Connect with us

Blitar

Berani Lawan Jambret, 2 Siswi SMK di Blitar Diberi Penghargaan

Diterbitkan

||

Berani Lawan Jambret, 2 Siswi SMK di Blitar Diberi Penghargaan

Memontum Blitar — Kapolres Blitar memberikan penghargaan kepada dua pelajar SMK Negeri 1 Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Dua siswi tersebut yaitu, Ratna Suryaning Putri dan Karisma Nur Anisa. Penghargaan ini diberikan atas keberaniannya melawan jambret yang menyasar keduanya. Dan penghargaan tersebut diberikan langsung Wakapolres Blitar, Kompol Andy Yudha P, Senin (07/05/2018) di halaman Mapolres Blitar.

Wakapolres Blitar, Kompol Andy Yudha P mengatakan, pihaknya memberikan penghargaan kepada dua siswi tersebut karena berhasil menggagalkan upaya penjambretan.

“Kita mengapresiasi karena keberanian dan kepedulian mereka untuk mendukung kepolisian mencegah dan mengagalkan tindak kejahatan,” kata Kompol Andy Yudha usai memberikan penghargaan.

Sementara Ratna Suryaning Putri menjelaskan, keberaniannya melawan penjambret tersebut muncul secara spontan. Menurut cerita siswi kelas dua SMK ini kejadian yang dialaminya pada Sabtu (05/05/2018) lalu itu berawal saat dia dan Karisma pulang sekolah. Saat itu Ratna posisinya dibonceng Karisma. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki membuntuti dari belakang dan langsung merampas HP yang ada digenggaman Ratna.

“Seketika itu saya langsung meminta Karisma untuk mengantikan mengemudikan motor, saya langsung tancap gas mengejar pelaku”, terang Ratna.

Setelah dekat dengan pelaku, lanjut Ratna, tanpa pikir panjang Ratna dan Karisma langsung menendang pelaku hingga tersungkur. Setelah itu Ratna dan Karisma berteriak minta tolong dan warga bersama sejumlah petugas kepolisian pun langsung datang untuk menolong Ratna dan Karisma dan mengamankan pelaku, yang diketahui bernama Gianto (48) warga Selopuro, Kabupaten Blitar.

“Saya tidak takut untuk melawan karena saat itu yang ada di pikiran saya hanya kasian pada ibu saya, karena HP itu dibelikan ibu dari hasil jualan sayur”, tandas Ratna. (jar/yan)

Blitar

Estimasi APBD Kab Blitar TA 2021 Sebesar Rp 2,2 Triliun

Diterbitkan

||

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar TA 2021.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar TA 2021.

Memontum Blitar – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, digelar dengan agenda penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021, Senin (12/10/2020). Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Blitar, Drs. Budi Santoso menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran (TA) 2021, dihadapan 43 anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito mengatakan, Rapat Paripurna ini merupakan rangkaian awal dari pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021. “Kami berharap, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Blitar, Budi Santoso semoga dapat membangun Kabupaten Blitar dan dapat mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dengan lancar dan aman serta terciptanya situasi yang kondusif,” kata Suwito.

Sementara Pjs. Bupati Blitar, Drs. Budi Santoso menyampaikan, dalam menyusun APBD TA 2021, terjadi perbedaan struktur anggaran di tahun 2020. “Pembahasan APBD Tahun 2021 ini dilakukan untuk mengakomodir kebijakan pemerintah yaitu, Kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Provinsi, Target PAD, Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), serta Penyesuaian Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS Ta 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019,” papar Budi Santoso.

Budi Santoso menjelaskan, setelah diadakan evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi penerimaan pendapatan, masih perlu adanya penyesuaian penerimaan pendapatan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan PAD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sehingga terjadi pengurangan maupun penambahan target dimasing-masing pos pendapatan. “Untuk itu estimasi Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.209.705.761.284. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.282.747.547.454, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.840.815.613.830, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 86.142.600.000,” jelasnya.

Sedangkan untuk belanja, dalam APBD TA 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 2.244.583.160.358. Dengan rincian Belanja Operasi dan Modal dianggarkan sebesar Rp. 1.913.966.399.558, Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000, Belanja tranfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah desa, Provinsi Jawa Timur, Polres Kabupaten dan Polres Kota pada APBD Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 12.354.922.000, dan Belanja Bantaun Keungan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.308.261.838.800,-.

“Saya berharap Ranperda tentang APBD tahun Anggaran 2021 akan dapat dilakukan pembahasan bersama dan dapat disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Pjs Bupati Blitar. (fjr/mzm)

 

 

Lanjutkan Membaca

Berita

Petani Karangnongko Geruduk Kantor BPN Blitar

Diterbitkan

||

Puluhan petani yang mewakili 600 KK yang tinggal di tanah Perkebunan Karangnongko Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar menggeruduk Kantor BPN Kabupaten Blitar dengan membawa hasil ladang.

Sertifikat Tanah Redis Tak Terbit-terbit

Memontum Blitar – Pengurusan sertifikat tanah redis mandek, puluhan petani meluruk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar, Senin (7/9/2020). Mereka mewakili 600 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di tanah Perkebunan Karangnongko Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Warga menuntut segera diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang sudah puluhan tahun mereka ditempati. Mereka juga mempertanyakan lambatnya proses pembagian tanah redistribusi kepada 600 Kepala Keluarga.

Dalam aksinya, selain membawa poster, warga juga membawa hadiah hasil panen ladang mereka, seperti pisang, kelapa, pepaya, ubi, tebu dan sayuran. Sejumlah hasil ladang tersebut, diberikan kepada pihak BPN untuk membayar pengurusan sertifikat yang belum kelar sejak 2008 lalu.

Koordinator aksi, Joko Trisno mengatakan, kasus ini sudah ada putusan hukum yang tertuang dalam Berita Acara Eksekusi nomor : 68/BA.Pdt.G/1999/PN.Blt tertanggal 27 Oktober 2008. Dan Berita Acara Mediasi nomor: 01/BA.35.05/GTRA/I/2020 tertanggal 24 Januari 2020. Dimana dalam putusan itu disepakati pembagian lahan redistribusi lahan seluas 233 hektare, untuk masyarakat seluas 133 hektare dan pihak kebun yang memperpanjang HGU seluas 90 hektare. “Hingga saat ini, masih ada oknum yang menguasai lahan seluruhnya, padahal berita acara sudah ada, putusan hukum sudah inkrah, namun belum dilaksanakan,” kata Joko Trisno, Senin (7/9/2020).

Joko Trisno menyampaikan, dengan adanya putusan hukum, berita acara eksekusi dan mediasi antara pihak swasta dan penggugat lahan pada Januari 2020 lalu, seharusnya bisa segera dilaksanakan. “Pemkab dalam hal ini Gugus Tugas Resformasi Agraria (GTRA) seharusnya segera memperoses keputusan tersebut, menjadi sertifikat redistribusi sesuai kesepakatan dan keputusan hukum yang sudah inkrah,” jelasnya.

Sementara Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (PMPP) BPN Kabupaten Blitar, Budi Handoyo mengatakan, bahwa penerbitan sertifikat baru bisa dilakukan, jika telah ada rekomendasi dari Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Pemkab Blitar.

“BPN sangat senang mendapat dukungan dari warga ini. Karena BPN memang bertugas menyelesaikan masalah yang ada di Kabupaten Blitar. Kami akan segera menindaklanjuti. Kami akan segera mengecek tahapan di lapangan seperti apa. Putusan ini harus dilaksanakan. Untuk realisasinya, nanti kita koordinasi dulu dengan GTRA,” jelas Budi Handoyo. (fjr/mzm)

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler