Connect with us

Kabupaten Malang

Polemik Penerapan FDS di MTsN 6 Malang, Berakhir Damai

Diterbitkan

||

Serius: Sujianto PJS Kades Sukoharjo Serius Bahas FDS.

*Kades Sukoharjo-Kepanjen Nyatakan Salah Paham Antara Wali Murid dan Sekolah

 

Memontum Malang–Penerapan Full Day School (FDS) di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 6 Malang Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang belakangan ini sempat mengundang protes sejumlah wali murid. Mereka meminta agar program tersebut ditiadakan. Akibat penerapan program tersebut, puluhan pelajar dibuat kelimpungan. Bahkan beberapa diantaranya memutuskan berhenti mengaji.

 

Sujianto PJS Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang membenarkan. Sejak sepekan lalu puluhan wali murid di desa berpenduduk 6000 jiwa ini sempat wadul terkait penerapan FDS oleh pihak MTsN 6 Malang,yang letaknya bersebelahan dengan kantor desa setempat.

 

Gedung MTsN 6 Malang

Gedung MTsN 6 Malang

 

Dikatakan, penerapan program Full Day School (FDS) ini cukup berdampak bagi kalangan pelajar, khususnya bagi mereka yang beraktifitas belajar ilmu agama pada malam hari. Mereka berdalih capek lantaran adanya tambahan mata pelajaran di lembaga pendidikan negeri dibawah naungan Kementrian Agama RI ini.

 

 

Usut punya usut,ternyata itu hanya kesalah fahaman (mis communication) antara wali murid dengan pihak lembaga.

“Sebelumnya masyarakat sempat dibuat resah, ternyata penerapan FDS itu hanya diperlakukan bagi siswa-siswi kelas IX. Dan itu salah satu upaya pihak sekolah dalam peningkatan kualitas,” terang Sujianto Senen (30/10/2017)kemaren.

Dr.Sutirjo M.pd Kepala MTsN 6 Malang (Sur)

Dr.Sutirjo M.pd Kepala MTsN 6 Malang (Sur)

 

 

Dikatakan, jika itu dilakukan khusus bagi kelas IX permasalahan ini dianggap selesai, artinya ada saling bersinergi antara lembaga pendidikan diniyah dengan pihak MTsN 6 Malang.

 

“Kami minta kepada pihak sekolah, sebelum menjatuhkan kebijakan dalam bentuk apapun, harusnya diawali dengan sosialisasi. Sehingga tidak timbul kesalahpahaman seperti yang terjadi saat ini”, imbau PJS Kades yang sampai hari ini masih tercatat sebagai Kepala Seksi (Kasi)di kantor Kecamatan Kepanjen ini dengan nada semangat.

 

Dia juga akan terus mendukung kemajuan pendidikan yang berdiri megah di desa ini,artinya kedua pihak harus saling bersinergi. Di tempat yang sama,Susiadi Kepala Dusun Mlobo desa setempat menjelaskan, penerapan FDS di MTsN Malang 6 ini sebelumnya juga sempat dikeluhkan sejumlah pelajar.

 

Kasun yang juga tercatat selaku seorang komite di MTsN Malang 6 ini juga meminta, agar tidak mengganggu aktifitas pelajar dimalam hari,penerapan mata pelajaran di sekolah harus kembali normal.

 

“Yang saya dengar, terhitung mulai Sabtu (30/10/2017) kemarin, pelajaran kembali normal seperti sebelumnya. Dan itu sudah disampaikan langsung kepada anak-anak saat upacara hari Sumpah Pemuda Sabtu(28/10/2027)kemaren lalu”, terang Susiadi.

 

 

Ungkapan senada juga disampaikan Taufik pengurus PPAI Ketapang,dia bersama pengurus Pondok Pesantren dan Masyarakat meminta kembali pada jadwal semula.

 

 

“Dikembalikan seperti semula saja lah, jangan di ubah-ubah,” pintanya.

Pihak Pondok Pesantren juga sudah mengirim surat penolakan ke MTsN Kepanjen dan Kemenag Kabupaten Malang. Namun sampai saat ini belum ada jawaban.

 

 

Sementara, Fauzi Akbar S.Pdi Biro Litbang dan advokasi LP Maarif NU Kabupaten Malang dalam realis persnya menguraikan, sudah beberapa pekan berlalu polemik tentang Full Day School (FDS). Khususnya Kabupaten Malang sudah menyatakan tidak ada uji coba.

 

 

Namun, dalam sepinya pembahasan tentang FDS tersebut MTsN Kepanjen melalui surat edaran nomor: 19A/PPAI/SPP/FDS/X/17 tanggal 14 Oktober 2017 menyatakan akan menerapkan FDS di lembaganya. Adapun surat yang ditujukan kepada Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang terebut langsung mendapat respon dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kabupaten Malang yang secara tegas menolak berlangsungnya FDS di MTsN Kepanjen.

 

Penolakan tersebut menurut Pergunu, karena FDS membuat anak tidak bisa ikut mengaji di TPQ, Madin dan Pondok Pesantren khususnya yang ada di Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen. Melalui Wakil Ketua PC Pergunu Kabupaten Malang, Abdul Rosyid Asadullah menyampaikan kepada bahwa Proses Belajar Mengajar (PBM) harus sesuai aturan yang ada MTsN Kepanjen.

 

“Dengan kata lain harus memberlakukan sesuai dengan Jadwal PBM yang sudah dilaksanakan sebelumnya agar peserta didik bisa mengikuti pendidikan Madin di Pondok Pesantren khususnya yang ada di Desa Sukoraharjo,” katanya.

Kepala MTsN Malang 6 menegaskan,di sekolah ini tidak ada FDS melainkan hanya penambahan jam. “Tidak ada FDS, hanya tambahan jam pelajaran. Dan itu kami lakukan untuk peningkatan kualitas sekolah,” ujarnya. (sur/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabupaten Malang

Sasar Warga Usia Produktif, Disnaker Beri Pelatihan Tata Rias Wajah dan Rambut

Diterbitkan

||

Penyerahan alat latihan secara simbolis. (Ist)
Penyerahan alat latihan secara simbolis. (Ist)

Memontum Malang – Dinas Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang kembali memberikan pelatihan kepada warga dan masyarakat. Kali ini memberikan pelatihan tata rias dan tata kecantikan rambut.

Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas, Lilik Faridah menjelaskan, tata rias dan tata kecantikan rambut dipilih karena lebih mudah diaplikasikan. Sehingga lebih mampu lebih cepat memberikan pemasukan bagi warga peserta pelatihan.

Dijelaskan Lilik,tujuan dari digelarnya kegiatan yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini adalah untuk memberikan kemampuan bagi warga masyarakat. Sehingga diharapkan bisa membantu menciptakan lapangan kerja baru dengan berwirausaha.

Lanjut Lilik, sesuai dengan program dari Pemerintah Kabupaten Malang. Yakni mengentaskan angka kemiskinan, lingkungan hidup dan optimalisasi pariwisata.

“Dengan memberikan bekal dan kemampuan bagi masyarakat, harapannya dapat mengentaskan kemiskinan karena membantu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat,” terang Lilik, saat pembukaan kegiatan di LPK Sandra Rashika, Kromengan, Kamis (14/11/2019) siang.

Juga dijelaskan Lilik, kegiatan ini digelar di tiga LPK yang berbeda. Yakni LPK Sandra Rashika, Kromengan, LPK Saraswati, Kepanjen dan LPK Rasmita Asri, Singosari.

“Kalau belajar tata rias dan tata rambut kan bisa langsung diaplikasikan. Memotong rambut tetangga misalnya, kan lumayan busa dapat income. Usaha itu tidak harus bermodal besar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Kromengan, Bambang Zazuli meminta kepada Disnaker agar sering menggelar kegiatan pelatihan di desanya. Dia berharap agar warganya memiliki lebih banyak kemampuan.

“Jika ada kegiatan pelatihan lain, mungkin bukan hanya untuk tata rias tapi juga pelatihan yang lain,” katanya.

Bambang juga berpesan agar para warga peserta pelatihan mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Karena selain bermanfaat bagi warga, juga mampu membantu warga membuka lapangan pekerjaan baru.

“Diikuti dengan serius, jangan sampai absen. Tren kecantikan, tata rias dan tata rambut selalu berkembang. Jadi harus diikuti dengan benar,” tegasnya.

Sementara itu, pemimpin LPK Saraswati, Sandra Permana menjelaskan ada beberapa materi yang diberikan. Diantaranya, make up dasar, tata rambut dasar dan creambath.

“Termasuk potong rambut sehingga lebih mudah diaplikasikan,” katanya. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Kabupaten Malang

Pemkab Malang Jajaki Kerjasama Literasi Keuangan dengan BNI

Diterbitkan

||

Pemkab Malang Jajaki Kerjasama Literasi Keuangan dengan BNI

Memontum Malang – Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Tenaga Kerja menjajaki literasi keuangan dengan BNI. Hal itu dilakukan untuk Menjalin kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dalam rangka literasi keuangan bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)dari Wilayah Kabupaten Malang.

Tegap Hardjadmo SH dari PT Tegar Ayu Mandiri menjelaskan, melalui program literasi keuangan ini para Calon PMI diharapkan akan mendapatkan pengetahuan dan pengenalan tentang produk dan jasa perbankan.

Selain itu juga bagaimana mengatur keuangan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Pasal 35.

Isinya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan atau Pekerja Migran Indonesia melalui pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan, edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya dan edukasi kewirausahaan.

Sebagai informasi, PT Tegar Ayu Mandiri merupakan Konsultan Koperasi Simpan Pinjaman Karsa Mandiri, yang merupakan Mitra Linkage Bank BNI dalam penyaluran KUR Penempatan TKI.

“Kami akan bekali para Calon PMI dengan pengetahuan tentang jasa perbankan, mengatur keuangan dari pendapatan selama menjadi PMI serta tata cara pengiriman uang dan beberapa fungsi lembaga keuangan. Jadi selama PMI bekerja di luar negeri, hasil kerja dapat disimpan dan atau di investasikan. Kebanyakan selama ini para PMI yang bekerja di luar negeri belum mampu mengelola penghasilannya secara bijaksana sehingga uangnya habis untuk kebutuhan konsumtif,” urai Tegap, Kamis (3/10/2019) siang.

Rapat Literasi Keuangan Pekerja Migran Indonesia. (ist)

Rapat Literasi Keuangan Pekerja Migran Indonesia. (ist)

Dijelaskan Tegap, melalui kerjasama literasi keuangan antara Pemkab Malang dengan BNI, nantinya akan memberikan kemudahan akses bagi para Calon PMI atau PMI maupun keluarga dalam pengajuan pembiayaan baik pembiayaan penempatan maupun purna penempatan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berbunga rendah dengan persyaratan yang tidak memberatkan.

Guna mematangkan program kerjasama literasi keuangan antara Pemkab. Malang dengan salah satu bank BUMN terkemuka tersebut, Dinas Tenaga Kerja, BNI serta Pemkab Malang telah melakukan Rapat Koordinasi dengan para pemangku kebijakan yang dilakukan di Hotel Atria pada Kamis (26/9/2019 lalu.

Tidak berhenti disitu, lanjut Tegap, Pihak BNI dan Pemkab Malang juga melakukan study banding ke Pemkab Cirebon untuk mempelajari lebih detil pola kerjasama serta mekanisme implementasi atas kerjasama yang akan mereka lakukan nantinya. Rombongan Pemkab Malang bertolak ke kabupaten yang khas dengan empal gentongnya itu pada Kamis (3/10/2019) kemarin.

“Pemkab Cirebon telah lebih dahulu melakukan kerjasama tentang Literasi keuangan bagi Calon PMI atau PMI dan keluarganya dengan Bank BNI,” katanya.

Pria yang aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan ini menambahkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan baik teknis maupun administrasi, serta persiapan terkait prosedur maupun sistem pendukung untuk registasi para Calon PMI dalam program tersebut. Termasuk diantaranya dalam pembukaan rekening, permohonan KUR, payment secara non tunai maupun transaksi perbankan lainnya termasuk dalam hal pengurusan dokumen para Calon PMI.

Melalui program Literasi keuangan,Tegap kepada PMI maupun keluarganya yang akan dikerjasamakan antara Pemkab. Malang dengan BNI dapat memberi kesejahteraan bagi para PMI dan keluarganya warga Kabupaten Malang.

Adapun target berikutnya tandas Tegap, bahwa melalui PT Tegar Ayu Mandiri akan menarik investor asing untuk melakukan investasi peningkatan kualitas SDM untuk mengisi peluang kerja baik di dalam negeri maupun negara penempatan PMI. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Kabupaten Malang

Pimpinan Baru Dewan Segera Tuntaskan Perda dan Tetapkan Nama Wabup Malang

Diterbitkan

||

Pimpinan Baru Dewan Segera Tuntaskan Perda dan Tetapkan Nama Wabup Malang

Memontum Malang – Empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, resmi dilantik Kamis (26/9/2019) siang. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang H Sudar SH MH di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang.

Ke-empat pimpinan DPRD Kabupaten Malang tersebut yakni Ketua DPRD Kabupaten Malang Periode 2019-2024 dari PDI Perjuangan, Didik Gatot Subroto.Sementara tiga lainnya, sebagai wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang masing-masing, Ir HM Kholiq dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Miskat SH MH dari Partai Golongan Karya dan Shodiqul Amin dari Partai NasDem.

Prosesi Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang Periode 2019-2024. (sur)

Prosesi Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang Periode 2019-2024. (sur)

Bupati Malang HM.Sanusi dalam sambutannya menyampaikan, dengan dilantiknya ke-empat Pimpinan definitif DPRD Kabupaten Malang ini, diharapkan bisa bersinergi antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

“Setelah dilantiknya pimpinan definitif DPRD Kabupaten Malang, diharapkan dapat saling bersinergi dengan Pemkab Malang, karena dewan dengan Bupati adalah satu kesatuan sebagai pelaksana pemerintahan daerah untuk bisa saling bersinergi guna menyelesaikan program-progam yang belum tercapai sebelumnya. Diantaranya adalah penurunan angka kemiskinan, stunting serta kesenjangan tenaga kerja dengan banyak pengangguran yang belum signifikan. Karena itulah, nantinya kami akan bersama-sama untuk menurunkannya,” ungkap HM Sanusi.

Sementara itu, Ketua definitif DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto mengantakan, dirinya akan langsung berkoordinasi dengan Pemkab Malang guna menyamakan konsep berfikir.

“Pertama yang akan diajak koordinasi adalah Bappeda, termasuk juga berdiskusi dengan Bappeda Provinsi Jatim atau Bappenas. Supaya ketika nantinya ada program nasional terkait pembangunan, bisa secepatnya disinergikan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu,lanjut mantan Kades Tunjungtirto Singosari ini, pihaknya juga secepatnya akan menyelesaikan peraturan daerah (Perda) yang selama ini menjadi PR dan belum terselesaikan. Termasuk, meminta Sekretariat Dewan Kabupaten Malang menyelesaikan tata tertib dan alat kelengkapan dewan. Sekaligus penetapan Wakil Bupati Malang.

“Untuk pemilihan Calon wakil Bupati (Cawabup), hingga saat ini belum ada usulan nama calon secara tertulis yang disampaikan bupati ataupun Parpol pengusung,” jelasnya.

Tambah Didik, pihaknya memberi batasan waktu pengusulan 2 nama Cawabup sampai tanggal 2 Oktober.

“Akan kami beri batasan waktu pengusulan. Karena, jika dihitung 15 hari dari turunnya surat Gubernur Jatim, maka batas pengusulan calon Wabup terakhir pada tanggal 2 Oktober mendatang, dan dewan akan segera membentuk panitia pemilihan,” ulasnya.

Disinggung terkait usulan bupati untuk mengucurkan dana ekstra sebesar Rp 1,5 miliar untuk setiap desa, lanjut Didik bahwa itu merupakan program lama dari tiga dinas pekerjaan umum (PU). Yakni Bina Marga, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, serta Dinas Pengairan.

Pihak DPRD Kabupaten Malang, pastinya akan mendukung karena program itu adalah untuk pengentasan kemiskinan. Tetapi, pihaknya juga akan melakukan pengawasan secara terbuka.

“Intinya, supaya program bantuan dana ekstra tersebut, bisa bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak. Tetapi ketika nantinya dimanfaatkan untuk berpolitik, kami akan nenyetopnya,” pungkas Didik. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler