Connect with us

Trenggalek

Diancam Warganet, PWI Trenggalek Lapor Polisi

Diterbitkan

||

Kantor PWI Kabupaten Trenggalek

Memontum Trenggalek-Terkait adanya dugaan ancaman dari warga net, salah satu jurnalis anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Trenggalek, laporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Ancaman yang diduga melanggar Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut muncul setelah korban mengunggah karya jurnalistik yang bermateri Alih fungsi trotoar menjadi tempat berdagang.

Menurut korban, CA (35) yang merupakan korban pengancaman mengatakan jika dirinya merasa sangat tidak nyaman dengan adanya komen – komen dari terlapor yang juga warga net di laman group Facebook (FB).

“Ancaman itu terindikasi muncul akibat berita yang saya buat dan terus di upload dalam 3 group FB salah satunya group Cah Nggalek. Bentuk ancamanya berupa kata-kata, diantaranya:”… bacoki ae wartawane..” dan banyak lagi kata ancaman sejenis, ” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (23/8 /2018).

Dikatakan CA, ancaman itu sangat meresahkan keluarga dan rekan kerja. Korban yang juga salah satu anggota SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) menuturkan bahwa sebenarnya ia sudah secara profesional membuat karya jurnalisme namun malah menuai ancaman.

Oleh karena itu, korban melaporkan dugaan tindak pidana ITE yang dialaminya pada penyidik untuk mendapatkan tindak lanjut.

“Saya tidak asal-asalan dalam berkarya, semua juga sudah sesuai kaidah-kaidah dalam penulisan karya jurnalistik jadi kenapa harus diancam dan diintervensi, ” imbuh wakil ketua bidang ITE dan Multimedia PWI cabang Trenggalek tersebut.

Kapolres Trenggalek AKBP Didit Bambang Wibowo melalui Kasatreskrim AKP Sumi Andana menjelaskan, dalam Undang-undang ITE atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam UU nomor 19 tahun 2016 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku dan mengikat untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

“Beberapa materi yang diatur, antara lain: pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah; tanda tangan elektronik; penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority; dan penyelenggaraan sistem elektronik, ” terang AKP Sumi Andana.

Andana menjelaskan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam UU ITE, antara lain konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan; akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan terhadap data (data interference) gangguan terhadap sistem (system interference) penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device).

“Apapun alasannya, jika memang ditemukan bukti kuat tetap akan kita proses secara profesional. Indonesia adalah negara hukum, jadi taati hukum yang merupakan hasil konsensus nasional, ” pungkasnya. (mil/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

4 Unsur Pimpinan Dewan Trenggalek Resmi Dilantik, AKD Mulai Dibentuk

Diterbitkan

||

4 Unsur Pimpinan Dewan Trenggalek Resmi Dilantik, AKD Mulai Dibentuk

Memontum Trenggalek – Pasca pengajuan usulan mendapatkan restu dari Gubernur Jawa Timur, 4 unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek periode 2019 – 2024 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Keempat unsur pimpinan tersebut yakni Ketua DPRD dan 3 lainnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam menegaskan bahwa pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah menjadi prioritas utama dewan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat juga akan dibentuk komisi – komisi demi tugas – tugas lembaga dewan bisa berjalan.

Rapat Paripurna pelantikan 4 unsur pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek. (ist)

Rapat Paripurna pelantikan 4 unsur pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek. (ist)

“Mengingat agenda yang sangat padat, maka selanjutnya kita maraton setelah paripurna perdana akan segera dilanjut membentuk AKD. Dan sebagai pimpinan, kita harus memfasilitasi hal tersebut, supaya tugas – tugas DPRD bisa berjalan, ” ucap Samsul saat dikonfirmasi Memontum.com, Sabtu (28/09/2019) pagi.

Ia mengatakan, mulai besok anggota DPRD Kabupaten Trenggalek akan melanjutkan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk penetapan rencana kerja DPRD tahun 2020.

Pimpinan – pimpinan komisi harus ditetapkan terlebih dahulu, mengingat tugas anggota dewan akan lebih berat dalam menghadapi APBD tahun 2020 mendatang. Juga ada tugas yang masih menunggu terkait dengan pengisian kekosongan Wakil Bupati juga menjadi pekerjaan dewan yang baru.

Politisi Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pembentukan AKD ini dipastikan akan segera rampung dalam waktu dekat.

“Kemungkinan pembentukan AKD tidak akan sampai satu bulan, kalau tidak ada halangan satu hari bisa terbentuk, ” imbuhnya.

Lebih lanjut mengenai pola pembentukan AKD, Samsul memastikan jika hal itu bergantung dari kesepakatan bersama. Tentunya dalam pembagian posisi AKD di lembaga DPRD Trenggalek menggunakan sistem kesepakatan bersama.

“Secara informal kita fasilitas ketua fraksi untuk kompromi biar susananya integritas, demi terwujudnya pembangunan Trenggalek menjadi lebih baik lagi bisa terlaksana, ” kata Samsul.

Diketahui, pembentukan AKD ini dilakukan DPRD Kabupaten Trenggalek pasca ditetapkannya 4 unsur pimpinan definitif periode 2019 – 2024. Berdasarkan keputusan rapat Paripurna, pembentukan AKD diantaranya adalah Ketua Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) dijabat oleh Samsul Anam, Ketua BK dijabat oleh Nurwahyudi, Ketua Bapemperda dijabat oleh Alwi Burhanuddin.

Sedangkan untuk ketua masing – masing komisi adalah Komisi 1 dijabat oleh Mohammad Husni Tahir Hamid, Ketua Komisi 2 dijabat oleh Pranoto, Ketua Komisi 3 dijabat oleh Sukarudin dan Ketua Komisi 4 dijabat oleh Mugiyanto. (mil/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Trenggalek

Gebyar Expo, Kapolres Trenggalek Kembalikan 2 Motor Warga

Diterbitkan

||

Kapolres Trenggalek serahkan kendaraan roda 2 kepada pemiliknya dalam Gebyar expo pengembalian barang bukti. (ist)

Memontum Trenggalek – Dua pemilik kendaraan, mendatangi Mapolres Trenggalek, Kamis (26/9/2019) siang di hari ketiga Gebyar Expo pengembalian barang bukti. Masih ada sejumlah kendaraan bermotor yang belum diambil warga.

Kapolres Trenggalek AKBP Jean Calvini Simanjuntak mengatakan melalui Gebyar Expo pengembalian barang bukti tindak pidana ini hasilnya cukup memuaskan.

“Dari total barang bukti diantaranya 17 sepeda motor, 6 mobil dan 1 truk, hari ini sudah ada 1 temuan sepeda motor dan 1 truk, ” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (26/09/2019) siang.

Dijelaskan Kapolres, 1 temuan sepeda motor tersebut atas kasus tindak pidana penggelapan yang kasusnya terjadi di wilayah Kecamatan Watulimo 3 bulan yang lalu.

Satu unit temuan kendaraan bermotor jenis truk atas kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga akan dikembalikan pada pemiliknya.

Sebelum dikembalikan kepada pemilik kendaraan, Kapolres juga menegaskan jika sebelumnya pemilik kendaraan sudah mengajukan persyaratan yang ditentukan. Seperti membawa kartu identitas diri, BPKB serta STNK.

“Sekali lagi kami juga akan memverifikasi dan mengecek legalitas yang ada. Apakah korban pemilik barang bukti sudah memiliki administrasi yang lengkap atau tidak terhadap kendaraan ini, ” imbuhnya.

Meski demikian, kapolres melanjutkan, untuk STNK kendaraan yang sampai saat ini masih ada di tangan pelaku, maka pihaknya akan menunggu hingga administrasi lengkap.

Kapolres menegaskan bahwa kegiatan ini masih akan berlangsung sampai dengan Jumat (27/09/2019) besok.

Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek yang sampai saat ini belum mengetahui Gebyar Expo pengembalian barang bukti tindak pidana ini juga masih akan ditunggu, meski waktu yang sudah ditentukan berakhir.

“Bagi warga masyarakat Trenggalek maupun luar Trenggalek diperkenankan untuk datang kesini jika memang ada salah satu kendaraan yang memang miliknya. Dengan catatan membawa syarat – syarat yang ditentukan. Dan kami menegaskan bahwa kegiatan ini sama sekali tidak membutuhkan biaya alias gratis, ” pungkas Kapolres. (mil/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Kemarau Panjang, 14 Kecamatan Di Trenggalek Kekeringan

Diterbitkan

||

Proses pendistribusian air bersih ke daerah terdampak kekeringan di Trenggalek. (ist)

Memontum Trenggalek – Musim kemarau panjang, 14 Kecamatan di kota berjuluk Keripik Tempe terdampak kekeringan. Dari data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek, sebanyak 46 Desa di 14 kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih.

Seperti yang diketahui, bencana kekeringan ini merupakan rutinitas tahunan yang terjadi di Kabupaten Trenggalek. Setiap musim kemarau tiba, dapat dipastikan beberapa desa di Kabupaten Trenggalek mengalami kekeringan dan krisis air bersih.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Joko Rusianto, melalui Kepala Bidang (Kabid) Logistik Rehabilitasi dan Rekonstruksi (LRL) BPBD Kabupaten Trenggalek, Ahmad Budiyanto mengatakan selama musim kemarau panjang, permintaan pengiriman air bersih selalu terjadi.

“Saat dipastikan selama musim kemarau panjang beberapa Desa di Kabupaten Trenggalek akan mengajukan permintaan pengiriman air bersih. Dia hal ini akan berlanjut sampai puncak musim kekeringan berakhir, ” ucap Budi sapaan akrabnya saat dikonfirmasi, Kamis (26/09/2019) siang.

Dikatakan Budi, sejak tahun 2013 lalu, baru tahun 2019 ini Kabupaten Trenggalek mengalami kekeringan di seluruh Kecamatan. Terkait kebutuhan air bersih, BPBD Kabupaten Trenggalek semaksimal mungkin untuk pemenuhannya.

Namun pihaknya menghimbau kepada warga yang terdampak kekeringan, agar bantuan air bersih yang diberikan digunakan seefisien mungkin. Karena apapun yang terjadi pemenuhan air bersih tidak akan bisa maksimal seperti saat musim hujan.

“Bantuan air bersih ini bisa digunakan untuk memasak, mandi ataupun yang lainnya. Dan sesuai prediksi puncak kemarau tahun ini akan berakhir Bukan November mendatang, ” imbuhnya.

Lebih lanjut, selama musim kekeringan, BPBD Kabupaten Trenggalek dan berbagai pihak lain sudah mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah terdampak kekeringan.

Sedangkan untuk proses pendistribusian air bersih ini, BPBD Kabupaten Trenggalek menggunakan air bersih sesuai standar dari PDAM.

“Kita sudah bekerjasama dengan pihak PDAM terkait air bersih yang akan didistribusikan. Dan kita juga tidak serta merta langsung melakukan pengiriman air bersih sebelum ada surat pengantar dari Desa dan diketahui Camat. Itupun kita juga harus melakukan pengecekan dilapangan, ” tegas Budi.

Dalam setiap harinya, masing – masing tangki bisa sampai 3-4 kali pengiriman air bersih. Tergantung dari lokasi yang akan dikirim. Jika jaraknya cukup jauh, hanya bisa 2 kali pengiriman saja dalam sehari.

Mulai saat ini, pihak BPBD Kabupaten Trenggalek mengambil air bersih dari PDAM yang ada di Kecamatan Durenan. Mengingat PDAM yang ada di Kecamatan Kota mengalami penurunan debit air.

“Artinya tidak mengganggu untuk kebutuhan air bersih pelanggan, ” katanya.

Disinggung terkait anggaran yang dikeluarkan untuk mencukupi permintaan air bersih kepada warga terdampak kekeringan, BPBD Kabupaten Trenggalek mengaku masih mencukupi.

“Dikatakan lebih tidak, tetapi mencukupi. Kalau pun memang nanti masih memerlukan anggaran lebih, akan di back up dari dana Biaya Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Trenggalek, ” pungkas Budi. (mil/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler