Memontum.Com

POLITEKNIK NEGERI MALANG
space ads post kiri

Ketua DPRD Banyuwangi Buka Publik Hearing Revisi Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

  • Rabu, 28 Maret 2018 | 10:40
  • / 11 Rajab 1439
  • Dibaca : 59 kali
Ketua DPRD Banyuwangi Buka Publik Hearing Revisi Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara

Memontum Banyuwangi– Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perda No. 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar publik hearing, Selasa (20/3/2018) pekan lalu, di Aula Pertemuan Kantor Desa Ketapang,Kecamatan Kalipuro. Publik hearing dibuka langsung oleh Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, SE dan dihadiri seluruh anggota Pansus, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saiful Salam, Kepala Desa Ketapang, Tokoh Masyarakat, dan Kepala Dusun.

Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara dalam sambutan pembuka mengatakan, kegiatan publik hearing yang digelar oleh Pansus Raperda Perubahan Perda Penyelenggaraan Adminduk DPRD bertujuan mencari masukan, pendapat dari kalangan masyarakat, agar Raperda nanti menjadi sempurna, terimplementasi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Publik hearing yang digelar ini bertujuan untuk mencari masukan, pendapat masyarakat, khususnya terkait dengan klausul yang mengatur kenaikan tarif sanksi denda keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan, “ ucap Made Cahyana dihadapan peserta publik hearing.

Ketua DPC PDI-Perjuangan Banyuwangi menjelaskan, dalam pembahasan revisi Perda penyelenggaraan kependudukan, antara Pansus DPRD dengan eksekutif masih terjadi perbedaan pendapat.

“Pansus DPRD berkehendak pasal sanksi denda di hapus, sedangkan eksekutif bersikukuh pasal tentang sanksi denda keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan tetap tercantum dalam Perda, “ jelas Made Cahyana.

Menurut Made Cahyana, administrasi kependudukan merupakan pelayanan yang sangat mendasar bagi masyarakat. Dari kacamata kebijakan publik pelayanan adminduk oleh masyarakat masih perlu ditingkatkan akuntanbilitasnya, responsivitas dan efisiensinya. (but/nay)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional