Connect with us

Banyuwangi

Bapak Bejat, Perkosa Anak Kandung

Diterbitkan

||

Memontum Banyuwangi Kelakuan bapak bejat ini patut diberi pelajaran, dan mendapatkan hukuman yang setimpal akibat perbuatannya, yang tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Hasil kawin siri dengan wanita warga Kabupaten Bondowoso, Minggu (29/7/2018)

Bapak itu adalah Sumarno, warga Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, diduga melakukan persetubuhan dengan anaknya (SR) pelajar, warga Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

Dikatakan Kapolsek Rogojampi, Kompol Suhariyono, pada tahun 2000 Sumarno menikah siri dengan wanita asal Kabupaten Bondowoso, RS (34) saat RS hamil 3 bulan, tersangka Sumarno pergi meninggalkan istrinya yang sedang berbadan dua tersebut.
Sekitar tahun 2016, lanjut Kompol Suhariyono Tersangka kembali datang kerumah RS dan berniat mengambil anak hasil pernikahan siri tersebut.


“Pada tahun 2016 itu, tersangka Sumarno sering menjenguk anaknya, dan memberi uang untuk kebutuhan sekolah,”ujar Kompol Suhariyono, Senin (30/7/2018) petang.
Karena semakin hari semakin tumbuh besar, Sumarno berniat mengajak anaknya ke Banyuwangi, ternyata ajakan itu, disambut baik oleh korban SR. Kemudian SR diantar RS menuju Banyuwangi, dan menetap di rumah tersangka Sumarno.

“Pertama kejadian itu, sekitar bukan Juni 2017, tersangka mendatangi korban yang sedang tidur, tiba-tiba tersangka mencium bibir korban..kejadian ini langsung dilaporkan ke RS, akhirnya ibu dan anak ini antar pulang ke Bondowoso oleh tersangka,”kata Kapolsek Rogojampi.


Pada tanggal 8 Juni, tersangka kembali datang ke Bondowoso, dan berniat mengajak SR, namun ajakan itu di tolak oleh korban. Atas penolakan tersebut, tersangka mengancam SR jika tidak mau pindah ke Banyuwangi, semua yang telah diberikan untuk biaya kebutuhan hidup harus dikembalikan. Atas ancaman itu, korban bersama sang ibu menuruti ajakan tersangka Sumarno.
Ternyata niat tersangka Sumarno untuk mengajak sang anak sendiri ke Banyuwangi bukannya untuk di sekolahkan atau di rawat dengan baik, justru diperkosa. Kejadian itu pada Rabu (28/7/2018) saat itu tersangka memasuki kamar korban, dan mengatakan ingin menemani tidur korban. Atas gelagat ini, korban tidak mempunyai firasat buruk, setelah meninabobokan korban, dan korban pun tidur.

“Pada tengah malam, tiba-tiba tersangka Sumarno melucuti celana korban, lantas menindih tubuh korban. Atas perlakuan tersebut, korban meronta dan melawan, namun, perlawanan itu tidak ada artinya, dan tersangka berhasil merenggut mahkota anaknya sendiri,”paparnya.

Atas kejadian itu, korban lantas melapor ke RS, lantas ibu dan anak ini mendatangi Polsek Rogojampi melaporkan kasus ini.
Atas laporan itu, tersangka Sumarno langsung ditangkap, dan aparat berhasil mengamankan sejumlah barang untuk dijadikan barang bukti, antara lain, Sepotong baju lengan panjang warna merah hati; Sepotong celana panjang warna coklat, Sepotong celana dalam warna putih, Sepotong BH warna hitam, Sepotong kaos lengan panjang warna abu kombinasi hitam, Sepotong celana panjang jeans warna hitam, Sepotong celana dalam warna biru muda; dan Sepotong sprei warna krem motif bunga.

“Akibat perbuatannya, tersangka Sumarno diancam pasal Pasal 81 ayat (3) sub Pasal 81 ayat (1), (2) dan Pasal 82 ayat (2) sub Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 th 2014 perubahan atas UU RI No. 23 tentang Perlindungan anak,”pungkasnya.(ras/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banyuwangi

Ini Susunan Lengkap AKD DPRD Kabupaten Banyuwangi 2019 – 2024

Diterbitkan

||

H.Susiyanto (Ketua BADAN KEHORMATAN)

Memontum Banyuwangi – Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2019 – 2024 telah disahkan dalam rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang.

Rapat paripurna pengesahan AKD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH, didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE dan dua Wakil DPRD lainnya, H Muhammad Ali Mahrus serta Michael Edy Hariyanto,SH.

Irianto,SH (Ketua KOMISI I) copy

Irianto,SH (Ketua KOMISI I)

Hj.Mafrochatin Ni'mah (Ketua KOMISI II )

Hj.Mafrochatin Ni’mah (Ketua KOMISI II )

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

 

Berikut susunan lengkap AKD di DPRD Kabupaten Banyuwangi. KOMISI I, Membidangi Hukum, Pemerintahan, Politik dan Ormas :

 

1. Irianto.SH (F-PDI-Perjuangan) Ketua.
2. Priyo Santoso.SH (F-PKB) Wakil Ketua.
3. Drs. Moh. Padil (F-Nasdem) Sekretaris.
4. Petemo (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. Ficky Septalinda (F-PDI-Perjuangan)
6. H.A.Munif Syafa’at.L.C.M.EI (F-PKB)
7. Riccy Antar Budaya,SH.M.Kn (F-Demokrat)
8. Marifatul Kamilah.SH (F-Golkar-Hanura)
9. Abdul Ghofur (F-Gerindra-PKS)
10. Drs.H.Suprayogin (F-Gerindra-PKS)
11. Syamsul Arifin.SH (F-PPP)

KOMISI II, Membidangi Perekonomian dan Pertanian :

1. Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd.MM (F-PKB) Ketua
2. Hj. Yusieni (F-Demokrat) Wakil Ketua.
3. Drs,Suyatno (F-Golkar-Hanura) Sekretaris.
4. Hadi Widodo SP (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. H.Sugirah SPd Msi (F-PDI-Perjuangan)
6. Ahmad Masrohan (F-PDI-Perjuangan)
7. H.Susiyanto (F-PKB)
8. Fadhan Nur Aripin (F-Demokrat)
9. Sri Wahyuni (F- Gerindra-PKS)
10. Ali Mustofa, AMd (F-Nasdem)
11. Agung Setyo Wibow0 (F-Nasdem)
12. Drs. Syarohni (F-PPP)

KOMISI III, Membidangi Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Emy Wahyuni Dwi Lestari (F-Demokrat) Ketua.
2. H. Hasanuddin (F-PPP) Wakil Ketua.
3. Wagianto (F-PDI-Perjuangan) Sekretaris.

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

AKD DPRD Banyuwangi 2019 – 2024 Ditetapkan

Diterbitkan

||

Suasana Sidang Paripurna Alat Kelengkapan DPRD Banyuwangi. (ist)

Memontum Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi secara resmi menetapkan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melalui rapat paripurna internal, Rabu (25/09/2019) siang. Pembagian pimpinan AKD lebih mengutamakan azas kebersamaan dan dibagi secara proporsional.

Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH mengatakan, meski sempat terjadi debatable, pembentukan AKD DPRD Banyuwangi berjalan cukup demokratis. Tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan kebersamaan dalam pembagian pimpinan AKD.

“Rapat paripurna pembentukan AKD tadi cukup bagus, demokratis dan proporsional, “ ucap Ruliyono saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Ruliyono, berdasarkan petunjuk dari Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setda Propinsi Jawa Timur. Penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan Peraturan DPRD tentang tatib, namun harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD kabupaten, kota dan DPRD propinsi.

Dan peraturan DPRD tentang tatib juga tidak bisa disahkan sebelum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Propinsi Jawa Timur.

“ Sesuai petunjuk Biro Administrasi Pemerintahan dan Otda Pemprop Jatim di Surabaya, penetapan AKD tidak harus menunggu pengesahan tatib, tapi harus disesuaikan PP No. 12 tahun 2018, “ jelas Ruliono.

Setelah AKD ditetapkan, langkah selanjutnya Badan Musyawarah (Banmus) akan menggelar rapat perdana untuk menjadwalkan kegiatan dewan, seperti penyusunan Rancana kerja (Renja) DPRD, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran.

Sementara (PPAS) APBD tahun 2020 dan beberapa program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019 yang belum sempat dibahas. (tut/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

Menyikapi Tuntutan Bacakades, DPRD Wacanakan Pembentukan Pansus

Diterbitkan

||

Bacakades saat hearing dengan Ketua sementara DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi Michael Edy Hariyanto. (ist)

Memontum Banyuwangi – Pimpinan Sementara DPRD Banyuwangi wacanakan dibentuknya Pansus untuk menyikapi polemik seleksi Calon Kepala Desa.

Hal ini disampaikan Ketua Sementara DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara saat menemui puluhan Bakal Calon Kepala Desa yang berunjuk rasa di gedung dewan, Senin (16/09/2019) siang.

“Kalau memang dibutuhkan dan disepakati oleh semua fraksi, kita akan bentuk pansus Pilkades serentak,” katanya.

Pansus, kata Made, baru bisa dibentuk setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. “Alat kelengkapan dewan kan belum terbentuk dan pimpinan masih sementara. Baru kalau sudah terbentuk semua, Pansus bisa diusulkan,” katanya.

Terkait tuntutan Bacakades yang meminta transparansi atas lembar jawaban hasil tes tulis, Made berharap agar Pemkab Banyuwangi bisa menyampaikan secara terbuka apa yang menjadi tuntutan tersebut.

Sebab, jika hal ini dibiarkan dan tidak ada kejelasan, pihaknya khawatir akan berdampak terhadap pelaksanaan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan 9 Oktober mendatang.

“Harapan kita sebagai wakil rakyat, eksekutif bisa secara terbuka, ajak ngomong. Kita tidak ingin Pilkades serentak terganggu atau bahkan gagal dilaksanakan,” pungkasnya. (ras/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler