Connect with us

Kediri

HMI Geruduk Kantor Dewan, Tuntut Gaji Guru Honorer dan Buruh Dinaikkan

Diterbitkan

||

HMI Geruduk Kantor Dewan, Tuntut Gaji Guru Honorer dan Buruh Dinaikkan

Memontum Kediri — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Kediri datangi kantor DPRD Kota Kediri, Kamis (3/5/2018).

Kedatangan mereka untuk menuntut agar guru honorer dan buruh gajinya dinaikkan.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Kota Kediri Dwi Galih Setiawan mengatakan, ada 2 fokus permasalahan HMI dalam mengkritisi kinerja Pemerintahan dalam mengawal kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. “Kami sangat miris sekali melihat gaji para guru honorer yang jauh dari kata layak, mereka bekerja dengan penuh dedikasi tinggi, namun gaji mereka tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ” katanya.

Selain itu, hingga saat ini para buruh di Kota Kediri masih banyak sekali yang digaji dibawah standart gaji atau upah minimum regional (UMR). ” Kami tak ingin, antara guru honorer dan para buruh ini ditindas semena-mena oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab. Kami ingin kesejahteraan mereka lebih diperhatikan lagi, karena ini sudah menjadi tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya,” terangnya.

Setelah melakukan aksi, akhirnya perwakilan aksi demo ditemui anggota Komisi C Kota Kediri Yudi Ayub Chan. Ia mengaku terima kasih adanya laporan yang disampaikan kepada dirinya.”Kami menerima dengan baik atas laporan yang telah disodorkan kepada kami ini tadi,” katanya.

Terkait dengan remdahnya gaji guru honorer, Ayub mengaku telah berupaya dengan keras, setiap tahunnya ia selalu mengajukan agar gaji guru honorer bisa meningkat. ” Semula hanya mereka digaji sekitar Rp 300 ribu saja, kini menjadi Rp 500 ribu, dan itu tercontinue,” ungkapnya.

Terkait dengan upah buruh, Yudi Ayub Khan berjanji akan mengawal hak-hak mereka, yakni kesejahteraan para buruh tanpa terkecuali. (mid/yan)

Kediri

Operasi Gabungan Pemkab Kediri Tertibkan PMKS

Diterbitkan

||

Para PMKS yang terjaring disemprot disinfektan dan diukur suhu tubuhnya.
Para PMKS yang terjaring disemprot disinfektan dan diukur suhu tubuhnya.

Memontum Kediri – Operasi gabungan diawali dengan apel pasukan di Kantor Dinsos Kabupaten Kediri di Jalan Mayorbismo, Kota Kediri. Usai apel, petugas mulai menyisir jalan utama Kediri menuju Jombang. Mulai dari Kecamatan Gampengrejo, akhirnya petugas menemukan dua orang pengamen yang berada di seputaran simpang empat Kecamatan Papar.

Pelaksana Tugas Kepala Dinsos Kabupaten Kediri, Drs. Suharsono mengatakan, operasi penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini bertujuan untuk menciptakan situasi aman dan tertib. Selain itu, petugas berusaha melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 diantara kelompok marginal yang berada di jalanan.

“Kami melakukan penertiban terhadap PMKS untuk menciptakan suasana Kabupaten Kediri yang aman dan kondusif, serta mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 diantara mereka,” ujar Drs. Suharsono.

Dari wilayah Kecamatan Papar, razia dilanjutkan ke arah Kecamatan Pare. Setelah menyusuri jalanan di wilayah Kecamatan Pagu dan Plemahan, akhirnya petugas menemukan pengamen di seputaran Stadion Canda Bhirawa Kecamatan Pare.

Razia kali ini berhasil menciduk enam orang pengamen. Setelah dilakukan pendataan, ternyata mereka adalah muka lama dan kerap terjaring operasi. Mereka beralasan mencari nafkah di jalanan karena tidak memiliki pekerjaan tetap.

“Yang penting kan halal pak. Saya biasanya mengamen ke kampung-kampung, tetapi hari ini pas di jalan, akhirnya tertangkap,” kata salah seorang pengamen.

Usai dilakukan pendataan, kemudian diberi pembinaan. “Tentunya kegiatan ini akan kami lakukan secara berkesinambungan dalam rangka penertiban PMKS,” tegas Suharsono. (mid/im/mzm)

 

 

Lanjutkan Membaca

Kediri

Proyek Padat Karya Serap 3.750 Naker Terdampak Covid-19

Diterbitkan

||

Program padat karya harus melibatkan minimal 25% tenaga kerja dari masyarakat setempat atau sekitar lokasi proyek.
Program padat karya harus melibatkan minimal 25% tenaga kerja dari masyarakat setempat atau sekitar lokasi proyek.

Memontum Kediri – Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar mencanangkan Program Padat Karya mulai September 2020. Program tersebut direalisasikan oleh dinas-dinas terkait di jajaran Pemkot Kediri, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.

Sejumlah 210 paket proyek tersebut tersebar di tiga pekerjaan PU yaitu cipta karya, pengairan, dan bina marga. Paket proyek ini melibatkan 1.950 orang kuli bangunan dan lebih dari 1.800-an tukang. “Draft anggaran sebesar Rp 27 miliar direalisakan menjadi 210 paket proyek,” kata Sunyata, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kediri, Selasa (13/10/2020).

Menurut Sunyata, seusai dengan instruksi Wali Kota, program padat karya harus melibatkan minimal 25% tenaga kerja dari masyarakat setempat atau sekitar lokasi proyek. Harapannya, masyarakat yang penghasilannya terdampak Covid-19 bahkan hingga tidak memiliki penghasilan lagi bisa bekerja dan mendapatkan upah.

Mekanisme dari penentuan proyek ini kebanyakan merupakan usulan dari kelurahan dan ada juga beberapa tambahan dari PU yang dirasa perlu untuk masyarakat. Jadi sebagian besar merupakan aspirasi dari masyakat. “Awalnya sepi sekali kena Corona. Tidak ada pemasukan. Lalu dari Pak RT disuruh ngumpulin KTP, jadi saya bisa kerja lagi,” kata Sumarwan, warga Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren. Ia dan 20 rekannya sedang mengerjakan perbaikan saluran irigasi di kawasan Banaran.

Senada dengan yang disampaikan oleh Agung Prasetyo, mandor pengerjaan saluruan irigasi di kawasan Ngronggo, Kecamatan Kota. Ia mempekerjakan 14 kuli dengan 3 tukang yang kesemuanya berdomisili di Desa Ngronggo. “Targetnya mulai September sampai pertengahan Desember harus sudah selesai semua,” imbuh Sunyata yang terus memantau realisasi proyek di lapangan. (mid/im/mzm)

 

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement

Terpopuler