila ini ke sejumlah wartawan.

Kepada sejumlah wartawan, Zaenuri Gazhali memberi waktu, jika kasus ini hingga sepekan lagi masih belum dilaksanakan, dirinya akan menggugat kasus ini di Pengadilan.

“Saya beri waktu satu pekan lagi, jika dalam waktu sepekan masih belum ditangani, akan saya gugat di pengadilan,”ancamnya.
Sementara, Ketua BK DPRD Banyuwangi, Sugirah memgungkapkan, terkait kasus ini, pihaknya sudah memanggil Anggota DPRD dari PKB itu, tapi belum melakukan mediasi.
“Sudah saya panggil, tapi belum dilakukan mediasi,” jawab Sugirah melalui telepon selulernya.

Terkait ancaman akan digugatnya kasus ini di Pengadilan, Sugirah tidak mempermasalahkan jika BK digugat di Pengadilan.

“Itu hak dia (pengacara) kami tidak mempermasalahkan, silahkan saja kalau mau menggugat,”ujarKrtua BK DPRD Banyuwangi.

Menurut Ketua BK DPRD, untuk kasus ini, pihaknya sudah memanggil anggota DPRD yang dilaporkan atas dugaan asusila. Dan yang bersangkutan menyangkal, dan mengaku tidal pernah berbuat asusila dengan siapapun.

“Kami sudah memanggil Ahmad Taufik, tapi dia menyangkal dan mengaku tidak pernah melakukan perbuatan asusila, seperti yang dituduhkan itu,”kata Sugirah menjawab pertanyaan wartawan. (tut/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banyuwangi

Ini Susunan Lengkap AKD DPRD Kabupaten Banyuwangi 2019 – 2024

Diterbitkan

||

H.Susiyanto (Ketua BADAN KEHORMATAN)

Memontum Banyuwangi – Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2019 – 2024 telah disahkan dalam rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang.

Rapat paripurna pengesahan AKD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH, didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE dan dua Wakil DPRD lainnya, H Muhammad Ali Mahrus serta Michael Edy Hariyanto,SH.

Irianto,SH (Ketua KOMISI I) copy

Irianto,SH (Ketua KOMISI I)

Hj.Mafrochatin Ni'mah (Ketua KOMISI II )

Hj.Mafrochatin Ni’mah (Ketua KOMISI II )

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

 

Berikut susunan lengkap AKD di DPRD Kabupaten Banyuwangi. KOMISI I, Membidangi Hukum, Pemerintahan, Politik dan Ormas :

 

1. Irianto.SH (F-PDI-Perjuangan) Ketua.
2. Priyo Santoso.SH (F-PKB) Wakil Ketua.
3. Drs. Moh. Padil (F-Nasdem) Sekretaris.
4. Petemo (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. Ficky Septalinda (F-PDI-Perjuangan)
6. H.A.Munif Syafa’at.L.C.M.EI (F-PKB)
7. Riccy Antar Budaya,SH.M.Kn (F-Demokrat)
8. Marifatul Kamilah.SH (F-Golkar-Hanura)
9. Abdul Ghofur (F-Gerindra-PKS)
10. Drs.H.Suprayogin (F-Gerindra-PKS)
11. Syamsul Arifin.SH (F-PPP)

KOMISI II, Membidangi Perekonomian dan Pertanian :

1. Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd.MM (F-PKB) Ketua
2. Hj. Yusieni (F-Demokrat) Wakil Ketua.
3. Drs,Suyatno (F-Golkar-Hanura) Sekretaris.
4. Hadi Widodo SP (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. H.Sugirah SPd Msi (F-PDI-Perjuangan)
6. Ahmad Masrohan (F-PDI-Perjuangan)
7. H.Susiyanto (F-PKB)
8. Fadhan Nur Aripin (F-Demokrat)
9. Sri Wahyuni (F- Gerindra-PKS)
10. Ali Mustofa, AMd (F-Nasdem)
11. Agung Setyo Wibow0 (F-Nasdem)
12. Drs. Syarohni (F-PPP)

KOMISI III, Membidangi Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Emy Wahyuni Dwi Lestari (F-Demokrat) Ketua.
2. H. Hasanuddin (F-PPP) Wakil Ketua.
3. Wagianto (F-PDI-Perjuangan) Sekretaris.

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

AKD DPRD Banyuwangi 2019 – 2024 Ditetapkan

Diterbitkan

||

Suasana Sidang Paripurna Alat Kelengkapan DPRD Banyuwangi. (ist)

Memontum Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi secara resmi menetapkan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melalui rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang. Pembagian pimpinan AKD lebih mengutamakan azas kebersamaan dan dibagi secara proporsional.

Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH mengatakan, meski sempat terjadi debatable, pembentukan AKD DPRD Banyuwangi berjalan cukup demokratis. Tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan kebersamaan dalam pembagian pimpinan AKD.

“Rapat paripurna pembentukan AKD tadi cukup bagus, demokratis dan proporsional, “ ucap Ruliyono saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Ruliyono, berdasarkan petunjuk dari Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setda Propinsi Jawa Timur. Penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan Peraturan DPRD tentang tatib, namun harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD kabupaten, kota dan DPRD propinsi.

Dan peraturan DPRD tentang tatib juga tidak bisa disahkan sebelum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Propinsi Jawa Timur.

“ Sesuai petunjuk Biro Administrasi Pemerintahan dan Otda Pemprop Jatim di Surabaya, penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan tatib, tapi harus disesuaikan PP No. 12 tahun 2018, “ jelas Ruliono.

Setelah AKD ditetapkan, langkah selanjutnya Badan Musyawarah (Banmus) akan menggelar rapat perdana untuk menjadwalkan kegiatan dewan, seperti penyusunan Rancana kerja (Renja) DPRD, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran.

Sementara (PPAS) APBD tahun 2020 dan beberapa program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019 yang belum sempat dibahas. (tut/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

Menyikapi Tuntutan Bacakades, DPRD Wacanakan Pembentukan Pansus

Diterbitkan

||

Bacakades saat hearing dengan Ketua sementara DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi Michael Edy Hariyanto. (ist)

Memontum Banyuwangi – Pimpinan Sementara DPRD Banyuwangi wacanakan dibentuknya Pansus untuk menyikapi polemik seleksi Calon Kepala Desa.

Hal ini disampaikan Ketua Sementara DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara saat menemui puluhan Bakal Calon Kepala Desa yang berunjuk rasa di gedung dewan, Senin (16/09/2019) siang.

“Kalau memang dibutuhkan dan disepakati oleh semua fraksi, kita akan bentuk pansus Pilkades serentak,” katanya.

Pansus, kata Made, baru bisa dibentuk setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. “Alat kelengkapan dewan kan belum terbentuk dan pimpinan masih sementara. Baru kalau sudah terbentuk semua, Pansus bisa diusulkan,” katanya.

Terkait tuntutan Bacakades yang meminta transparansi atas lembar jawaban hasil tes tulis, Made berharap agar Pemkab Banyuwangi bisa menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi tuntutan tersebut.

Sebab, jika hal ini dibiarkan dan tidak ada kejelasan, pihaknya khawatir akan berdampak terhadap pelaksanaan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan 9 Oktober mendatang.

“Harapan kita sebagai wakil rakyat, eksekutif bisa secara terbuka, ajak ngomong. Kita tidak ingin Pilkades serentak terganggu atau bahkan gagal dilaksanakan,” pungkasnya. (ras/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler