Connect with us

Kota Malang

Luruskan Mindset Melalui Mahasiswa, SDA Migas Sepenuhnya Masih Milik NKRI

Diterbitkan

||

Memontum Kota MalangSelama ini, mahasiswa sebagai corong perubahan menganggap Indonesia yang kaya akan tambang minyak dan gas bumi (migas), telah mengabaikan kepentingan masyarakat. Pun halnya masyarakat pada umumnya, yang melihat pemerintah lebih mementingkan pihak asing untuk mengelolanya dan menganggap pihak asing telah menguasai aset migas negara, hingga berdampak kebijakan yang tidak pro rakyat.

Hal ini wajar jika dilihat dari kaca mata rakyat yang merasakan ketidakadilan tersebut. Namun menjadi salah, jika tidak dilihat secara keseluruhan. “Pendapat inilah yang perlu diluruskan pada masyarakat, dan mahasiswa ketika demo tentang SDA. Bahwa kekayaan alam, terutama minyak dan gas bumi (migas), yang sebenarnya kita tidak terlalu kaya, namun hanya kaya akan bauran energi. Adalah milik bangsa Indonesia dan NKRI. Sebab untuk menemukan tambang migas, biaya yang dibutuhkan sangatlah besar. Sehingga menjadi tidak mungkin untuk dikerjakan sendiri, maka pemerintah menggandeng pihak asing,” jelas Didik S Setyadi, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, saat menjelaskan kepada mahasiswa UB, Polinema, UMM, ITN, UIN, masyarakat umum, dan awak media, dalam dialog terbuka bertajuk “Tambang Minyak dan Gas Bumi milik siapa?”

Sebagai penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas), peran SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) menjadi benteng penyelamat aset terbesar Indonesia, berupa tambang migas, sekaligus sumber pendapatan tertinggi kedua Indonesia dengan Rp. 300 triliun per tahun. “Rakyat tahunya bensin murah. Namun masyarakat tidak tahu apa itu eksplorasi, eksploitasi, hulu dan hilir,” tambah Didik.

Tahun 1970 hingga 1990-an, lanjut Didik, Indonesia menghasilkan minyak 1 hingga 1,4 juta barel per hari, dimana kebutuhan minyak masih dibawah 500.000 barel per hari. Sehingga surplus ekspor dan hasilnya dapat digunakan dalam pembangunan (Repelita) pada masa itu. Indonesia sempat dininabobokan dengan subsidi. “Saat ini produksi 800.000 barel per hari, namun tingkat konsumsinya 1,6 juta barel per hari. Sehingga mau tidak mau harus import,” ungkap Didik.

Menurut UU 22/2001 mengatur Pelaksana dan Pemegang Kebijakan Migas. “Dulu namanya BP Migas, sekarang SKK Migas adalah pelaksana hulu. Sementara pemegang kebijakan migas yaitu pemerintah. Jangan ada yang mengatakan migas milik area tertentu dimana cadangan migas berada, seperti Papua, Bojonegoro, dan lainnya. Sebab migas adalah milik bangsa Indonesia. Karena ada di area tersebut, maka pihak yang diamanahi diberikan kewenangan mengelola. Salah satunya pihak asing, selain Pertamina. Dan semua adalah aset milik bangsa Indonesia,” tukas Didik.

Senada, M. Kholid Syeirazi, Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, menambahkan cadangan migas Indonesia saat ini bergeser ke wilayah Timur, seperti sekitar Riau, Kepulauan Natuna, dan lainnya, dimana lebih sulit ditemukan sumur atau tambang migas, sehingga biaya lebih tinggi $100 juta per sumur. “Tak mungkin menggunakan APBN, dimana belum tentu eksplorasi sumur tambang langsung terdapat migas. Sehingga pemerintah Indonesia melibatkan pihak asing yang lebih profesional dengan aturan dan deal tertentu. Ada yang sudah menggali lebih dari 5 sumur baru menemukan 1 sumur. Bahkan ada yang menggali hingga 22 tahun, baru menemukan sumur yang ideal. Kalau menggunakan APBN, bisa-bisa urusan subsidi pendidikan, kesehatan, dan lainnya tak pernah berjalan,” jelas Kholid.

“Sudah saatnya Indonesia berpikir energi terbarukan. Contohnya Malang, seperti TPA Supiturang sudah mulai menghasilkan energi terbarukan berupa gas menanam, juga beberapa Perguruan Tinggi menghasilkan inovasi baru energi terbarukan. Hal ini perlu dikembangkan di daerah lain, agar anak cucu kita dapat menikmati energi,” jelas Wasto, Plt Walikota Malang, yang membuka acara yang dibuat ala ILC ini. (rhd,/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kota Malang

Sego Pecel Mepet Sawah, Semangat Kerja Bapenda Kota Malang

Diterbitkan

||

Pimpinan Cabang Bank Jatim Malang, Herry Setya Yudakka (kiri) menerima Buku '50 Inovasi Peningkatan PAD dari Sektor Pajak' dari Kepala Bapenda Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT dalam kunjungannya ke kantor Bapenda, siang kemarin
Pimpinan Cabang Bank Jatim Malang, Herry Setya Yudakka (kiri) menerima Buku '50 Inovasi Peningkatan PAD dari Sektor Pajak' dari Kepala Bapenda Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT dalam kunjungannya ke kantor Bapenda, siang kemarin

Memontum Kota Malang – Bukan prasmanan mewah. Tanpa gebyar yang meriah. Hangat dengan obrolan renyah, meski menu hanya sego pecel mepet sawah. Begitulah suasana syukuran sederhana di ruang rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) siang kemarin. Seiring pergantian identitas dari sebelumnya mengusung nama Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D), semangat baru diusung OPD yang masih dikomandani Ir H Ade Herawanto MT, tersebut.

Jika sebelumnya tugas BP2D sesuai nomenklatur dan tusi dalam Perda serta Perwal terdahulu hanya menangani pelayanan masyarakat dan pemungutan terhadap pajak daerah, kini tugas Bapenda bertambah. Sesuai peraturan perundangan, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Bapenda Kota Malang tetap bertugas menangani pelayanan dan pemungutan terhadap sembilan jenis pajak daerah.

Suasana makan siang dan syukuran sederhana di ruang rapat Bapenda Kota Malang

Suasana makan siang dan syukuran sederhana di ruang rapat Bapenda Kota Malang

“Serta ditambah fungsi-fungsi koordinasi dan akuntansi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang yang meliputi pemungutan dan pembukuan pajak daerah. Semua retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lain yang sah seperti sewa aset dan lain-lain,” beber Wakil Walikota Malang, Ir H Sofyan Edi Jarwoko.

Wawali yang akrab disapa Bung Edi itu berharap agar amanat UU No 28 Tahun 2009 dapat dilaksanakan dengan baik oleh Bapenda.

“Harapan kedua, terkait peran tugas fungsi koordinasi dan akuntasi PAD supaya semakin jelas siapa berwenang dan bertanggung jawab sehingga tidak terjadi over lapping antar perangkat daerah,” jelasnya.

Ketiga, Edi berharap Bapenda di bawah komando Sam Ade tetap optimal dalam melakukan upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi demi meningkatkan PAD dari sektor pajak. Untuk tahun 2020, target PAD Kota Malang sebesar lebih dari Rp 731 Milyar. Bapenda sendiri ditarget mampu membukukan pendapatan dari sektor pajak hingga Rp 621 Milyar alias naik 23% dari target tahun 2019 sebesar Rp 501 Milyar. Sementara nilai retribusi berkisar Rp 110 Milyar lebih.

“Dengan tugas yang semakin bertambah dan target yang kian meningkat, artinya segenap awak Bapenda harus makin bekerja keras dan harus tetap optimis mampu memenuhi target,” tandas Sofyan Edi.

Pendapat senada diamini Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, H Asmualik. Pihaknya berharap seiring perubahan nama dan nomenklatur BP2D menjadi Bapenda, kinerja ke depannya dapat lebih maksimal dalam upaya memenuhi target.

“Spirit perubahan ini harus bisa dibawa dalam setiap kerja-kerja nyata Bapenda dalam menghimpun uang pajak dari masyarakat, sehingga peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak dan retribusi dapat terus digenjot,” ujar Asmualik.

“Harapan kita bersama bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan kesejahteraan rakyat oleh Pemkot Malang,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bapenda Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT memastikan segenap jajarannya akan tetap bekerja dengan giat, gembira dan integritas tinggi.

“Kami akan berusaha lebih baik. Para petugas pajak juga harus lebih tertib dalam menjalankan tugasnya sehingga memberi contoh nyata bagi para Wajib Pajak,” seru Sam Ade d’Kross, sapaan akrab pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania itu.

Meski punya ‘bendera’ baru dan mengusung paradigma anyar dengan tugas dan fungsi yang lebih diperkaya, kinerja Bapenda akan terus dikawal dan disupervisi ketat oleh Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI yang sejak tahun lalu melakukan pendampingan terhadap BP2D dan Pemkot Malang.

Sebagai langkah gerak cepat, Rabu (29/1/2020) siang, Sam Ade dan jajarannya langsung menggelar rapat koordinasi bersama para stakeholder untuk aktualisasi sistem pajak online.

“Harapannya mulai awal Februari nanti kita sudah bisa menerapkan sistem pajak online atau e-Tax yang lebih update dan terintegrasi,” tuturnya. Pria yang juga dikenal sebagai tokoh olahraga nasional itu menambahkan, yang dimaksud antara lain e-Tax meliputi pelayanan online terhadap pajak hotel/ kost, resto, pajak parkir, e-BPHTB dan e-Reklame bekerjasama dengan Bank Jatim sesuai MoU serta mengacu arahan-arahan dari Tim Korsupgah KPK.

“Sehingga dapat mengcover para pelaku usaha yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak lama yang sudah ada ataupun yang baru terdaftar,” papar Sam Ade.

Pimpinan Cabang Bank Jatim Malang, Herry Setya Yudakka menegaskan, pihaknya selaku mitra kerja bakal mengapresiasi dan mendukung penuh program-program Bapenda.

“Selain menjalankan tugas sebagai bank persepsi, kami juga siap mensupport pajak online atau e-Tax yang diterapkan Bapenda melalui aplikasi dan sistem inovatif kami,” terangnya di Kantor Bapenda. Herry bahkan langsung menerjunkan tim IT Bank Jatim untuk proaktif dan hadir langsung dalam rapat koordinasi yang berlangsung tadi siang.

“Upaya optimalisasi dan sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat serta menunjang upaya Pemkot Malang untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak,” pungkasnya.(*yan)

 

Lanjutkan Membaca

Kota Malang

Dindik Kota Malang Raih Tiga Penghargaan Dalam Ajang AIKID 2019

Diterbitkan

||

Dindik Kota Malang Raih Tiga Penghargaan Dalam Ajang AIKID 2019

Memontum Kota Malang – Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang berhasil menyabet sederet penghargaan dalam ajang Anugerah Inovasi dan Kreatifitas Informasi Digital (AIKID) 2019 yang digelar pada Rabu (16/10/2019). Ajang tersebut merupakan event yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) untuk menilai media sosial dan website di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang.

Total ada sebanyak 3 piala yang berhasil disabet oleh Dindik Kota Malang. Antara lain juara 2 pada kategori Media Sosial Terbaik, juara 1 pada kategori Website Terbaik OPD dan Sekretariat dan Website Terfavorit kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Malang.

Piala juga diserahkan langsung oleh Walikota Malang Sutiaji kepada Dindik Kota Malang, Zubaidah. Sedangkan untuk website terfavorit diserahkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Widayati Sutiaji.

Saata ditemui di ruang kerjanya, Zubaidah mengatakan bahwa dirinya sangat bangga dan senang atas prestasi yang diraihnya tersebut. Ia menyebut, penghargaan yang diperoleh merupakan buah dari kerja keras seluruh pihak.

“Itu semua kan bukan kita yang menilai. Tanpa kerja keras dari kami (staf dan jajaran) Dindik Kota Malang, prestasi tersebut juga tidak akan bisa diraih,” ujae Zubaidah.

Zubaidah juga mengatakan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Kota Malang, hingga penghargaan tersebut dapat diraih. Menurutnya, dalam ajang tersebut, masyarakat juga sangat berperan penting hingga Dindik Kota Malang dapat meraih prestasi.

“Itu kan penilaian masyarakat. Dan saya sendiri juga kaget, ternyata website dan akun media sosial milik kami (Dindik) juga dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi seputar pendidikan. Bahkan kami juga membuka semacam portal untuk menampung keluhan masyarakat seputar dunia pendidikan,” jelasnya kepada Memo X.

Namun begitu, Zubaidah mengatakan, bahwa dengan prestasi yang telah diraih kini, tidak lantas membuat dirinya beserta seluruh staf dan jajajaran Dindik Kota Malang berpuas diri. Ia mengatakan, bahwa pihaknya harus tetap membuat inovasi-inovasi baru yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan masyarkat terlebih dalam dunia pendidikan.

“Sudah jelas kami semua sangat bangga dengan prestasi ini. Namun saya berharap hal itu tidak cukup sampai disini dan tidak membuat kami mudah berpuas diri. Ini harus bisa menjadi motivasi bagi kami untuk tetap berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kota Malang,” jelasnya.

Ia mengaku, capaian tersebut bukan berarti diraih tanpa tantangan. Namun menurutnya, hal itu menjadi koreksi dan memotivasi dirinya untuk tetap menjadi lebih baik.

“Yang namanya tantangan pasti ada, namun semuanya kembali kepada masyarakat. Prestasi yang kita raih kan juga penilaian masyarakat,” pungkasnya. (*gie/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Batu
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement SBMPN POLINEMA MALANG
Advertisement

Terpopuler