Connect with us

Jakarta

Rakornas Sinergitas Penegakan Hukum Bagi PNS, Wujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Diterbitkan

||

Memontum Jakarta Bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya pada hari Kamis (13/9) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Sinergitas Penegakan Hukum Bagi PNS Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Acara yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI tersebut merupakan tindak lanjut konferensi pers antara Ketua KPK, Mendagri, Menteri PAN RB dan Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN tersangkut pidana tipikor.

Plh Walikota Malang, Drs. Wasto, SH, MH berkesempatan hadir dan mengikuti acara tersebut.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa tindak pidana korupsi dapat merusak semua elemen dalam suatu negara, dari pemerintahan sampai dengan rakyatnya. Beberapa dampak negatif korupsi bagi negara adalah menghambat pertumbuhan ekonomi, berdampak pada sosial dan kemiskinan rakyat, berdampak politis dan demokratis, serta berdampak terhadap penegakan hukum, dan pertahanan keamanan.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara, tercatat sebanyak 2.357 orang PNS pusat dan daerah yang telah divonis bersalah dan telah dinyatakan inkracht.

Pada tanggal 6 September 2018, BKN telah memblokir status kepegawaian 2.259 orang PNS daerah, 98 orang PNS pusat masih dikoordinasikan dengan kementerian / lembaga terkait untuk dapat diberikan sanksi terhadap PNS tersebut.

Menurut pasal 87 ayat (4) UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo pasal 251 Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, menegaskan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Mendagri, Menteri PAN RB dan Kepala BKN terkait hal tersebut.

Wasto mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kota Malang akan menaati peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat; dalam hal ini adalah surat keputusan bersama yang telah diterbitkan. “SKB yang telah ditetapkan tersebut harus kita taati bersama dan Kota Malang juga akan mengikuti keputusan yang telah ditetapkan tersebut” jelas Wasto. (wan/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jakarta

Tukang Bersih Puskesmas di Jember, Diberhentikan Sepihak, 6 Bulan Tanpa Honor

Diterbitkan

||

WAWANCARA : Saniati saat diwawancarai wartawan Memontum.com. (tog)

Memontum Jember – Air mata menitik dari Saniati (54) seorang tenaga pembantu di Puskesmas Kemuningsari Lor kecamatan Jenggawah dusun Kemuning RT06/RW01 Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Sejak Januari hingga Juni, ia tak terima gaji dan diberhentikan sepihak.

Saniati saat diwawancarai Memontum.com di kediamananya mengatakan, biasanya tiap bulan Ia mendapatkan honor sebesar Rp 800 ribu rupiah, namun kini sudah 6 bulan honor tidak diterimanya.

“Saya merasa heran, karena tidak merasa bersalah dan bila saya salah tolong jelaskan apa kesalahan saya dan saya akan menuntut keadilan ke manajemen Puskesmas, karena honor tersebut adalah hak saya,” ujarnya.

Saniati bekerja di Puskesmas Kemuningsari lor sejak Tahun 2016 di bagian bersih bersih (Cleaning Servis). Awalnya Saniati digaji Rp 500 ribu dan setelah setahun kerja menjadi Rp 800 ribu. Kemudian ia diberhentikan, entah apa alasannya.

Sumarsih (64) salah satu keluarga menceritakan Saniati ini sudah seperti saudara. Karena ia, ikut Saniati sejak dulu di saat Sumarsih jual nasi. Setelah Sumarsih tidak jual nasi, seorang Dokter menemuinya, untuk mencari tenaga bersih – bersih di puskesmas.

“Saya bawa bu Saniati ke kantor untuk menemui Bu Dokter ternyata cocok kinerjanya bagus dan mendapatkan honor Rp 500 ribu per bulan, ” cerita Sumiarsih.

Setelah berjalan selama setahun lanjut Sumiarsih, ada kenaikan honor Rp 800 Ribu rupiah. Namun sejak bulan Januari 2019 pihak manajemen hingga saat ini belum memenuhi kewajibannya untuk membayar honor.

“Saya sangat menyayangkan dengan kebijakan manajemen yang tiba tiba memberhentikan secara sepihak dan tidak membayar honornya, padahal bidan disana masih sangat membutuhkan tenaganya,” keluhnya.

Sedangkan di Puskesmas sendiri ada 3 orang tenaga serabutan diantaranya Waker dan 2 tenaga bersih bersih.

Sementara itu saudara kandung Saniati, Abdur Rohman juga menyayangkan kebijakan tersebut.”Masak tenaga yang lama dan rajin masuknya dengan baik baik dan keluarnya terkesan tidak dihargai,” kata Abdur Rohman.

“Saya akan menuntut keadilan saudara saya, yang pertama masalah haknya harus segera dicairkan penuh selama 6 bulan, bila dalam waktu dekat ini tidak ditanggapi dan diselesaikan masalah ini akan saya laporkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga kerja serta akan saya adukan ke Bupati Jember langsung, ” pungkasnya.

Sementara itu dikonfirmasi Memontum.com, Plt Puskesmas Drg Hamid Dwi S yang masih beberapa hari ini menjabat mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui adanya permasalahan tersebut. Pihaknya akan merapatkan secara internal untuk mencari solusi terbaik.(tog/yud/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Jakarta

Bupati Jember Targetkan 1500 peserta DTS

Diterbitkan

||

Bupati Jember dr Hj Faida MMr bersama guru TIK.

Jember, memontum —-Sekitar 500 guru pengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Rabu (15/5/2019) siang buka bersama Bupati Jember dr.Hj.Faida. Jember sambil membicarakan program Digital Talent Scholarship (DTS), di Pendapa Wahyawibawagraha.

DTS merupakan program yang digagas oleh Kementerian Kominfo untuk meningkatkan daya saing sumberdaya manusia di era 4.0. program ini merupakan kesempatan emas bagi masyarakat, kerena bermafaatnya program ini maka Bupati perempuan ini menargetkan 1.500 peserta.

“Sekarang adalah yang cepat, bukan yang kuat, oleh karenanya, kita bisa cepat perubahan tumbuh, harus menggunakan IT,” ujar bupati.

Untuk mendukung itu kata Bupati, agar guru TIK se Kabupaten Jember yang hadir di pendopo bisa mendapatkan beasiswa dan mengikuti pelatihan ini, Pemerintah akan membantu perizinan kepada kepala sekolah.

“Setelah lulus dari pelatihan akan ada ujian sertifikasi Internasional, jika dibiayai sendiri mencapai Rp 15 juta, Kami ingin semua guru kompetensinya distandarkan dan ini kesempatannya,” ungkap bupati.

Pemerintah, lanjutnya, mengakomodasi pelatihan DTS ini, Bagi yang mengikuti pelatihan secara offline telah terkoordinir pemberangkatannya bersama-sama, yang bertempat di Jakarta dan Yogyakarta.

“Target untuk Jember tanpa batas, meski demikian Jember menargetkan sampai 1.500 peserta yang terdiri dari siswa, guru TIK, PNS dan masyarakat umum, ” terang orang nomor satu di Pemkab Jember ini.

Sementara itu Perwakilan dari Kementerian Komunikasi dam Informatika, Heri Abdul Aziz, menyampaikan, antusiasme dan respon dari bupati hingga menurun kepada para guru terhadap program ini dinilainya fantastis, digital Talent Scholarship ini adalah pendidikan non formal besertifikat yang berasal dari perusahaan TI yang cukup dikenal diantaranya Microsoft dan Amazon.

“Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan teknologi yang sekarang yaitu era industri yang ke 4.0,” katanya.

Pelatihan yang dilakukan untuk menunjang kompetensi yang diperlukan pada era saat ini sambung Heri Target peserta yang lulus dan mendapat sertifikat sekitar 20.000.

“Yang dilatih 25.000 secara nasional dan targetnya 20.000 ribu, Jember sendiri menjadi kabupaten yang cepat merespon program ini, Respon dari beliaunya juga bukan main sebagai pimpinan di Jember,”  pungkasnya. (yud/oso)

Lanjutkan Membaca

Jakarta

Timsel KPU Kabupaten Probolinggo dan Tulungagung Dilantik Ketua KPU RI

Diterbitkan

||

Ketua KPU RI Arief Budiman, SIP, MSi menyalami Timsel yang baru dilantik di Jakarta, Senin (21/1).

*Seleksi Harus Profesional, Mandiri, Perhatikan Catatan Moral

Memontum JakartaDalam upaya melaksanakan amanat UU Pemilu, Komisi Pemilihan Umum RI melakukan proses rekruitmen komisioner pemilu sejumlah daerah yang masa baktinya akan berakhir. Diantara KPU yang masa baktinya akan habis di Jawa Timur adalah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Probolinggo.

Untuk melakukan rekruitmen, KPU RI  lebih awal menetapkan dan melantik Tim Seleksi yang akan bekerja selama dua bulan sejak pelantikan.

Bertempat di Jakarta, Senin (21/1/2019) telah dilantik Timsel untuk ke dua wilayah di Katim tersebut. Mereka yang ditetapkan dan dilantik sebagai Timsel yakni Prof. Achmad Janeiri, PhD.; Dr. Abdul Chalik, MSI, Drs. Aribowo, MSI., Nurul Barizah, SH, LLM, PhD dan Dr. Suko Widodo, MSi.

Pelantikan dipimpin langsung ketua KPU RI, Arief Budiman, SIP, MSi dan dihadiri oleh pimpinan KPU RI lainnya. Dalam sambutannya, Arief Budiman mengingatkan agar seleksi dilakukan secara profesional dan mandiri.

Ada dua hal penting yang ditandaskan. Pertama, seleksi harus dengan proses administrasi yang benar. Artinya, dokumen peserta harus lengkap dan benar. Kedua, seleksi harus bersifat subtansi yang menemukan orang orang berkualitas atau mumpuni serta bersih tanpa catatan pelanggaran moral dan etika.

“Substansi artinya proses seleksi mulai tes tulis, psikologi, kesehatan dan wawancara harus dilakukan dengan profesional,” kata Arief. (ano/yan)

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler