Memontum.Com

Politeknik Negeri Malang
STIE PERBANAS

Terkait Hasil Pilkades, Warga Klantingsari Bakal Tempuh Jalur Hukum

  • Senin, 23 April 2018 | 20:41
  • / 7 Sya'ban 1439
Terkait Hasil Pilkades, Warga Klantingsari Bakal Tempuh Jalur Hukum
NGADU - Puluhan warga Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Sidoarjo mengadu ke Komisi A DPRD Sidoarjo atas selisih suara Pilkades 25 Maret 2018 kemarin agar dibatalkan, Senin (23/04/2018) (Memo X/Sudarmawan)

Memontum Sidoarjo — Warga Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Sidoarjo bakal mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait proses dan hasil Pilkades serentak melalui sistem e voting. Warga menduga, selain ada selisih 36 suara juga terdapat sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkades itu.

Salah satunya mengenai Berita Acara yang baru diberikan Panitia Pilkades, Senin (23/4/2018) seusai hearing dengan Komisi A DPRD Sidoarjo, Plh Kades Klantingsari, Camat Tarik, Kepala Dinas PMD PKB, Bagian Hukum, serta perwakilan warga dan penasehat hukumnya di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo. Apalagi, setelah hearing hampir berjam-jam itu Berita Acara Pilkades yang sudah diserahkan ke Bupati Sidoarjo dalam bentuk foto kopi dan tidak jelas tulisannya. Kondisi menyulut emosi perwakilan warga dan saksi Pilkades Desa Klantingsari itu.

“Harusnya kalau memberi berita acara itu yang jelas tulisannya dan ada stempel legalisir Panitia Pilkades bukan foto kopi yang tak bisa dibaca ini,” terang Penasehat Hukum warga, Eko Susianto.

Eko meminta Panitia Pilkades mencetak Berita Acara Pilkades itu dan dilegalisir. Hal itu lantaran dijadikan modal sekaligus bukti hukum. Apalagi, saat ini warga sudah mengumpulkan 1.600 KTP dan tanda tangan agar pelantikan Kades terpilih Desa Klantingsari ditunda sampai masalah Pilkades selesai.

“Kalau kami menempuh jalur hukum harus dihargai. Itu saran Kepala Dinas PMDPKB dan Camat. Tapi kami mohon pelantikan Kades terpilih ditunda,” pintanya.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, M Taufiqulbar menjelaskan jika kasus Pilkades ini harus segera diselesaikan Camat Tarik dan Kepala Dinas BPMPKB agar tidak berlarut-larut. Selain itu, meminta warga agar tidak menempuh jalur hukum agar tidak saling menggugat serta menjadi dendam turun temurun.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional