Connect with us

Kabupaten Malang

7 Kades di Kabupaten Malang Jalani Proses Hukum, Diduga Selewengkan DD/ADD

Diterbitkan

||

Tridiyah Maestuti Kepala Inspektorat Kabupaten Malang. (sur)

*Kerugian Negara Sebesar Rp 1 Miliar

 

Memontum Malang—-Sebanyak tujuh orang Kepala Desa (Kades) seperti Kasri Bululawang, Klepu,Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) Bocek dan Ngenep Kecamatan Karangploso, Permanu Pakisaji dan Kades Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, saat ini tengah menjalani proses hukum terkait dugaan penyelewengan dana desa (DD) atau anggaran dana desa (ADD). Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti beberapa waktu lalu.

 

“Tujuh kepala desa ini sudah diproses secara hukum, dengan dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi,” katanya.

 

Dijelaskan, akibat dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh tujuh kades itu telah menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1 miliar rupiah.  Para Kades  bermasalah itu sebagian ada yang diproses oleh kepolisian dan sebagian ditindak oleh Kejaksaan Kabupaten Malang.  Tambah dia, saat ini untuk meminimalisir penyelewengan penggunaan DD atau ADD, juga sudah ada kerjasama dengan unsur kepolisian.Peran  polisi, lanjut dia, memberikan pengawasan dan pendampingan untuk penggunaan DD ataupun ADD. Pengawasan dan pendampingan ini sudah mulai dilakukan bahkan sejak musyawarah desa, untuk menentukan arah pembangunan dan penggunaan dana.  Juga dijelaskan, semua unsur kepolisian terlibat. Mulai dari tingkat desa, dalam hal ini Bhabinkamtibmas, Kapolsek hingga Kapolres, semuanya mengambil bagian dan memiliki peran masing-masing.

 

“Dengan  kepolisian kami dapat berjalan dengan baik. Kerjasama dan saling mengisi. Sudah ada tugas masing-masing,” tegas mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup tersebut.  Sebelum bertindak terang dia,terduga penyelewen dana, Reskrim menunggu audit administrasi dari Inspektorat terlebih dahulu.

 

Teknisnya, ketika ada kasus, maka Reserse kriminal (Reskrim) akan berkoordinasi dengan Inspektorat. Tugas Inspektorat, mengaudit kepala desa yang diduga melakukan penggelapan.  Setelah audit dari Inspektorat muncul, baru Reskrim akan bertindak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan lembaga tersebut.

 

“Jadi Reskrim menunggu audit kami. Kami diberi waktu untuk mengaudit selama dua bulan untuk satu kasus. Baru nanti disimpulkan penyelewengan itu administrasi atau keuangan,” pungkasnya. (sur/yan)

Lanjutkan Membaca
Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *