Connect with us

Sidoarjo

Dampak OTT Lapas Sukamiskin, Menkumham Geledah Lapas Porong

Diterbitkan

||

HASIL SIDAK - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Yasonna H Laoly menunjukkan sejumlah barang yang disita hasil sidak Lapas Porong, Minggu (22/7/2018) malam.

Memontum Sidoarjo—– Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Yasonna H Laoly langsung merespon isu terkait Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK kemarin. Hal ini dibuktikan dengan Yasonna memimpin langsung proses penggeledahan blok hunian di Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, Minggu (22/7/2018) malam.

Penggeledahan blok hunian ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Menkumham secara khusus memimpin penggeledahan di Lapas Kelas I Surabaya yang terletak di Porong. Saat itu, Yasonna didampingi Kadivpas Kemenkumham Jatim Krismono dan kepala UPT dari Korwil I Surabaya. Dalam sidak yang berlangsung sekitar 2 jam itu, Menkumham juga didukung petugas pemasyarakatan dari Korwil I Surabaya.

Dalam sidak ini, Yasonna ingin memastikan Lapas/ Rutan di Jatim, khususnya Surabaya melakukan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Menurutnya, peristiwa yang terjadi di Lapas Sukamiskin merupakan tamparan keras bagi Kemenkumham. “”Sebelumnya (kasus OTT) saya sudah memberikan penegasan agar pegawai di Kemenkumham bersih dari Korupsi,” terangnya kepada Memo X, Minggu (22/7/2018) malam.

Oleh karenanya, lanjut Yasonna pihaknya menginstruksikan agar jajarannya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang ada. Selain itu juga mencegah segala bentuk penyalagunaan oleh warga binaan. Salah satunya dengan melakukan sidak dan penggeledahan blok hunian di Surabaya.

“Kegiatan ini juga dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Ini merupakan gerakan bersih-bersih. Mindset dan integritasnya harus diubah dalam bekerja,” ungkapnya.

Yasonna menegaskan bakal memberikan hukuman tegas bagi anak buahnya yang bermain-main dengan kewenangan yang dimiliki. Dia memastikan kegiatan hari ini, tidak berhenti sampai di sini saja.

“Kami minta seluruh pegawai konsisten dalam melakukan tindakan bersih-bersih ini. Kalau tidak sanksi tegas sudah dipersiapkan,” tegasnya.

Sementara dalam sidak itu, rombongan

Menkumham langsung menuju ke Blok H. Blok di sisi utara Lapas yang dihuni 58 narapidana yang mayoritas adalah narapidana kasus Tipikor. Satu per satu kamar dimasuki dan digeledah. Dari blok H, rombongan menuju Blok D tempat para narapidana kasus kriminal berat. Hasilnya, ratusan benda-benda elektronik dan berbahan metal disita petugas.

“Kami tidak menemukan hand phone (HP) dan narkoba dalam penggeledahan ini. Termasuk tidak adanya kamar khusus dengan fasilitas berlebihan. Pelayanan sudah sesuai standar yang ada. Perbedaannya di blok H lebih bersih karena narapidanya memang menjaga kebersihan,” pungkasnya. (wan/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sidoarjo

Ribuan Pemohon Antre Pengambilan Smart SIM di Polresta Sidoarjo

Diterbitkan

||

Ribuan Pemohon Antre Pengambilan Smart SIM di Polresta Sidoarjo

Memontum Sidoarjo – Ribaun pemohon Smart SIM terpaksa mengantre di ruang Satpras, Satuan Lantas, Polresta Sidoarjo. Ini menyusul, anomi masyarakat akan Smart SIM cukup besar.

Selain itu, antrean itu disebabkan lantaran Polresta Sidoarjo memiliki tanggungan pemohon Smart SIM 10.000 lebih sejak 3 bulan terakhir. Hal ini disebabkan lantaran pasokan material SIM habis itu. Akibatnya, saat material SIM cukup dan adanya Smart SIM mendorong pemohon baru dan pengambil Smart SIM membludak. Bahkan layanannya tidak dibatasi jam. Terakhir layanannya hingga menjelang tengah malam.

SMART SIM - Ribuan pemohon antre mengambil Smart SIM di Sarpras, Satuan Lantas, Polresta Sidoarjo dengan kemampuan mencetak mesinnya maksimal 1.000 per hari, Rabu (25/9/2019)

SMART SIM – Ribuan pemohon antre mengambil Smart SIM di Sarpras, Satuan Lantas, Polresta Sidoarjo dengan kemampuan mencetak mesinnya maksimal 1.000 per hari, Rabu (25/9/2019)

“Sekarang memang animo masyarakat untuk pengambilan Smart SIM luar biasa. Ditambah lagi adanya tunggakan sekitar 10.000 lebih pemohon SIM sebelumnya. Kalau kemarin kami melayani hingga pukul 23.00 WIB, hari ini kami layani hingga pukul 24.00 WIB,” terang Kasat Lantas, Polresta Sidoarjo, Kompol Fahrian Saleh Siregar, Rabu (25/09/2019).

Lebiha jauh, Fahrian menguraikan dengan pelayanan maksimal antrean pengambilan Smart SIM itu bakal normal kembali sepekan ke depan. Alasannya, saat ini dua alat cetak Smart SIM hanya mampu mencetak 1.000 Smart SIM. Namun jika ditambah dengan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) bakal menjadi 3 mesin cetak. Hanya saja di MPP pelayananya mulai pukul 19.00 sampai pukul 21.00 WIB.

“Pokoknya akan kami layani sampai selesai sesuai kemampuan mesin cetak. Ini agar segera bisa normal kembali dan antrean tidak berjubel,” tegasnya.

Apalagi, jika dipaksakan mencetak lebih dari 1.000 Smart SIM, lanjut Fahrian justru dikhawatirkan bakal ada kendala pada mesin cetak SIM itu. Menurutnya Smart SIM baru bisa diisi uang 6 bulan ke depan lewat registrasi layaknya kartu lainnya.

“Memang kalau melebihi 1.000 cetaknya maka kami takut ada kendala sama mesin pencetaknnya. Registrasi pengisian uang dan bank yang ditunjuk masih menunggu TR Korlantas,” ungkapnya.

Sementara salah seorang pengantre pengambilan Smart SIM, Naseran mengaku antre sejak pukul 13.30 WIB. Namun baru mendapatkan Smart SIM A dan C miliknya pukul 15.45 WIB.

“Memang saya mengurusnya minggu ketiga Agustus kemarin. Karena diumumkan bisa diambil sekarang maka saya langsung mengambilnya. Ternyata antrean panjang. Tapi hasilnya memuaskan. Selain lebih bagus juga bisa digunakan untuk mengisi uang,” tandas warga Gedangan ini. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Politik

Jelang Pilkada Sidoarjo, PKB Jatim dan KPU Gelar Dialog Interaktif bersama Pegiat Desa

Diterbitkan

||

DIALOG INTERAKTIF - Menjelang Pilkada 2020, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jatim menggelar diskusi dan dialog interaktif dengan perwakilan RT/RW dan pegiat desa se Sidoarjo di Tanjung Puri, Rabu (25/9/2019)

Memontum Sidoarjo – Menjelang Pilkada Sidoarjo Tahun 2020, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur menggelar diskusi dan dialog interaktif dengan ratusan perwakilan RT/RW dan penggiat desa se Sidoarjo. Kegiatan bertema Dialog Interaktif Membangun Demokrasi Dari Desa, Kesadaran Politik Pegiat Desa Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2020 ini digelar di Taman Tanjung Puri, Sidoarjo, Rabu (25/09/2019).

Acara ini membahas tentang dinamika politik menjelang Pilkada 2020 di Sidoarjo dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Hadir sebagai pembicara acara ini, Sekretaris Lembaga Kaderisasi DPW PKB Jatim Ibbnu Azzar Firdaus, Ketua KPU Sidoarjo, M Ishaq, dan Koordinator Pegiat Desa Sidoarjo, Ulul Azmi.

Sekretaris Lembaga Kaderisasi DPW PKB Jatim, Ibnu Azzar Firdaus mengatakan acara ini dilakukan untuk membaca peta politik dan mendongkrak kesadaran politik. Hal ini berkaitan erat dengan partisipasi pemilih. Untuk itu, dirinya berharap masyarakat tidak hanya sekedar menggunakan hak pilihnya, tetapi harus sesuai aspirasinya.

“Kesadaran politik harus ditekankan sejak awal. Karena hal itu merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan meningkatnya kesadaran pemilih, bisa diartikan itu sebagai tanda masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah pemerintahan dan pembangunan di Sidoarjo,” terang pria yang akrab dipanggil Cak Ibnu ini, Rabu (25/09/2019).

Lebih jauh, Ibnu menilai munculnya beberapa nama kandidat potensial dalam bursa Calon Kepala Daerah (Cakada) di Sidoarjo yang notabene berasal dari PKB. Hal itu merupakan salah satu tanda kaderisasi di partainya berjalan dengan baik.

“Soal munculnya beberapa nama kader PKB yang masuk dalam bursa merupakan bukti kaderisasi di tubuh PKB berjalan dengan baik,” tegasnya.

Hingga kini, ada beberapa nama yang muncul di permukaan dan digadang-gadang mengisi kursi pucuk pimpinan di Sidoarjo. Diantaranya H Ahmad Amir Aslichin (anggota Fraksi PKB DPRD Jatim), Hj Anik Maslahah (Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim), H Nur Ahmad Syaifuddin (Wabup Sidoarjo), H Sullamul Hadi Nurwawan (anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo), dan H Ahmad Muhdlor Ali (Direktur Lembaga Pendidikan Progresif Bumi Sholawat).

Sementara Ketua KPU Sidoarjo, M Isqak dalam acara itu menegaskan sejumlah tahapan dalam Pilkada di Sidoarjo. Salah satunya soal sarat dukungan independen dan dukungan partai.

“Karena itu menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi agar bisa mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Bupati (Bacabup) maupun Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Sidoarjo,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Pendidikan

Rektor Umsida Tak Imbau Mahasiswa Turun Jalan Tolak RUU KPK

Diterbitkan

||

Rektor Umsida, Dr Hidayatulloh

Memontum Sidoarjo – Marak beredarnya poster Kita Kuliah di Jalan 25 September 2019 dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) langsung diklarifikasi Rektor Umsida, Dr Hidayatulloh. Alasannya, karena kampus tak menghimbau aksi turun jalan yang bakal digelar, Rabu (25/9/2019).

“Saya tegaskan informasi yang beredar di media sosial terkait ajakan kuliah di jalan kepada seluruh mahasiswa Umsida tidak benar. Itu hoax,” tegas Rektor Umsida, Dr Hidayatulloh, Selasa (24/9/2019).

Selama ini, lanjut Hidayatulloh tidak ada keputusan dari pihak kampus yang meliburkan kegiatan belajar mengajar Rabu (25/9/2019) itu. Bahkan kampus Umsida tidak membuat seruan akademik untuk mengosongkan bangku perkuliahan. Namun, pihaknya berpesan jika para mahasiswa Umsida, tetap ada yang turun ke jalan, diharap tidak perlu banyak orang. Yakni cukup perwakilannya saja.

“Yang terpenting aspirasinya dapat tersampaikan. Apalagi, Sidoarjo saat ini situasi Kamtibmasnya dalam keadaan aman dan damai. Jangan sampai ada aksi demo secara anarkis dan jangan mudah terprovokasi pihak ketiga yang menunggangi kegiatan mahasiswa. Sampaikan aspirasi dengan hati dingin dan santun serta jaga nama baik almamater,” pintahnya.

Rektor Umsida menitipkan pesan agar mahasiswa melakukan unjuk rasa agar tidak bentrokan dan aspirasinya bisa terjembatani dengan baik.

“Yang penting aspirasi tersampaikan,” tegasnya.

Sementara secara terpisah Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menegaskan pihaknya mempersilahkan siapa pun menyampaikan pendapat di muka umum. Namun harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polri sesuai aturan UU No 9 Tahun 1998. Pemberitahuan ini agar Polri dapat mengamankan kegiatan turun ke jalan itu. Pihaknya menghimbau patuhi aturan, tertib di jalan dan jaga situasi Kamtibmas serta jangan mengganggu kepentingan umum.

“Salurkan aspirasi kepada pihak yang benar. Kami juga mengutamakan pengamanan humanis dan persuasif kepada pengunjuk rasa dengan mengutamakan polwan. Meski personil pengamanan tidak dibekalisenjata api, tapi tidak segan-segan menindak tegas apabila massa berbuat anarkhis dan memicu korban,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler