Connect with us

Gresik

Kecamatan Driyorejo dan Menganti Paling Rawan Narkoba di Gresik

Diterbitkan

||

Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro saat memberikan keterangannya

Gresik Memontum—-Dua Kecamatan di Kabupaten Gresik cukup mengkhawatirkan dalam peredaran narkoba. Hal itu diungkapkan Kapolres Gresik, AKBP Wahyu Sri Bintoro saat gelar perkara di Mapolres Gresik, Senin (9/7/2018). Kapolres mengungkapkan, Selama sebulan saja, yaitu Juni 2018, Polres Gresik berhasil mengungkap 15 kasus dengan total 18 tersangka. Dua Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Menganti.

“Driyorejo paling rawan karena berbatasan langsung dengan Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Demikian juga dengan Menganti yang berbatasan langsung dengan Benowo, Surabaya,” ujarnya kepada media.

Dari ungkap kasus, sebanyak sabu 14,5 gram berhasil diamankan, 639 butir pil koplo, handphone 10 unit, pipet 10 buah, satu kompor, dan uang Rp 222.000. Dari total belasan tersangka, delapan diantaranya adalah pengedar, delapan lainnya kedapatan membawa sabu, dan dua sisanya adalah pengguna.

“Narkoba yang diedarkan di Gresik dalam ungkap kasus ini berasal dari Surabaya, tepatnya daerah Pulosari dan Tambakasri,” kata Kapolres. “Dari pengakuan tersangka, paket hemat sabu satu poketnya dijual Rp200 ribu,” imbuhnya.

Sasaran penjualan narkoba kebanyakan adalah karyawan swasta atau buruh pabrik. Ia mengaku belum mendapatkan tersangka dari pelajar maupun mahasiswa. Rata rata tersangka berusia mulai 24 tahun hingga 47 tahun.

Modus yang digunakan para pengedar adalah shelter putus, komunikasi melalui ponsel. Misalnya pembeli menaruh uang di suatu tempat seperti terminal, kemudian penjual menaruh barangnya juga di suatu tempat. Kemudian pegedarnya kabur.

Ancaman hukuman yang diberikan kepada pengedar yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit Rp 1 miliar serta paling banyak Rp 10 miliar.

Untuk delapan tersangka yang kedapatan membawa narkoba dikenakan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun, atau denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Sedangkan, pengguna diancam dengan Pasar 132 Jo Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 20019 tentang Narkotika. Ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun.(sgg/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gresik

Selama Pandemi Pendapatan Turun, APBD-P Gresik 2020 Anjlok

Diterbitkan

||

oleh

Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan (F-PDIP)

Memontum Gresik – Tak dielakan, selama pandemi Covid-19 yang juga melanda tanah air, membuat kekuatan APBD Gresik tahun 2020 oleng. Hal ini dipicu turunnya pendapatan daerah (PD), khususnya sektor pendapatan asli daerah (PAD), sehingga kekuatan belanja APBD 2020 ikut turun.

Hal ini terungkap saat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Mujid Riduan (F-PDIP), didampingi Wakil Ketua Ahmad Nurhamim (F-Golkar), dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan) 2020, di ruang paripurna, Senin (7/9).

Menurut Mujid, struktur APBD-P 2020 untuk sektor pendapatan daerah (PD) mencapai Rp 2.854.576.383.457,35. Sementara belanja daerah (BD) mencapai Rp 3.316.580.535.001,57. Sehingga, ada defisit sebesar Rp 570 miliar lebih. “Penurunan PD disebabkan PAD sebelum APBD-P 2020 ditetapkan sebesar Rp 1.163.672.913.876. Namun, pasca APBD-P diperkirakan hanya mampu didapatkan Rp 851.210.832.745,35. Sehingga, minus sebesar Rp 312.462.081.130,65, atau turun sebesar 26,85 persen,” ungkap Ketua DPC PDIP Gresik, Selasa (8/9).

Penurunan juga terjadi pada dana perimbangan (DP) dari pemerintah pusat. Sebelum APBD-P 2020, ditetapkan sebesar Rp 1.498.276.913,00. Namun, setelah APBD-P diperkirakan turun menjadi Rp 1.355.693.530.362. “Terjadi penurunan hingga Rp 142.582.560.938, atau 9,52 persen,” ungkap Mujid.

Sementara untuk pendapatan lain-lain yang sah, tambah Mujid, sebelumnya ditetapkan Rp 752.686.113.000, namun setelah APBD-P diperkirakan berkurang hingga hanya terpenuhi Rp 642.672.200.350. “Sehingga, terjadi penurunan hingga Rp 110.042.920.650, atau 14,62 persen,” pungkasnya. (sgg/syn)

Lanjutkan Membaca

Berita

Pembekalan dan Sertifikasi Tenaga Konstruksi di Tengah Pandemi Via Daring

Diterbitkan

||

oleh

PEMBEKALAN : Pembukaan kegiatan yang dilaksanakan di Aula Dinas PUTR Gresik, Selasa (8/9).

Memontum Gresik – Tingginya kebutuhan tenaga konstruksi di Gresik, membuat Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik bekerjasama dengan Assosiasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Gresik berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan tenaga konstruksi yang berkualifikasi baik.

Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUTR menjawab tantangan kebutuhan ini dengan menyiapkan tenaga Terampil konstruksi yang mumpuni dan bersertifikasi. Hal ini sesuai desakan kebutuhan permintaan tenaga bidang jasa konstruksi di Gresik yang setiap tahun semakin meningkat.

Ditengah pandemi covid-19 kali ini, Pemkab Gresik tetap melaksanakan pembekalan dan uji kompetensi via daring. Pembukaan kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas PUTR Gresik, Selasa (8/9).

Menurut Kabid Bina Jasa Konstruksi Imam Basuki, kegiatan ini dilatarbelakangi atas jumlah permintaan tenaga konstruksi di Gresik yang tinggi. Saat ini jumlah tenaga konstruksi di Gresik sekitar 10 ribu orang. Sedangkan tenaga konstruksi yang bersertifikat hanya sekitar 2500 orang. Pihaknya hanya mampu melaksanakan pembekalan dan sertifikasi tenaga konstruksi hanya sekitar 300 sampai 400 orang pertahun.

“Hal inilah yang membuat kami selalu merasa perlu untuk terus menerus melakukan pembekalan dan sertifikasi kepada para tenaga konstruksi di Gresik. Hal ini sesuai PP 22 tahun 2020 yang menyebutkan Kewenangan Pemkab menyelenggarakan tenaga terampil,” tandasnya.

Dia berharap, dengan tersertifikasinya semua tenaga konstruksi di Gresik tentu akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja konstruksi lokal untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di wilayah Kabupaten Gresik. Selain itu, akan meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi di Gresik.

Pada pembekalan dan uji kompetensi via daring kali ini, pihak DPUTR Gresik hanya mampu mengikutkan 60 orang peserta. Mereka terdiri dari pengguna Jasa konstruksi dari unsur pemerintah maupun dari pelaku jasa konstruksi. Beberapa peserta mengikuti acara ini melalui daring di tempatnya masing-masing.

Amin Zainullah, selaku narasumber dari Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (PIPI) melalui daring google meet yang ikut memberikan pembekalan kepada peserta menjelaskan, banyak hal tentang bagaimana menjadi seorang tenaga konstruksi.

Hal yang paling penting dan dituntut dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah keselamatan kerja. Pekerja harus melengkapi alat pelindung keselamatan kerja yang sesuai kebutuhan. Mulai dari alat pelindung kepala (helm), pelindung mata dan telinga, masker, sarung tangan dan sepatu safety yang sesuai. “Misalkan sarung tangan, kapan kita menggunakan sarungtangan dari plastic, kapan kita menggunakan sarung tangan dari kain yang berlubang, kapan kita menggunakan sarung tangan dari kulit keras. Hal ini harus disesuaikan dengan pekerjaan yang kita tangani,” ujar Amin Zainullah. (sgg/syn)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Pengumuman Pendaftaran KPU Banyuwangi
Advertisement Iklan KPU Kabupaten Trenggalek
Advertisement Tahapan Pilkada KPUBanyuwangi
Advertisement Iklan ucapan HUT RI Pemkot Probolinggo
Advertisement Iklan KPU Banyuwangi
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri polinema
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement

Terpopuler