Connect with us

Bondowoso

Mantan Kades Randu Cangkring Ditangkap Polres Bondowoso

Diterbitkan

||

Suyaman saat diperiksa penyidik. (sam)

Memontum Bondowoso — Mantan Kades Randu Cangkring Kecamatan Pujer, Suyaman, harus berurusan dengan Polisi. Pasalnya, yang bersangkutan terlibat kasus penipuan. Korbannya adalah warga Bali. Kasat Reskrim Polres Bondowoso, AKP Julian Kamdo Waroka, melalui Kanit Pidek (Pidana Ekonomi), Ipda Suprapto, membenarkan telah menangkap Suyaman dan saat ini sedang menjalani masa tahanan.

“Kami menangkapnya karena telah melakukan penipuan. Bahkan saat ini Suyaman saya tahan untuk mempernudah proses penyelidikan”, kata Ade panggilan Julian Kamdo Waroka.

Niman alias Pak Wasil (sam)

Niman alias Pak Wasil (sam)

Di ruang kerjanya, Prapto menceritakan, kasus tersebut bermula dari transaksi antara Saiful Qadir (37), Warga Jl. Pulo Maya Gg Tekon No. 99 Kecamatan Pedungan Denpasar Bali dengan Ahmadi Warga Desa Sumber Waru Kecamatan Binakal.

Saiful menggadaikan mobil APV bernopol DK 1078 X pada Ahmadi sebesar Rp 17 juta. Kemudian mobil tersebhut dijual kepada H. Lukman Warga Desa Sumber Kemuning Kecamatan Maesan.

Ahirnya kasus ini dilaporkan kepada Polisi pada tanggal 2 Juni 2017. Setelah melakukan penyelidikan terhadap Ahmadi yang ditangkap lebih awal, mobil tersebut dibeli oleh Suyaman.

Kanit Pidek (Pidana Ekonomi), Ipda Suprapto (sam)

Kanit Pidek (Pidana Ekonomi), Ipda Suprapto (sam)

“Berdasar keterangan Ahmadi Tim Buser Satreskrim Polres Bondowoso menangkap Suyaman. Sedangkan H. Lukman masih melarikan diri dan menjadi DPO Polres Bondowoso”, kata Prapto.

Polisi, tambah mantan Kanit Tipikor Satreskrim Polres Bondowoso ini, juga masih mencari BB mobil APV tersebut. Sedangkan Suyaman mengaku apes karena telah membeli mobil hasil curian yang sebelumnya tidak ia ketahui. (sam/yan)

Bondowoso

Pemkab Bondowoso Naikkan Gaji 67 Tenaga Honorer K1

Diterbitkan

||

SUMRINGAH: Pemkab Bondowoso akhirnya menaikkanm gaji 67 tenaga honorer K1 yang mengabdi di sejumlah OPD

Memontum Bondowoso – Setelah menunggu cukup lama dan tidak adanya kepastian, akhirnya sebanyak 67 tenaga honorer kategori 1 (K1) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mendapat angin segar. Ini karena, pemkab menaikkan gaji mereka dengan nilai yang lebih layak.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ahmad Prayitno mengatakan, Pemkab Bondowoso menaikkan gaji 67 tenaga honorer K1 tersebut, sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019. ”Dalam Perbup Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019, ini pemkab menaikkan gaji tenaga honorer di sejumlah OPD, yang jumlahnya sebanyak 67 orang,” katanya.

Plt. Kepala BKD Bondowoso, Ahmad Prayitno didampingi sejumlah pejabat utama BKD setempat

Plt. Kepala BKD Bondowoso, Ahmad Prayitno didampingi sejumlah pejabat utama BKD setempat

Ke-67 tenaga honorer K1 tersebut, lanjut Ahmad Prayitno, terdiri dari 5 dokter dan sisanya pegawai non PNS di sejumlah OPD pemkab. Kenaikan gaji mereka didasarkan pada ijazah terakhir masing-masing dan terhitung mulai 1 Oktober 2019.

”Untuk gaji dokter Rp 3 juta per bulan, tenaga honorer S1 Rp 1.750.000,00 per bulan, tenaga honorer S1 Rp 1,5 juta per bulan, tenaga honorer D3 Rp 1.250.00,00 per bulan, tenaga honorer SMA Rp 1 juta per bulan, dan tenaga honorer SMP/SD Rp 750 ribu per bulan,” ujarnya.

Ahmad Prayitno juga menjelaskan, anggaran kenaikan gaji 67 tenaga honorer K1 bersumber dari APBD Bondowoso. Karena, mereka merupakan tenaga honorer Bondowoso yang gajinya dibiayai APBD Bondowoso.

”Mereka tenaga honorer K1 yang bekerja di OPD Pemkab Bondowoso sejak 2005 atau sebelum pemerintahan Presiden Jokowi secara terus menerus. Oleh karena itu, melalui Perbup Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019, pemkab menaikkan gaji mereka,” jelasnya.

Selain menaikkan gaji tenaga honorer K1, menurut Ahmad Prayitno, dalam Perbup Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019 juga menjelaskan tenaga honorer K1 yang memasuki masa pensiun.

”Tenaga honorer K1 yang penisun berdasarkan perbup, ini adalah yang usia sudah 58 tahun pada tahun, ini dan pemkab memberikan uang pensangon sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp 10 juta,” pungkas pejabat yang juga menjabat Kepala Bakesbangpol Bondowoso ini. (ido/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Bondowoso

Aliansi Mahasiswa Bondowoso Demo Tolak RKUHP dan RUU

Diterbitkan

||

ORASI: Ratusan mahasiswa Bondowoso demo di gedung DPRD setempat menolak pengesahan RKUHP dan berbagai RUU. (ido)

Memontum Bondowoso – Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung Aliansi Mahasiswa Bondowoso menggeruduk gedung DPRD setempat, Rabu (25/9/2019). Mereka melakukan aksi demo menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan DPR RI dan pemerintah.

Massa mahasiswa menilai RKUHP dan berbagai RUU tersebut melemahkan dan mencederai demokrasi di Indonesia. Selain itu, tidak berpihak pada rakyat dan cenderung merugikan rakyat, namun menguntungkan orang-orang tertentu. Seperti RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pemasyarakatan, dan RUU lainnya.

SALING DORONG: Ratusan mahasiswa Bondowoso memaksa masuk halaman gedung DPRD dihadang anggota polisi dan Satpol PP. (ido)

SALING DORONG: Ratusan mahasiswa Bondowoso memaksa masuk halaman gedung DPRD dihadang anggota polisi dan Satpol PP. (ido)

”Oleh karena itu, Aliansi Mahasiswa Bondowoso menolak pengesahan RKUHP dan semua RUU yang makin merugikan kehidupan berdemokrasi masyarakat itu,” kata M.Abduh, koordinator aksi demo mahasiswa.

Dalam aksinya, massa mahasiswa yang mengenakan baju hitam dan pita putih, ini membawa poster desakan penolakan pengesahan RKUHP dan berbagai RUU. Mereka juga meneriakkan yel-yel dan kritikan pedas pada anggota DPR sebagai wakil rakyat yang dinilai tidak memihak rakyat. Aksi demo mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat ratusan anggota polisi dan Satuan Polisi Pamong Prja (Satpol PP).

Namun, aksi demo mahasiswa, ini sempat saling dorong dengan anggota polisi dan Satpol PP di pintu gerbang masuk gedung DPRD. Penyebabnya, polisi tidak memperkenankan mahasiswa masuk ke halaman gedung DPRD. Tapi, setelah Dandim 0822 Letkol Inf.Jadi turun tangan mendampingi Kapolres Bondowoso AKBP Febriansyah bernegosiasi dengan perwakilan pendemo, akhirnya massa mahasiswa diperkenankan masuk ke halaman gedung DPRD.

ATUR STRATEGI: Dandim 0822 Letkol Inf.Jadi memberikan masukan pada Kapolres Bondowoso AKBP Febriansyah dalam memenuhi keinginan mahasiswa masuk halaman gedung DPRD. (ido)

ATUR STRATEGI: Dandim 0822 Letkol Inf.Jadi memberikan masukan pada Kapolres Bondowoso AKBP Febriansyah dalam memenuhi keinginan mahasiswa masuk halaman gedung DPRD. (ido)

Dengan didampingi Dandim Jadi dan Kapolres Febriansyah, mereka ditemui sejumlah anggota DPRD Bondowoso. Yakni, Abdul Majid dan Setyo Budi dari Fraksi Gerindra, Subangkit Adiputra dari Fraksi PPP-Demokrat, Yondrik dari Fraksi Amanat Golkar, Soedarsono dari Fraksi PKB, dan M. Irsan M. Bachtiar dari Fraksi PDI-P. Anggota DPRD, ini berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa Bondowoso ke DPR RI di Jakarta.

”Apa yang menjadi aspirasi mahasiswa Bondowoso pada hari ini, kami terima dan akan sampaikan ke DPR,” kata Abdul Majid. (ido/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Bondowoso

Hingga Akhir September 2019, Baru Dua Kecamatan di Bondowoso Lunasi PBB-P2 Seratus Persen

Diterbitkan

||

Sekda Bondowoso H. Syaifullah didampingi Kepala Bapenda Endang Hardiyanti saat evaluasi pelunasan PBB-P2 2019 di kecamatan-kecamatan

Memontum Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus bekerja keras untuk merealisasi capaian target Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2019 sebesar Rp 15,6 miliar. Karena, berdasarkan data Bapenda hingga 23 September 2019, baru dua kecamatan dari total 23 kecamatan di Bondowoso yang sudah melunasi pembayaran PBB-P2 mencapai 100 persen.

Kabid PBB-P2 dan BPHTP Bapenda Bondowoso, M.Kusno mengatakan, dua kecamatan di Bondowoso yang sudah melunasi PBB-P2 2019 mencapai 100 persen adalah Kecamatan Curahdami dan Klabang. Sedangkan, 21 kecamatan lainnya belum melunasi PBB-P2 2019 hingga 100 persen.

Sekda Bondowoso H.Syaifullah dengan Kepala Bapenda Endang Hardiyanti

Sekda Bondowoso H.Syaifullah dengan Kepala Bapenda Endang Hardiyanti

”Hingga mendekati akhir September 2019, realisasi pembayaran PBB-P2 tahun 2019 sekitar Rp 7 miliar atau 44,89 persen dari realisasi target Rp 15,6 miliar, yang mana dari 23 kecamatan di Bondowoso, baru dua kecamatan yang sudah lunas 100 persen,” katanya.

Dua kecamatan yang sudah melunasi 100 persen, itu menurut Kusno, menunjukan tingkat kesadaran masyarakatnya sudah tinggi dalam membayar PBB-P2 dari kecamatan lainnya. Selain itu, peran camat dan kepala desa (kades) di dua kecamatan tersebut dalam memaksimalkan penagihan pada masyarakat sangat besar untuk merealisasikam pelunasan PBB-P2 100 persen.

”Kami berharap kecamatan dan desa serta kelurahan yang belum melunasi 100 persen, untuk memaksimalkan penagihan PBB-P2 kepada masyarakat. Karena, pajak ini nantinya digunakan untuk pembangunan di Bondowoso,” jelasnya.

Namun, Kusno mengaku, pihaknya tidak bisa memberikan punishment pada kecamatan dan desa mapun kelurahan yang belum melunasi PBB-P2 100 persen. Karena, tidak ada paying hukum untuk memberikan punishment.

”Yang kita lakukan adalah memberikan motivasi kepada kecamatan dan desa serta kelurahan yang belum melakukan pelunasan PBB-P2 100 persen. Selain itu, kami juga memberikan reward kepada kecamatan dan desa serta kelurahan yang telah berhasil melunasi PBB-P2 100 persen,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, H. Syaifullah menyatakan dirinya terus memantau penarikan PBB-P2 2019 secara rutin. Karena, PBB-P2 tahun, ini menjadi atensi bagi sekda pertama asal Bondowoso ini.

”Ini saya lakukan, karena PBB-P2 sangat penting bagi penyerapan anggaran untuk pembangunan di Bondowoso. Makanya, saya berharap dari target PBB-P2 tahun 2019 sebesar Rp 15,6 miliar, kita bisa melakukan penarikan mendekati 100 persen, ya setidaknya Rp 14 miliar. Tapi, kalau bisa terrealiasi 100 persen,” katanya.

Kepala Bapenda Bondowoso Endang Hardiyanti menambahkan, dalam memudahkan masyarakat membayar PBB-P2, Bapenda sudah membuat pembayaran pajak melalui Aplikasi PBB Android. Pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ini adalah Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (Sismiop) .

”Jadi para wajib pajak membayarnya ke rekening kas umum daerah dengan menyebut nomor NJOP nya. Cuma sekarang, ini masih banyak masyarakat wajib pajak yang titip bayar pajak ke perangkat desa,” tambahnya. (ido/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler