Connect with us

Sidoarjo

SDN 1 Gempolsari Salahi Aturan Bangunan, Dirikan Tembok di Atas Parit Dinas Pengairan Sidoarjo

Diterbitkan

||

Kasi Trantib Tanggulangin,(kaos hitam) Edi Nur Cahya Sp saat kelokasi melihat bangunan pagar didampingi kepala sekolah SDN Gempolsari,(kanan ) Lilis Soerjani (gus HP)

MeMontum Sidoarjo—-    Bangunan pagar batako setinggi 2,5 meter menggunakan dana BOS SDN Gempolsari 01, Kecamatan Taggulangin senilai Rp 14,7 juta berdiri di atas saluran persier, Selasa (10/4/2018) siang dipersoalkan. Pasalnya pengerjaan pagar sekolah yang dilakukan kedua tukang bangunan ini, tanpa menggunakan pondasi maupun slup penguat pagar dan menumpang pada saluran persier. Selain menyalahi aturan bestek, juga tanpa koordinasi dengan pemerintah desa setempat.

Koordinator UPTD Pengairan Porong,Suprapto menjelaskan,adanya bangunan pagar batako di lingkungan SDN Gempolsari,Tanggulangin itu menurutnya sangat menyalahi aturan.Sebab sebelumnya pihak sekolah melakukan pembangunan,terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintahan desa.” Tidak ujuk-ujuk,membuat pagar tembok setinggi itu dan tanpa pondasi,”ucapnya

Dua pekerja bangunan yang dipekerjakan untuk membuat pagar tembok batako SDN Gempolsari,Tanggulangin (gus)

Dua pekerja bangunan yang dipekerjakan untuk membuat pagar tembok batako SDN Gempolsari,Tanggulangin (gus)

” Kami sudah kelokasi tersebut,dan mendokumentasi untuk laporan keatasan.Dikarenakan saluran presier itu,adalah bangunan dari Dinas PU Pengairan.Terkait saluran presier yang berada di sawah,adalah kewenangan desa setempat.Meskipun tanah hibah dari gogol atau sejenisnya,yang dimiliki sekolahan. Seharusnya pembangunan pagar batako,berjarak 30 centimeter hingga 1 meter dari titik saluran air dan membuat pondasi sendiri.Bukan ditumpangkan pada obyek,saluran irigasi (saluran presier) seperti sekarang ini,ungkap Suprapto.

Masih kata Suprapto,langkah-langkah berikutnya dari Dinas Pengairan,tergantung pada pihak desa. Disebabkan sewaktu-waktu mormalisasi saluran,kedepannya akan merasa kesulitan untuk pembuangan karena disisi utara sudah area sawah. Kebijakan serta kewenangan itu,sepenuhnya ditangan pemerintah Desa.Menyikapi persoalan pembongkaran pagar tembok,tergantung pada desa sebab saluran irigasi itu milik desa. Dan kami juga melaporkan kejadian tersebut,ke Dinas PU Pengairan di Kabupaten Sidoarjo, jelasnya

Terpisah, Kepala Desa Gempolsari,Syahroni Alim mengatakan, persoalan bangunan pagar tembok SDN,yang menumpang pada saluran irigasi.Pihaknya selaku pemerintah desa,akan segera melakukan rapat dengan lembaga-lembaga yang ada di desa.

“Memang bangunan itu tanpa pondasi,juga tidak diberikan slup sebagai kekuatan tembok.Dikawatirkan ambruk,dan merusak bangunan saluran irigasi.Sebaliknya jika tembok itu benar-benar roboh,siapa harus bertanggung jawab,” pungkasnya.(gus/nay)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sidoarjo

Ribuan Pemohon Antre Pengambilan Smart SIM di Polresta Sidoarjo

Diterbitkan

||

Ribuan Pemohon Antre Pengambilan Smart SIM di Polresta Sidoarjo

Memontum Sidoarjo – Ribaun pemohon Smart SIM terpaksa mengantre di ruang Satpras, Satuan Lantas, Polresta Sidoarjo. Ini menyusul, anomi masyarakat akan Smart SIM cukup besar.

Selain itu, antrean itu disebabkan lantaran Polresta Sidoarjo memiliki tanggungan pemohon Smart SIM 10.000 lebih sejak 3 bulan terakhir. Hal ini disebabkan lantaran pasokan material SIM habis itu. Akibatnya, saat material SIM cukup dan adanya Smart SIM mendorong pemohon baru dan pengambil Smart SIM membludak. Bahkan layanannya tidak dibatasi jam. Terakhir layanannya hingga menjelang tengah malam.

SMART SIM - Ribuan pemohon antre mengambil Smart SIM di Sarpras, Satuan Lantas, Polresta Sidoarjo dengan kemampuan mencetak mesinnya maksimal 1.000 per hari, Rabu (25/9/2019)

SMART SIM – Ribuan pemohon antre mengambil Smart SIM di Sarpras, Satuan Lantas, Polresta Sidoarjo dengan kemampuan mencetak mesinnya maksimal 1.000 per hari, Rabu (25/9/2019)

“Sekarang memang animo masyarakat untuk pengambilan Smart SIM luar biasa. Ditambah lagi adanya tunggakan sekitar 10.000 lebih pemohon SIM sebelumnya. Kalau kemarin kami melayani hingga pukul 23.00 WIB, hari ini kami layani hingga pukul 24.00 WIB,” terang Kasat Lantas, Polresta Sidoarjo, Kompol Fahrian Saleh Siregar, Rabu (25/09/2019).

Lebiha jauh, Fahrian menguraikan dengan pelayanan maksimal antrean pengambilan Smart SIM itu bakal normal kembali sepekan ke depan. Alasannya, saat ini dua alat cetak Smart SIM hanya mampu mencetak 1.000 Smart SIM. Namun jika ditambah dengan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) bakal menjadi 3 mesin cetak. Hanya saja di MPP pelayananya mulai pukul 19.00 sampai pukul 21.00 WIB.

“Pokoknya akan kami layani sampai selesai sesuai kemampuan mesin cetak. Ini agar segera bisa normal kembali dan antrean tidak berjubel,” tegasnya.

Apalagi, jika dipaksakan mencetak lebih dari 1.000 Smart SIM, lanjut Fahrian justru dikhawatirkan bakal ada kendala pada mesin cetak SIM itu. Menurutnya Smart SIM baru bisa diisi uang 6 bulan ke depan lewat registrasi layaknya kartu lainnya.

“Memang kalau melebihi 1.000 cetaknya maka kami takut ada kendala sama mesin pencetaknnya. Registrasi pengisian uang dan bank yang ditunjuk masih menunggu TR Korlantas,” ungkapnya.

Sementara salah seorang pengantre pengambilan Smart SIM, Naseran mengaku antre sejak pukul 13.30 WIB. Namun baru mendapatkan Smart SIM A dan C miliknya pukul 15.45 WIB.

“Memang saya mengurusnya minggu ketiga Agustus kemarin. Karena diumumkan bisa diambil sekarang maka saya langsung mengambilnya. Ternyata antrean panjang. Tapi hasilnya memuaskan. Selain lebih bagus juga bisa digunakan untuk mengisi uang,” tandas warga Gedangan ini. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Politik

Jelang Pilkada Sidoarjo, PKB Jatim dan KPU Gelar Dialog Interaktif bersama Pegiat Desa

Diterbitkan

||

DIALOG INTERAKTIF - Menjelang Pilkada 2020, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jatim menggelar diskusi dan dialog interaktif dengan perwakilan RT/RW dan pegiat desa se Sidoarjo di Tanjung Puri, Rabu (25/9/2019)

Memontum Sidoarjo – Menjelang Pilkada Sidoarjo Tahun 2020, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur menggelar diskusi dan dialog interaktif dengan ratusan perwakilan RT/RW dan penggiat desa se Sidoarjo. Kegiatan bertema Dialog Interaktif Membangun Demokrasi Dari Desa, Kesadaran Politik Pegiat Desa Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2020 ini digelar di Taman Tanjung Puri, Sidoarjo, Rabu (25/09/2019).

Acara ini membahas tentang dinamika politik menjelang Pilkada 2020 di Sidoarjo dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Hadir sebagai pembicara acara ini, Sekretaris Lembaga Kaderisasi DPW PKB Jatim Ibbnu Azzar Firdaus, Ketua KPU Sidoarjo, M Ishaq, dan Koordinator Pegiat Desa Sidoarjo, Ulul Azmi.

Sekretaris Lembaga Kaderisasi DPW PKB Jatim, Ibnu Azzar Firdaus mengatakan acara ini dilakukan untuk membaca peta politik dan mendongkrak kesadaran politik. Hal ini berkaitan erat dengan partisipasi pemilih. Untuk itu, dirinya berharap masyarakat tidak hanya sekedar menggunakan hak pilihnya, tetapi harus sesuai aspirasinya.

“Kesadaran politik harus ditekankan sejak awal. Karena hal itu merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan meningkatnya kesadaran pemilih, bisa diartikan itu sebagai tanda masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah pemerintahan dan pembangunan di Sidoarjo,” terang pria yang akrab dipanggil Cak Ibnu ini, Rabu (25/09/2019).

Lebih jauh, Ibnu menilai munculnya beberapa nama kandidat potensial dalam bursa Calon Kepala Daerah (Cakada) di Sidoarjo yang notabene berasal dari PKB. Hal itu merupakan salah satu tanda kaderisasi di partainya berjalan dengan baik.

“Soal munculnya beberapa nama kader PKB yang masuk dalam bursa merupakan bukti kaderisasi di tubuh PKB berjalan dengan baik,” tegasnya.

Hingga kini, ada beberapa nama yang muncul di permukaan dan digadang-gadang mengisi kursi pucuk pimpinan di Sidoarjo. Diantaranya H Ahmad Amir Aslichin (anggota Fraksi PKB DPRD Jatim), Hj Anik Maslahah (Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim), H Nur Ahmad Syaifuddin (Wabup Sidoarjo), H Sullamul Hadi Nurwawan (anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo), dan H Ahmad Muhdlor Ali (Direktur Lembaga Pendidikan Progresif Bumi Sholawat).

Sementara Ketua KPU Sidoarjo, M Isqak dalam acara itu menegaskan sejumlah tahapan dalam Pilkada di Sidoarjo. Salah satunya soal sarat dukungan independen dan dukungan partai.

“Karena itu menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi agar bisa mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Bupati (Bacabup) maupun Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Sidoarjo,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Pendidikan

Rektor Umsida Tak Imbau Mahasiswa Turun Jalan Tolak RUU KPK

Diterbitkan

||

Rektor Umsida, Dr Hidayatulloh

Memontum Sidoarjo – Marak beredarnya poster Kita Kuliah di Jalan 25 September 2019 dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) langsung diklarifikasi Rektor Umsida, Dr Hidayatulloh. Alasannya, karena kampus tak menghimbau aksi turun jalan yang bakal digelar, Rabu (25/9/2019).

“Saya tegaskan informasi yang beredar di media sosial terkait ajakan kuliah di jalan kepada seluruh mahasiswa Umsida tidak benar. Itu hoax,” tegas Rektor Umsida, Dr Hidayatulloh, Selasa (24/9/2019).

Selama ini, lanjut Hidayatulloh tidak ada keputusan dari pihak kampus yang meliburkan kegiatan belajar mengajar Rabu (25/9/2019) itu. Bahkan kampus Umsida tidak membuat seruan akademik untuk mengosongkan bangku perkuliahan. Namun, pihaknya berpesan jika para mahasiswa Umsida, tetap ada yang turun ke jalan, diharap tidak perlu banyak orang. Yakni cukup perwakilannya saja.

“Yang terpenting aspirasinya dapat tersampaikan. Apalagi, Sidoarjo saat ini situasi Kamtibmasnya dalam keadaan aman dan damai. Jangan sampai ada aksi demo secara anarkis dan jangan mudah terprovokasi pihak ketiga yang menunggangi kegiatan mahasiswa. Sampaikan aspirasi dengan hati dingin dan santun serta jaga nama baik almamater,” pintahnya.

Rektor Umsida menitipkan pesan agar mahasiswa melakukan unjuk rasa agar tidak bentrokan dan aspirasinya bisa terjembatani dengan baik.

“Yang penting aspirasi tersampaikan,” tegasnya.

Sementara secara terpisah Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menegaskan pihaknya mempersilahkan siapa pun menyampaikan pendapat di muka umum. Namun harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polri sesuai aturan UU No 9 Tahun 1998. Pemberitahuan ini agar Polri dapat mengamankan kegiatan turun ke jalan itu. Pihaknya menghimbau patuhi aturan, tertib di jalan dan jaga situasi Kamtibmas serta jangan mengganggu kepentingan umum.

“Salurkan aspirasi kepada pihak yang benar. Kami juga mengutamakan pengamanan humanis dan persuasif kepada pengunjuk rasa dengan mengutamakan polwan. Meski personil pengamanan tidak dibekalisenjata api, tapi tidak segan-segan menindak tegas apabila massa berbuat anarkhis dan memicu korban,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler