Connect with us

Banyuwangi

Proyek TA 2017 Banyak Rusak Berat, Leading Sektor SKPD Diam

Diterbitkan

||

Fto2 Proyek TA 2017 - 3018 rusak berat dan ringan diduga dikerjakan asal-asalan.

Memontum Banyuwangi—–Tingginya tekanan Dinas terhadap rekanan, membuat proyek Irigasi milik Dinas Pengairan Banyuwangi Tahun Anggaran ( TA ) 2017 dan tahun 2018 banyak terlihat tidak maksimal dan terkesan asal – asalan. Hal itu faktor rekanan dan Dinas berani menerima resiko. Pasalnya rekanan ( CV ) dalam melakukan pekerjaan penunjukan langsung ( PL ) dengan Dinas melakukan permainan fie, membuat proyek infrastruktur irigasi kwalitasnya rendah.

Fto2 Proyek TA 2017 - 3018 rusak berat dan ringan diduga dikerjakan asal-asalan.

Fto2 Proyek TA 2017 – 3018 rusak berat dan ringan diduga dikerjakan asal-asalan.

Invstigasi Memontum.com di titik – titik pekerjaan irigasi di Bumi Blambangan banyak ditemukan saluran irigasi yang dibutuhkan petani untuk kelancaran aliran persawahan terlihat ambrol, retak dan pecah, akibat pihak rekanan mengerjakan tidak masimal serta tidak sesuai RAB, bahkan pihak rekanan ada yang melakukan pekerjaan menggunakan borong kerja pada pihak ketiga.

Saluran irigasi, pekerjaan leading sektor Dinas Pengairan asal – asalan, di sorot lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) Gerakan anti korupsi ( Gerak ), Sulaiman Sabang. Menurut Sulaiman Sabang ditemui di kantin DPRD Banyuwangi, Kamis (3/5/218) menyoroti hasil pekerjaan infratrutur irigasi di titik – titik hasil pekerjaan yang seharusnya dinikmati para petani untuk saluran air persawahan banyak disesalkan masyarakat. Hal ini akibat tekanan dinas yang memberlakukan fie didepan dengan nilai cukup tinggi. Sementara pihak rekanan mengambil keuntungan cukup tinggi, terjadi fakta lapangan banyak proyek irigasi yang semestinya kekuatan standart sepuluh tahun minim lima tahun.

“Namun realita proyek Anggaran Tahun 2017 banyak yang rusak. Rusak ambrol, retak dan pecah. Karena masa pemeliharaan sudah habis, menjadikan kerusakan banyak tidak dibenahi. Dan pihak Korek Air ( koordinator Ekploitasi Air ) dibawah Dinas harus bertanggung jawab. Artinya tidak membiarkan proyek ambrol dibiyarkan. Minimal secepatnya ditangani biar ambrolnya tidak mengimbas. Seperti di sungai cangking jalan anglkung caruk, proyek tahun 2016, ambrol tujuh meter di tahun 2017, hingga kini masih terbengkalai,” terang Sulaiman.

Sulaiman Sabang. Ketua LSM Gerak.

Sulaiman Sabang. Ketua LSM Gerak.

Lanjut Sulaiman, proyek infrastruktur leading sektor PU atau SKPD Tehnis berani bermain fie antar dinas dan rekanan, mengimbas tekanan pekerjaan tidak maksimal, melenceng dengan RAB. Resiko rekanan andai bermain fie, tetapi rekanan mengambil keuntungan kecil, hasil pekerjaan masih bagus dan maksimal.

“Tapi tekanan dinas, terus rekanan mengambil keuntungan tinggi, dan dilapangan pekerjaan dikerjakan pihak ke tiga, seperti di borongan sesuai gambar dan waktu yang ditentukan sesuai tertuang dalam SPK, sisi lain borong krja juga butuh penghasilan, yah otomatis hasil pekerjaan tidak maksimal. Lihat dilapangan Angga Tahun 2016, 2017, bahkan terlihat pembiaran, dan tahun 2018 masih dalam masa perawatan,” ucap Sulaiman Sabang lagi.

Kepala Dinas Pengairan Guntur Priambodo, dan kompeten yang membidangi dan Kepala Korek Air, Eko Susanto, berkali – kali dihubungi di kantor, dengan nada yang sama. “Bapak tidak ada langsung ke lapangan,” ucap Staf Dinas Pengairan.

Secara terpisah LSM Minak Jinggo, Nur Hakim, terkait banyaknya proyek leading sektor PU atau SKPD Tehnis yang pekerjaanya tidak maksimal. Beberapa titik proyek yang ditemukan dilaporkan Kejaksaan Negeri Banyuwangi. “Saya prihatin pekerjaan proyek sumber dana pemerintah, dengan hasil pekerjaan yang dikerjakan rekanan banyak yang rusak parah. Saya selaku humas LSM Minak Jinggo, sudah melaporkan beberapa berkas di Kejaksaan,” ucap Nur Hakim.

Hingga kini pekerjaan tahun anggaran 2016 – 2017 banyak yang rusak berat berat, namun tidak ada perhatian untuk diperbaiki hingga kini terlihat rusak, serta pekerjaan tahun anggaran 2018 yang hasilnya tidak maksimal masih dalam masa perawatan. Kejanggalan dalam pekerjaan dalam melakukan aktivitas lapangan tidak maksimal, namun pengawas proyek dari SKPD meloloskan dan atau membiarkan itu tidak tau atau pura – pura tidak tau, menyebabkan proses pencairan lolos seratus persen. ( but/yan )

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banyuwangi

Ini Susunan Lengkap AKD DPRD Kabupaten Banyuwangi 2019 – 2024

Diterbitkan

||

H.Susiyanto (Ketua BADAN KEHORMATAN)

Memontum Banyuwangi – Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2019 – 2024 telah disahkan dalam rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang.

Rapat paripurna pengesahan AKD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH, didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE dan dua Wakil DPRD lainnya, H Muhammad Ali Mahrus serta Michael Edy Hariyanto,SH.

Irianto,SH (Ketua KOMISI I) copy

Irianto,SH (Ketua KOMISI I)

Hj.Mafrochatin Ni'mah (Ketua KOMISI II )

Hj.Mafrochatin Ni’mah (Ketua KOMISI II )

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

 

Berikut susunan lengkap AKD di DPRD Kabupaten Banyuwangi. KOMISI I, Membidangi Hukum, Pemerintahan, Politik dan Ormas :

 

1. Irianto.SH (F-PDI-Perjuangan) Ketua.
2. Priyo Santoso.SH (F-PKB) Wakil Ketua.
3. Drs. Moh. Padil (F-Nasdem) Sekretaris.
4. Petemo (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. Ficky Septalinda (F-PDI-Perjuangan)
6. H.A.Munif Syafa’at.L.C.M.EI (F-PKB)
7. Riccy Antar Budaya,SH.M.Kn (F-Demokrat)
8. Marifatul Kamilah.SH (F-Golkar-Hanura)
9. Abdul Ghofur (F-Gerindra-PKS)
10. Drs.H.Suprayogin (F-Gerindra-PKS)
11. Syamsul Arifin.SH (F-PPP)

KOMISI II, Membidangi Perekonomian dan Pertanian :

1. Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd.MM (F-PKB) Ketua
2. Hj. Yusieni (F-Demokrat) Wakil Ketua.
3. Drs,Suyatno (F-Golkar-Hanura) Sekretaris.
4. Hadi Widodo SP (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. H.Sugirah SPd Msi (F-PDI-Perjuangan)
6. Ahmad Masrohan (F-PDI-Perjuangan)
7. H.Susiyanto (F-PKB)
8. Fadhan Nur Aripin (F-Demokrat)
9. Sri Wahyuni (F- Gerindra-PKS)
10. Ali Mustofa, AMd (F-Nasdem)
11. Agung Setyo Wibow0 (F-Nasdem)
12. Drs. Syarohni (F-PPP)

KOMISI III, Membidangi Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Emy Wahyuni Dwi Lestari (F-Demokrat) Ketua.
2. H. Hasanuddin (F-PPP) Wakil Ketua.
3. Wagianto (F-PDI-Perjuangan) Sekretaris.

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

AKD DPRD Banyuwangi 2019 – 2024 Ditetapkan

Diterbitkan

||

Suasana Sidang Paripurna Alat Kelengkapan DPRD Banyuwangi. (ist)

Memontum Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi secara resmi menetapkan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melalui rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang. Pembagian pimpinan AKD lebih mengutamakan azas kebersamaan dan dibagi secara proporsional.

Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH mengatakan, meski sempat terjadi debatable, pembentukan AKD DPRD Banyuwangi berjalan cukup demokratis. Tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan kebersamaan dalam pembagian pimpinan AKD.

“Rapat paripurna pembentukan AKD tadi cukup bagus, demokratis dan proporsional, “ ucap Ruliyono saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Ruliyono, berdasarkan petunjuk dari Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setda Propinsi Jawa Timur. Penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan Peraturan DPRD tentang tatib, namun harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD kabupaten, kota dan DPRD propinsi.

Dan peraturan DPRD tentang tatib juga tidak bisa disahkan sebelum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Propinsi Jawa Timur.

“ Sesuai petunjuk Biro Administrasi Pemerintahan dan Otda Pemprop Jatim di Surabaya, penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan tatib, tapi harus disesuaikan PP No. 12 tahun 2018, “ jelas Ruliono.

Setelah AKD ditetapkan, langkah selanjutnya Badan Musyawarah (Banmus) akan menggelar rapat perdana untuk menjadwalkan kegiatan dewan, seperti penyusunan Rancana kerja (Renja) DPRD, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran.

Sementara (PPAS) APBD tahun 2020 dan beberapa program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019 yang belum sempat dibahas. (tut/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

Menyikapi Tuntutan Bacakades, DPRD Wacanakan Pembentukan Pansus

Diterbitkan

||

Bacakades saat hearing dengan Ketua sementara DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi Michael Edy Hariyanto. (ist)

Memontum Banyuwangi – Pimpinan Sementara DPRD Banyuwangi wacanakan dibentuknya Pansus untuk menyikapi polemik seleksi Calon Kepala Desa.

Hal ini disampaikan Ketua Sementara DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara saat menemui puluhan Bakal Calon Kepala Desa yang berunjuk rasa di gedung dewan, Senin (16/09/2019) siang.

“Kalau memang dibutuhkan dan disepakati oleh semua fraksi, kita akan bentuk pansus Pilkades serentak,” katanya.

Pansus, kata Made, baru bisa dibentuk setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. “Alat kelengkapan dewan kan belum terbentuk dan pimpinan masih sementara. Baru kalau sudah terbentuk semua, Pansus bisa diusulkan,” katanya.

Terkait tuntutan Bacakades yang meminta transparansi atas lembar jawaban hasil tes tulis, Made berharap agar Pemkab Banyuwangi bisa menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi tuntutan tersebut.

Sebab, jika hal ini dibiarkan dan tidak ada kejelasan, pihaknya khawatir akan berdampak terhadap pelaksanaan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan 9 Oktober mendatang.

“Harapan kita sebagai wakil rakyat, eksekutif bisa secara terbuka, ajak ngomong. Kita tidak ingin Pilkades serentak terganggu atau bahkan gagal dilaksanakan,” pungkasnya. (ras/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler