Connect with us

Bondowoso

Pilkada 2018, Dafir & Salwa Bisa Head to Head

Diterbitkan

||

Ahmad Dhafir

Memontum Bonwoso—DPC PPP Kabupaten Bondowoso sudah mengambil langkah politik menjelang Pilkada 2018 dengan menjadikan Drs KH Salwa Arifin sebagai kandidat Calon Bupati Bondowoso 2018-2022. Keputusan DPC PPP Bondowoso ini tertuang dalam Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) DPC PPP Bondowoso yang dihadiri oleh seluruh fungsionaris partai termasuk juga perwakilan pengurus DPW PPP Jawa Timur. Deklarasi yang digelar di hotel Palm Bondowoso ini juga dihadiri dan diamini oleh KH Salwa Arifin yang kini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Bondowoso.

 

Kesediaan KH Salwa Arifin untuk dicalonkan kembali sebagai Bupati Bondowoso ini mengubah skema politik di Bondowoso yang selama ini terpusat pada kandidat lain. Suhu politikpun mulai menggeliat sesaat setelah KH Salwa Arifin menyatakan kesediaannya untuk menjadi salah satu kandidat Bupati dalam Pilkada 2018 mendatang. Koordinator LSM Jaka Jatim, Jamharir,S.Sos menjelaskan bahwa kesiapan KH.Salwa Arifin untuk maju dalam bursa Pilkada 2018 akan melahirkan angin segar bagi demokrasi di Bondowoso. Masyarakat Bondowoso akan memiliki pilihan yang sangat menentukan bagi masa depan Bondowoso.

 

“Ya nanti masyarakat akan bisa memilih, apakah akan memilih Ahmad Dafir yang “Strong” atau Sang Pemimpin, atau memilih KH Salwa Arifin yang dinilai sebagai pemimpin Amanah,” ujar Jamharir ketika dikonfirmasi usai menggelar diskusi politik di salah satu rumah makan Bondowoso, Minggu sore kemarin.

 

Kata dia, apabila Dafir & Salwa nanti head to head dalam Pilkada 2018, maka baik KH Salwa maupun Ahmad Dafir sama sama memiliki kekuatan cukup besar. Dafir jelas miliki kekuatan struktur semisal Kepala Desa, dan sebagian birokrasi,sebab, Dafir selama ini direpresentasikan untuk melanjutkan incumben.

 

“Tentu saja Bupati Amin Said akan ikut andil didalamnya,” terangnya. Sementara, kekuatan politik yang dimiliki oleh KH Salwa Arifin adalah kekuatan kultur semisal alumni Sukorejo, Situbondo dan sebagian alumni Nurul Jadid, Paiton Probolinggo.

 

“Pertemuan KH Hamid (Lora Hamid) salah satu pengasuh Ponpes Nurul Jadid Paiton siang tadi di rumah KH Salwa meski pertemuan itu hanya sebatas pertemuan akademik, namun secara politik bisa diartikan sebagai pertemuan kesepakatan tak tertulis terbangun dan terkonsolidasi yang seakan-akan KH Hamid memberikan peluang ke KH Salwa.

 

“Ini tentu merepotkan Pak Dafir juga termasuk merepotkan Amin Said Husni. Sebab beliau juga alumni Nurul Jadid. Kemudian,kata Jamharir, apabila KH.Salwa dipasangkan dengan Irwan Bahtiar,Ketua DPC PDIP, ini tentu akan melahirkan perkawinan santri dengan politik merah. Keduanya sama sama memiliki kekuatan kultur dan memiliki pendukung yang sangat militan.

 

Orang PDIP tidak melihat siapa calonnya yang penting PDIP,sama halnya dengan pendukung KH.Salwa.Tetapi, selama ini PDIP selalu berseberangan dengan NU secara struktur dalam beberapa kasus beberapa waktu lalu,repot juga,”katanya.

 

“Sementara apabila Pak Dafir, sang pemimpin itu disandingkan dengan Sekda Hidayat, ini yang sangat berat karena kekuatannya sama-sama di struktur. Sekda tidak punya kekuatan politik, di birokrasi pun dia sangat resisten,” terang Jamharir.

 

Namun apabila Dafir disandingkan dari kalangan politik,misalnya Ketua DPD Golkar, Supriadi SE yang selama Golkar sangat setia mengawal pemerintahan, tentu akan ada kekuatan tersendiri,” katanya. (cw-2/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bondowoso

Pemkab Bondowoso Naikkan Gaji 67 Tenaga Honorer K1

Diterbitkan

||

SUMRINGAH: Pemkab Bondowoso akhirnya menaikkanm gaji 67 tenaga honorer K1 yang mengabdi di sejumlah OPD

Memontum Bondowoso – Setelah menunggu cukup lama dan tidak adanya kepastian, akhirnya sebanyak 67 tenaga honorer kategori 1 (K1) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mendapat angin segar. Ini karena, pemkab menaikkan gaji mereka dengan nilai yang lebih layak.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ahmad Prayitno mengatakan, Pemkab Bondowoso menaikkan gaji 67 tenaga honorer K1 tersebut, sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019. ”Dalam Perbup Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019, ini pemkab menaikkan gaji tenaga honorer di sejumlah OPD, yang jumlahnya sebanyak 67 orang,” katanya.

Plt. Kepala BKD Bondowoso, Ahmad Prayitno didampingi sejumlah pejabat utama BKD setempat

Plt. Kepala BKD Bondowoso, Ahmad Prayitno didampingi sejumlah pejabat utama BKD setempat

Ke-67 tenaga honorer K1 tersebut, lanjut Ahmad Prayitno, terdiri dari 5 dokter dan sisanya pegawai non PNS di sejumlah OPD pemkab. Kenaikan gaji mereka didasarkan pada ijazah terakhir masing-masing dan terhitung mulai 1 Oktober 2019.

”Untuk gaji dokter Rp 3 juta per bulan, tenaga honorer S1 Rp 1.750.000,00 per bulan, tenaga honorer S1 Rp 1,5 juta per bulan, tenaga honorer D3 Rp 1.250.00,00 per bulan, tenaga honorer SMA Rp 1 juta per bulan, dan tenaga honorer SMP/SD Rp 750 ribu per bulan,” ujarnya.

Ahmad Prayitno juga menjelaskan, anggaran kenaikan gaji 67 tenaga honorer K1 bersumber dari APBD Bondowoso. Karena, mereka merupakan tenaga honorer Bondowoso yang gajinya dibiayai APBD Bondowoso.

”Mereka tenaga honorer K1 yang bekerja di OPD Pemkab Bondowoso sejak 2005 atau sebelum pemerintahan Presiden Jokowi secara terus menerus. Oleh karena itu, melalui Perbup Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019, pemkab menaikkan gaji mereka,” jelasnya.

Selain menaikkan gaji tenaga honorer K1, menurut Ahmad Prayitno, dalam Perbup Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019 juga menjelaskan tenaga honorer K1 yang memasuki masa pensiun.

”Tenaga honorer K1 yang penisun berdasarkan perbup, ini adalah yang usia sudah 58 tahun pada tahun, ini dan pemkab memberikan uang pensangon sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp 10 juta,” pungkas pejabat yang juga menjabat Kepala Bakesbangpol Bondowoso ini. (ido/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Bondowoso

Aliansi Mahasiswa Bondowoso Demo Tolak RKUHP dan RUU

Diterbitkan

||

ORASI: Ratusan mahasiswa Bondowoso demo di gedung DPRD setempat menolak pengesahan RKUHP dan berbagai RUU. (ido)

Memontum Bondowoso – Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung Aliansi Mahasiswa Bondowoso menggeruduk gedung DPRD setempat, Rabu (25/9/2019). Mereka melakukan aksi demo menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan DPR RI dan pemerintah.

Massa mahasiswa menilai RKUHP dan berbagai RUU tersebut melemahkan dan mencederai demokrasi di Indonesia. Selain itu, tidak berpihak pada rakyat dan cenderung merugikan rakyat, namun menguntungkan orang-orang tertentu. Seperti RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pemasyarakatan, dan RUU lainnya.

SALING DORONG: Ratusan mahasiswa Bondowoso memaksa masuk halaman gedung DPRD dihadang anggota polisi dan Satpol PP. (ido)

SALING DORONG: Ratusan mahasiswa Bondowoso memaksa masuk halaman gedung DPRD dihadang anggota polisi dan Satpol PP. (ido)

”Oleh karena itu, Aliansi Mahasiswa Bondowoso menolak pengesahan RKUHP dan semua RUU yang makin merugikan kehidupan berdemokrasi masyarakat itu,” kata M.Abduh, koordinator aksi demo mahasiswa.

Dalam aksinya, massa mahasiswa yang mengenakan baju hitam dan pita putih, ini membawa poster desakan penolakan pengesahan RKUHP dan berbagai RUU. Mereka juga meneriakkan yel-yel dan kritikan pedas pada anggota DPR sebagai wakil rakyat yang dinilai tidak memihak rakyat. Aksi demo mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat ratusan anggota polisi dan Satuan Polisi Pamong Prja (Satpol PP).

Namun, aksi demo mahasiswa, ini sempat saling dorong dengan anggota polisi dan Satpol PP di pintu gerbang masuk gedung DPRD. Penyebabnya, polisi tidak memperkenankan mahasiswa masuk ke halaman gedung DPRD. Tapi, setelah Dandim 0822 Letkol Inf.Jadi turun tangan mendampingi Kapolres Bondowoso AKBP Febriansyah bernegosiasi dengan perwakilan pendemo, akhirnya massa mahasiswa diperkenankan masuk ke halaman gedung DPRD.

ATUR STRATEGI: Dandim 0822 Letkol Inf.Jadi memberikan masukan pada Kapolres Bondowoso AKBP Febriansyah dalam memenuhi keinginan mahasiswa masuk halaman gedung DPRD. (ido)

ATUR STRATEGI: Dandim 0822 Letkol Inf.Jadi memberikan masukan pada Kapolres Bondowoso AKBP Febriansyah dalam memenuhi keinginan mahasiswa masuk halaman gedung DPRD. (ido)

Dengan didampingi Dandim Jadi dan Kapolres Febriansyah, mereka ditemui sejumlah anggota DPRD Bondowoso. Yakni, Abdul Majid dan Setyo Budi dari Fraksi Gerindra, Subangkit Adiputra dari Fraksi PPP-Demokrat, Yondrik dari Fraksi Amanat Golkar, Soedarsono dari Fraksi PKB, dan M. Irsan M. Bachtiar dari Fraksi PDI-P. Anggota DPRD, ini berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa Bondowoso ke DPR RI di Jakarta.

”Apa yang menjadi aspirasi mahasiswa Bondowoso pada hari ini, kami terima dan akan sampaikan ke DPR,” kata Abdul Majid. (ido/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Bondowoso

Hingga Akhir September 2019, Baru Dua Kecamatan di Bondowoso Lunasi PBB-P2 Seratus Persen

Diterbitkan

||

Sekda Bondowoso H. Syaifullah didampingi Kepala Bapenda Endang Hardiyanti saat evaluasi pelunasan PBB-P2 2019 di kecamatan-kecamatan

Memontum Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus bekerja keras untuk merealisasi capaian target Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2019 sebesar Rp 15,6 miliar. Karena, berdasarkan data Bapenda hingga 23 September 2019, baru dua kecamatan dari total 23 kecamatan di Bondowoso yang sudah melunasi pembayaran PBB-P2 mencapai 100 persen.

Kabid PBB-P2 dan BPHTP Bapenda Bondowoso, M.Kusno mengatakan, dua kecamatan di Bondowoso yang sudah melunasi PBB-P2 2019 mencapai 100 persen adalah Kecamatan Curahdami dan Klabang. Sedangkan, 21 kecamatan lainnya belum melunasi PBB-P2 2019 hingga 100 persen.

Sekda Bondowoso H.Syaifullah dengan Kepala Bapenda Endang Hardiyanti

Sekda Bondowoso H.Syaifullah dengan Kepala Bapenda Endang Hardiyanti

”Hingga mendekati akhir September 2019, realisasi pembayaran PBB-P2 tahun 2019 sekitar Rp 7 miliar atau 44,89 persen dari realisasi target Rp 15,6 miliar, yang mana dari 23 kecamatan di Bondowoso, baru dua kecamatan yang sudah lunas 100 persen,” katanya.

Dua kecamatan yang sudah melunasi 100 persen, itu menurut Kusno, menunjukan tingkat kesadaran masyarakatnya sudah tinggi dalam membayar PBB-P2 dari kecamatan lainnya. Selain itu, peran camat dan kepala desa (kades) di dua kecamatan tersebut dalam memaksimalkan penagihan pada masyarakat sangat besar untuk merealisasikam pelunasan PBB-P2 100 persen.

”Kami berharap kecamatan dan desa serta kelurahan yang belum melunasi 100 persen, untuk memaksimalkan penagihan PBB-P2 kepada masyarakat. Karena, pajak ini nantinya digunakan untuk pembangunan di Bondowoso,” jelasnya.

Namun, Kusno mengaku, pihaknya tidak bisa memberikan punishment pada kecamatan dan desa mapun kelurahan yang belum melunasi PBB-P2 100 persen. Karena, tidak ada paying hukum untuk memberikan punishment.

”Yang kita lakukan adalah memberikan motivasi kepada kecamatan dan desa serta kelurahan yang belum melakukan pelunasan PBB-P2 100 persen. Selain itu, kami juga memberikan reward kepada kecamatan dan desa serta kelurahan yang telah berhasil melunasi PBB-P2 100 persen,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, H. Syaifullah menyatakan dirinya terus memantau penarikan PBB-P2 2019 secara rutin. Karena, PBB-P2 tahun, ini menjadi atensi bagi sekda pertama asal Bondowoso ini.

”Ini saya lakukan, karena PBB-P2 sangat penting bagi penyerapan anggaran untuk pembangunan di Bondowoso. Makanya, saya berharap dari target PBB-P2 tahun 2019 sebesar Rp 15,6 miliar, kita bisa melakukan penarikan mendekati 100 persen, ya setidaknya Rp 14 miliar. Tapi, kalau bisa terrealiasi 100 persen,” katanya.

Kepala Bapenda Bondowoso Endang Hardiyanti menambahkan, dalam memudahkan masyarakat membayar PBB-P2, Bapenda sudah membuat pembayaran pajak melalui Aplikasi PBB Android. Pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ini adalah Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (Sismiop) .

”Jadi para wajib pajak membayarnya ke rekening kas umum daerah dengan menyebut nomor NJOP nya. Cuma sekarang, ini masih banyak masyarakat wajib pajak yang titip bayar pajak ke perangkat desa,” tambahnya. (ido/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler