Connect with us

Lamongan

Operasi Patuh Semeru, Satlantas Polres Lamongan Tilang 2.383 Pelanggar

Diterbitkan

||

Operasi Patuh Semeru, Satlantas Polres Lamongan Tilang 2.383 Pelanggar

Pelanggar Didominasi Anak Di Bawah Umur

 
Memontum Lamongan — Pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2018 yang digelar secara serentak selama 14 hari, di hari ke-13 ini Satlantas Polres Lamongan berhasil melakukan penindakan berupa tilang terhadap para pelanggaran lalu lintas sebanyak 2.383 orang.

“Operasi ini memang 80 persennya mengedepankan penindakan. Dari total jumlah pelanggaran yang ditemukan, semua sudah dilakukan penindakan tegas berupa tilang bahkan hari ini kita lakukan gelar Operasi gabungan dengan melibatkan petugas dari Dishub dan TNI serta pengadilan guna lakukan sidang ditempat bagi para pelanggar lalu lintas. Beberapa kendaraan, juga ada yang diamankan karena pengendara tidak bisa menunjukan kelengkapan motor alias bodong,” kata Kasatlantas Polres Lamongan AKP Argya Satria Bhawana, SH, S.I.K, Selasa (8/5/2018).

Dijelaskan AKP Argya, memasuki hari ke-13 total pelanggaran yang berhasil ditindak petugas sebanyak 2.383 orang yang didominasi pelanggar dari kalangan remaja atau pelajar yang rata-rata belum cukup umur. “Ini yang harus menjadi perhatian serius. Banyak korban sia-sia akibat lakalantas, untuk itu mari bersama-sama selamatkan generasi bangsa,” tuturnya.

Tak hanya itu, Argya menuturkan jajaran Satlantas telah melakukan berbagai upaya untuk menekan pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas. Diantaranya, sosialisasi di sekolah, melalui medsos, himbauan langsung atau pembagian brosur atau stiker dan bener yang intinya tentang tata tertib lalulintas.

Para pelanggar Lalu lintas langsung ditindak tegas dengan sidang ditempat

Para pelanggar Lalu lintas langsung ditindak tegas dengan sidang ditempat

“Tindakan tegas yang kami lakukan dengan sanksi tilang ini, bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar. Selain itu demi keselamatan serta salah satu cara untuk menyelamatkan generasi bangsa,” tegasnya.

Lebih lanjut, AKP Argya menghimbau, khususnya para remaja atau pelajar yang belum cukup usia dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), agar tidak mengendarai sepeda motor sendirian. “Ini semua untuk keselamatan, baik diri sendiri maupun orang lain,” pungkas Kasat Lantas Polres Lamongan AKP Argya Satria Bhawana, SH, S.I.k (bis/zen/yan)

Lamongan

Pemkab Lamongan Buat Skala Prioritas Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Diterbitkan

||

Bupati Fadeli saat rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Lamongan.
Bupati Fadeli saat rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Lamongan.

Memontum Lamongan – Pemulihan ekonomi lokal akibat Covid-19, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan. Mensikapi kondisi tersebut, Pemkab Lamongan bersama DPRD, mensepakati untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021, menyasar pada program prioritas pemulihan ekonomi.

Dalam rapat paripurna yang digelar Bupati Lamongan, H Fadeli, bersama DPRD Kabupaten Lamongan, menyampaikan bahwa program prioritas tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19.

Program itu, diantaranya peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif. Dengan jalan, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan.

“Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar, peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi. Lalu, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif serta digital. Kemudian, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0, dan peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata,” kata Fadeli di hadapan anggota DPRD Kabupaten Lamongan, kemarin (28/10).

Pada peningkatan infrastruktur dalam upaya penguatan konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan, tambah Bupati, dapat melalui penguatan konektivitas infrastruktur darat, laut dan udara dalam mendukung keadilan akses bagi masyarakat daerah marjinal. Di samping, optimalisasi pemanfaatan telekomunikasi dan informatika serta peningkatan manajemen penanganan kebencanaan.

“Untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, disertai perluasan kesempatan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Peningkatan lainnya, yakni pada sisi peningkatan kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta pendidikan layanan khusus. Lalu, kompetensi guru dan sarana prasarana, peningkatan kualitas kesehatan melalui penurunan angka kematian ibu melahirkan, stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular.

“Percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman. Lalu, pengurangan kawasan kumuh serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih,” urai Bupati Fadeli. (kom/sit)

Lanjutkan Membaca

Lamongan

DPRD Lamongan Gelar Paripurna, Sahkan Dua Raperda

Diterbitkan

||

TANDATANGAN: Ketua DPRD Lamongan, H. Abdul Ghofur didampingi Wakil Ketua I, Retno Whardhani, S. Kom, M. Kom, Wakil Ketua II Drs. H. Darwoto, MM dan Drs. H. Husnul, Aqib, MM, berikut Sekretaris DPRD Lamongan, Drs. H. Aris Wibawa, MM dan disaksikan Bupati Lamongan, H. Fadeli, SH, MM saat menandatangani Perda RDTR Paciran dan Pembangunan Industri Kabupaten Lamongan tahun 2020-2040.
TANDATANGAN: Ketua DPRD Lamongan, H. Abdul Ghofur didampingi Wakil Ketua I, Retno Whardhani, S. Kom, M. Kom, Wakil Ketua II Drs. H. Darwoto, MM dan Drs. H. Husnul, Aqib, MM, berikut Sekretaris DPRD Lamongan, Drs. H. Aris Wibawa, MM dan disaksikan Bupati Lamongan, H. Fadeli, SH, MM saat menandatangani Perda RDTR Paciran dan Pembangunan Industri Kabupaten Lamongan tahun 2020-2040.

Memontum Lamongan – Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperd) yang sempat melalui beberapa tahapan pembahasan akhirnya disetujui DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan. Kedua Raperda tersebut, yakni Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Paciran dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lamongan tahun 2020-2040.

Raperda RDTR Paciran dan Pembangunan Industri ini resmi ditandatangi oleh Bupati Lamongan, H. Fadeli, SH, MM dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Senin (28/9/2020).

Dalam sambutannya, Fadeli mengungkapkan, bahwa dengan disetujuinya 2 (dua) Raperda ini maka peran aktif Pemerintah Kabupaten Lamongan dan DPRD Lamongan sangat besar. Hal ini mengingat dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan yang intensif sehingga dapat dilaksanakan secara optimal. “Dua Raperda ini sangat penting sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan di Kabupaten Lamongan,” kata Fadeli.

Sebagai langkah awal setelah disetujuinya 2 (Dua) Raperda ini, Bupati Lamongan menyatakan bahwa Pemkab akan segera mengirimkan Raperda dimaksud kepada Gubernur Jatim untuk dievaluasi. Sehingga kedua Raperda ini dapat segera ditetapkan dan diundangkan untuk dijadikan landasan operasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada hari ini dapat membawa Lamongan yang lebih maju dan sejahtera,” tukas Bupati Fadeli.

Selain itu, tegas Fadeli, Keseluruhan substansi yang diatur dalam Raperda RDTR Paciran dan Pembangunan Industri ini telah disandingkan dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2040. (*/zen/syn)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement KPPS
Advertisement

Terpopuler