Connect with us

Kabupaten Malang

Perusakan Lahan PTPN XII Kebun Pancursari Sumawe Meluas

Diterbitkan

||

Dibakar: Puluhan Ribu Tanaman Pohon Karet Usia 2Tahun Dibakar(Ist)

 *Puluhan Ribu Pohon Karet Dilaporkan Dibakar, Total Kerugian Rp 5,7 Miliar

 

Memontum Malang—-Ironis, sebanyak 16.721 pohon karet berusia 2 tahun  dan 17 pohon usia 7 tahun milik PTPN XII Kebun Pancursari di kawasan afdeling SK/SM Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) Kabupaten Malang beberapa waktu lalu dilaporkan dibakar. Aksi pembakaran dan penjarahan aset milik negara tersebut dilakukan oleh sekelompok warga. Mereka berdalih masa berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) beberapa tahun lalu.

 

Dibakar: Puluhan Ribu Tanaman Pohon Karet Usia 2Tahun Dibakar(Ist)

Dibakar: Puluhan Ribu Tanaman Pohon Karet Usia 2Tahun Dibakar(Ist)

 

Padahal, perusahaan negara di bawah pengelolaan Meneg BUMN ini sudah terbit surat HGU No.2/Tegalrejo dengan SK.17/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 14April 2015 dan telah diterbitkan sertifikat perpanjangan jangka waktu HGU oleh kantor pertanahan Kabupaten Malang tanggal 9-Juni 2015 dengan masa perpanjangan hingga tahun 2037 mendatang. Ir Hendrianto Manajer PTPN XII Kebun Pancursari menjelaskan,konplik lahan di perusahaan negara yang dia kelola itu semakin hari kian berkepanjangan.

 

Kata Hendri, itu akibat  lambannya proses hukum yang berlarut-larut dan belum ada tindakan serta pencegahan efektif dari pihak Polres Malang. Tambah dia, baru-baru ini pihaknya terima laporan dari Petugas Keamanan (PK) wilayah afdeling Bumirejo, bahwa sekelompok warga mengancam menduduki lahan seluas sekitar 22Ha bertanaman cengkeh.

 

Dibakar: Puluhan Ribu Tanaman Pohon Karet Usia 2Tahun Dibakar(Ist)

Dibakar: Puluhan Ribu Tanaman Pohon Karet Usia 2Tahun Dibakar(Ist)

 

“Seperti dilaporkan petugas lapangan, sekelompok orang yang sebagian namanya sudah terditeksi itu mengancam akan duduki lahan seluas tersebut dengan  merusak tanam sengon disekitar. Akibat lambannya prosesHukum seperti yang terjadi sebelumnya, penjarahan serta perusakan aset negara akan melebar,” sesal Hendri Selasa (7/11/2017) kemaren.

 

Kata dia, kasus serupa juga sering dia jumpai di perusahaan lain milik negara. Misalnya Perhutani. Sekecil apapun tanaman kayu yang ia jarah, mereka langsung mendapat penanganan hukum dari pihak yang berwenang.

 

“Anehnya, kenapa ketika terjadi perusakan di lahan PTPN yang sama-sama aset negara penanganan hukumnya justru berlarut-larut?”,terang Hendri sembari dengan nada heran.

 

Juga dijelaskan, setiap orang secara tidak sah mengerjakan,menggunakan,Menduduki atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana diatur dalam dalam pasal 107 UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

 

“Tetapi sebagian laporan kami mulai ditindak lanjuti oleh pihak Polres Malang. Hari ini Selasa (7/11/2017) kemaren jajaran Reskrim Polres Malang melakukan olah TKP ke lokasi pembakaran pohon karet. Kami berharap, penanganan hukum tentang kasus aset negara ini segera terselesaikan”,ujar Hendri berharap.

 

 

Seperti pernah dilaporkan ke Polda Jatim tanggal (5/9/2017)l alu Misman dkk, warga Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang terkait dugaan tindak pidana perusakan dan pembakaran tanaman karet dengan TandaBukti Lapor (TBL)1091/IX/2017/UM/Jatim pada 11September 2017 dilempar ke Polres Malang.

 

Kejadian serupa juga pengerusakan dan pembakaran tanaman karet sebanyak 16.721 batang dan 17 pohon usia 7 tahun di wilayah afdeling SK/SM desa Tegalrejo dengan total kerugian keseluruhan keseluruhan diperkirakan sebesar Rp 5,7 miliar.

 

Sebelumnya, PTPN XII Kebun Pancursari juga melaporkan Ari Ismanto yang sampai hari ini masih tercatat selaku Kades Tegalrejo.Ari diduga melakukan kegiatan melawan hukum dengan memperluas areal tanah yang diduduki secara ilegal seluas 14,05Ha. Dengan STPL Nomor:305/VIII/2017/Jatim/Res Malang dengan taksiran kerugian sebesar Rp 224.800.000. Selanjutnya, Ari juga melakukan tindak pidana dengan menyuruh orang lain untuk melakukan ancaman kekerasan.

 

Kejadian tersebut juga di laporkan ke Polda Jatim dengan TBL/1070/VIII/2017/UM/Jatim. Laporan berikutnya masih dilakukan Ari, terkait tindak pidana pencurian di areal KSU Kebun Pancursari Afdeling SK/SKM dan Afdeling Bumirejo dengan nilai kerugian sebesar Rp 985.670.000. Kasus tersebut juga dilaporkan ke Polda Jatim Selanjutnya  tanggal 11/9/2017  dilimpahkan ke Polres Malang.

 

Khawatir penguasaan dan pengrusakan aset Kebun Pancursari semakin meluas,pada tanggal 10/8/2017 lalu,pihak PTPN XII Kebun Pancursari bersurat ke Polres Malang dan menyampaikan rencana melakukan penghentian paksa pebcabutan tanaman liar yang didukung oleh Serikat Pekerja Perkebunan PTPN XII dengan kekuatan 1000 orang.

 

“Sesuai surat nomor PSR/X/275/2017,selanjutnya sesuai surat B/1970/VIII/2017/Bag Ops,tanggal 23/8/2017 perihal penundaan tanaman liar”,pungkas Hendri. (sur/yan) 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabupaten Malang

Sasar Warga Usia Produktif, Disnaker Beri Pelatihan Tata Rias Wajah dan Rambut

Diterbitkan

||

Penyerahan alat latihan secara simbolis. (Ist)
Penyerahan alat latihan secara simbolis. (Ist)

Memontum Malang – Dinas Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang kembali memberikan pelatihan kepada warga dan masyarakat. Kali ini memberikan pelatihan tata rias dan tata kecantikan rambut.

Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas, Lilik Faridah menjelaskan, tata rias dan tata kecantikan rambut dipilih karena lebih mudah diaplikasikan. Sehingga lebih mampu lebih cepat memberikan pemasukan bagi warga peserta pelatihan.

Dijelaskan Lilik,tujuan dari digelarnya kegiatan yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini adalah untuk memberikan kemampuan bagi warga masyarakat. Sehingga diharapkan bisa membantu menciptakan lapangan kerja baru dengan berwirausaha.

Lanjut Lilik, sesuai dengan program dari Pemerintah Kabupaten Malang. Yakni mengentaskan angka kemiskinan, lingkungan hidup dan optimalisasi pariwisata.

“Dengan memberikan bekal dan kemampuan bagi masyarakat, harapannya dapat mengentaskan kemiskinan karena membantu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat,” terang Lilik, saat pembukaan kegiatan di LPK Sandra Rashika, Kromengan, Kamis (14/11/2019) siang.

Juga dijelaskan Lilik, kegiatan ini digelar di tiga LPK yang berbeda. Yakni LPK Sandra Rashika, Kromengan, LPK Saraswati, Kepanjen dan LPK Rasmita Asri, Singosari.

“Kalau belajar tata rias dan tata rambut kan bisa langsung diaplikasikan. Memotong rambut tetangga misalnya, kan lumayan busa dapat income. Usaha itu tidak harus bermodal besar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Kromengan, Bambang Zazuli meminta kepada Disnaker agar sering menggelar kegiatan pelatihan di desanya. Dia berharap agar warganya memiliki lebih banyak kemampuan.

“Jika ada kegiatan pelatihan lain, mungkin bukan hanya untuk tata rias tapi juga pelatihan yang lain,” katanya.

Bambang juga berpesan agar para warga peserta pelatihan mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Karena selain bermanfaat bagi warga, juga mampu membantu warga membuka lapangan pekerjaan baru.

“Diikuti dengan serius, jangan sampai absen. Tren kecantikan, tata rias dan tata rambut selalu berkembang. Jadi harus diikuti dengan benar,” tegasnya.

Sementara itu, pemimpin LPK Saraswati, Sandra Permana menjelaskan ada beberapa materi yang diberikan. Diantaranya, make up dasar, tata rambut dasar dan creambath.

“Termasuk potong rambut sehingga lebih mudah diaplikasikan,” katanya. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Kabupaten Malang

Pemkab Malang Jajaki Kerjasama Literasi Keuangan dengan BNI

Diterbitkan

||

Pemkab Malang Jajaki Kerjasama Literasi Keuangan dengan BNI

Memontum Malang – Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Tenaga Kerja menjajaki literasi keuangan dengan BNI. Hal itu dilakukan untuk Menjalin kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dalam rangka literasi keuangan bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)dari Wilayah Kabupaten Malang.

Tegap Hardjadmo SH dari PT Tegar Ayu Mandiri menjelaskan, melalui program literasi keuangan ini para Calon PMI diharapkan akan mendapatkan pengetahuan dan pengenalan tentang produk dan jasa perbankan.

Selain itu juga bagaimana mengatur keuangan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Pasal 35.

Isinya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan atau Pekerja Migran Indonesia melalui pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan, edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya dan edukasi kewirausahaan.

Sebagai informasi, PT Tegar Ayu Mandiri merupakan Konsultan Koperasi Simpan Pinjaman Karsa Mandiri, yang merupakan Mitra Linkage Bank BNI dalam penyaluran KUR Penempatan TKI.

“Kami akan bekali para Calon PMI dengan pengetahuan tentang jasa perbankan, mengatur keuangan dari pendapatan selama menjadi PMI serta tata cara pengiriman uang dan beberapa fungsi lembaga keuangan. Jadi selama PMI bekerja di luar negeri, hasil kerja dapat disimpan dan atau di investasikan. Kebanyakan selama ini para PMI yang bekerja di luar negeri belum mampu mengelola penghasilannya secara bijaksana sehingga uangnya habis untuk kebutuhan konsumtif,” urai Tegap, Kamis (3/10/2019) siang.

Rapat Literasi Keuangan Pekerja Migran Indonesia. (ist)

Rapat Literasi Keuangan Pekerja Migran Indonesia. (ist)

Dijelaskan Tegap, melalui kerjasama literasi keuangan antara Pemkab Malang dengan BNI, nantinya akan memberikan kemudahan akses bagi para Calon PMI atau PMI maupun keluarga dalam pengajuan pembiayaan baik pembiayaan penempatan maupun purna penempatan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berbunga rendah dengan persyaratan yang tidak memberatkan.

Guna mematangkan program kerjasama literasi keuangan antara Pemkab. Malang dengan salah satu bank BUMN terkemuka tersebut, Dinas Tenaga Kerja, BNI serta Pemkab Malang telah melakukan Rapat Koordinasi dengan para pemangku kebijakan yang dilakukan di Hotel Atria pada Kamis (26/9/2019 lalu.

Tidak berhenti disitu, lanjut Tegap, Pihak BNI dan Pemkab Malang juga melakukan study banding ke Pemkab Cirebon untuk mempelajari lebih detil pola kerjasama serta mekanisme implementasi atas kerjasama yang akan mereka lakukan nantinya. Rombongan Pemkab Malang bertolak ke kabupaten yang khas dengan empal gentongnya itu pada Kamis (3/10/2019) kemarin.

“Pemkab Cirebon telah lebih dahulu melakukan kerjasama tentang Literasi keuangan bagi Calon PMI atau PMI dan keluarganya dengan Bank BNI,” katanya.

Pria yang aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan ini menambahkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan baik teknis maupun administrasi, serta persiapan terkait prosedur maupun sistem pendukung untuk registasi para Calon PMI dalam program tersebut. Termasuk diantaranya dalam pembukaan rekening, permohonan KUR, payment secara non tunai maupun transaksi perbankan lainnya termasuk dalam hal pengurusan dokumen para Calon PMI.

Melalui program Literasi keuangan,Tegap kepada PMI maupun keluarganya yang akan dikerjasamakan antara Pemkab. Malang dengan BNI dapat memberi kesejahteraan bagi para PMI dan keluarganya warga Kabupaten Malang.

Adapun target berikutnya tandas Tegap, bahwa melalui PT Tegar Ayu Mandiri akan menarik investor asing untuk melakukan investasi peningkatan kualitas SDM untuk mengisi peluang kerja baik di dalam negeri maupun negara penempatan PMI. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Kabupaten Malang

Pimpinan Baru Dewan Segera Tuntaskan Perda dan Tetapkan Nama Wabup Malang

Diterbitkan

||

Pimpinan Baru Dewan Segera Tuntaskan Perda dan Tetapkan Nama Wabup Malang

Memontum Malang – Empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, resmi dilantik Kamis (26/9/2019) siang. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang H Sudar SH MH di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang.

Ke-empat pimpinan DPRD Kabupaten Malang tersebut yakni Ketua DPRD Kabupaten Malang Periode 2019-2024 dari PDI Perjuangan, Didik Gatot Subroto.Sementara tiga lainnya, sebagai wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang masing-masing, Ir HM Kholiq dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Miskat SH MH dari Partai Golongan Karya dan Shodiqul Amin dari Partai NasDem.

Prosesi Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang Periode 2019-2024. (sur)

Prosesi Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang Periode 2019-2024. (sur)

Bupati Malang HM.Sanusi dalam sambutannya menyampaikan, dengan dilantiknya ke-empat Pimpinan definitif DPRD Kabupaten Malang ini, diharapkan bisa bersinergi antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

“Setelah dilantiknya pimpinan definitif DPRD Kabupaten Malang, diharapkan dapat saling bersinergi dengan Pemkab Malang, karena dewan dengan Bupati adalah satu kesatuan sebagai pelaksana pemerintahan daerah untuk bisa saling bersinergi guna menyelesaikan program-progam yang belum tercapai sebelumnya. Diantaranya adalah penurunan angka kemiskinan, stunting serta kesenjangan tenaga kerja dengan banyak pengangguran yang belum signifikan. Karena itulah, nantinya kami akan bersama-sama untuk menurunkannya,” ungkap HM Sanusi.

Sementara itu, Ketua definitif DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto mengantakan, dirinya akan langsung berkoordinasi dengan Pemkab Malang guna menyamakan konsep berfikir.

“Pertama yang akan diajak koordinasi adalah Bappeda, termasuk juga berdiskusi dengan Bappeda Provinsi Jatim atau Bappenas. Supaya ketika nantinya ada program nasional terkait pembangunan, bisa secepatnya disinergikan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu,lanjut mantan Kades Tunjungtirto Singosari ini, pihaknya juga secepatnya akan menyelesaikan peraturan daerah (Perda) yang selama ini menjadi PR dan belum terselesaikan. Termasuk, meminta Sekretariat Dewan Kabupaten Malang menyelesaikan tata tertib dan alat kelengkapan dewan. Sekaligus penetapan Wakil Bupati Malang.

“Untuk pemilihan Calon wakil Bupati (Cawabup), hingga saat ini belum ada usulan nama calon secara tertulis yang disampaikan bupati ataupun Parpol pengusung,” jelasnya.

Tambah Didik, pihaknya memberi batasan waktu pengusulan 2 nama Cawabup sampai tanggal 2 Oktober.

“Akan kami beri batasan waktu pengusulan. Karena, jika dihitung 15 hari dari turunnya surat Gubernur Jatim, maka batas pengusulan calon Wabup terakhir pada tanggal 2 Oktober mendatang, dan dewan akan segera membentuk panitia pemilihan,” ulasnya.

Disinggung terkait usulan bupati untuk mengucurkan dana ekstra sebesar Rp 1,5 miliar untuk setiap desa, lanjut Didik bahwa itu merupakan program lama dari tiga dinas pekerjaan umum (PU). Yakni Bina Marga, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, serta Dinas Pengairan.

Pihak DPRD Kabupaten Malang, pastinya akan mendukung karena program itu adalah untuk pengentasan kemiskinan. Tetapi, pihaknya juga akan melakukan pengawasan secara terbuka.

“Intinya, supaya program bantuan dana ekstra tersebut, bisa bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak. Tetapi ketika nantinya dimanfaatkan untuk berpolitik, kami akan nenyetopnya,” pungkas Didik. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler