Memontum.Com

POLITEKNIK NEGERI MALANG
space ads post kiri

Warga Sumberingin Blitar Luruk Balai Desa

  • Kamis, 19 Juli 2018 | 09:50
  • / 6 Djulqa'dah 1439
  • Dibaca : 42 kali
Warga Sumberingin Blitar Luruk Balai Desa
Sekitar 80 warga Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, melakukan aksi demo di balai desa setempat

*Soal Dugaan Pungli Pembagian Lahan Garapan LMDH

Memontum Blitar Puluhan warga Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, menggeruduk balai desa setempat, Rabu (18/7/2018). Mereka mengadukan terkait dugaan pungutan liar (pungli) pembagian tanah garapan di lahan milik Perhutani yang dilakukan perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Dalam aksinya, sekitar 80 warga terdiri laki-laki dan perempuan membawa poster yang berisikan tuntutan keadilan dalam pembagian lahan garapan milik Perhutani tersebut. Selain itu warga juga melakukan orasi di Balai Desa Sumberingin.

Sumadi (34), salah warga penggarap lahan mengatakan, dalam pembagian lahan garapan tersebut, perwakilan LMDH memungut Rp. 50.000 kepada warga. Menurut Sumadi uang tersebut untuk mengambil keplek bukti lahan garapan. Padahal, sebelumnya tidak ada pungutan dalam pembagian lahan garapan milik Perhutani ini.

“Sebelumnya, tidak ada pungutan, Ya baru kali ini ada pungutan dari perwakilan LMDH dalam pembagian lahan garapan,” kata Sumadi, Rabu )18/07/2018).

Lebih lanjut Sumadi menyampaikan, warga yang belum membayar uang Rp 50.000, tidak mendapatkan lahan garapan. Padahal, selama ini, warga menggantungkan hidup dengan cara menggarap lahan milik Perhutani.

“Saya belum bayar, karena tidak punya uang. Otomatis belum bisa menggarap lahan,” ujar Sumadi.

Sementara, Katiasri, warga penggarap lainnya menjelaskan, selain soal dugaan pungli, warga juga mengadukan soal pembagian lahan garapan yang tidak merata. Bahkan luas lahan garapan untuk warga juga terus berkurang. Sebelumnya, tiap warga mendapat lahan garapan seluar 10 meter x 80 meter. Luasan itu berkurang menjadi 6 meter x 80 meter. Terakhir, warga hanya mendapat lahan garapan seluas 5 meter x 80 meter.

“Jatah lahan untuk warga terus berkurang. Sedangkan pengurus LMDH mendapat lahan garapan empat petak. Per petak luasnya 6 meter x 80 meter. Kami menuntut agar pembagian lahan garapan adil,” tandas Katiasri.

Katiasri menambahkan, hingga saat ini warga masih menunggu proses mediasi yang dilakukan pihak desa. Warga meminta pihak desa mendatangkan pengurus LMDH untuk berdialog.

“Selama ini, warga menganggap pengurus LMDH tidak pernah bermusyawarah dalam pembagian lahan garapan. Termasuk uang pungutan untuk keplek bukti lahan garapan juga tidak ada musyawarah terlebih dulu dengan warga,” ungkap Katiasri. (jar/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional