*Bersandar Surat PUPR Pemkab Sidoarjo, ULP Retender Lelang Avor Wilayut (1)

Memontum Sidoarjo—- Walau sempat diingatkan Komisi C DPRD Sidoarjo dengan diajak hearing terkait  carut marut  pelaksanaan lelang yang bersumber dana APBD , ULP (Unit Layanan Pengadaan ) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo semakin tak tersentuh hukum.

Faktanya, setelah sebelumnya meloloskan salah satu kontraktor atas lelang Trotoar Jalan Gajah Mada yang kualifikasinya bermasalah,  kini giliran terlilit lelang Avor Wilayut yang  keduanya akhirnya di tender ulang (Retender).

Dengan  banyaknya lelang yang ditender ulang ini menguatkan tekad Ketua LSM Cepad Kamuin untuk membawa kasus ini ke ranah hukum.” Ini bukan hanya persoalan adminitrasi,  tetapi juga ada unsur pidananya,” katanya.

Sebut saja proyek Pemel  Saluran dan Trotoar Gajah Mada Rp 2,5 M.  Lelang yang dimenangkan  PT Raflindo Jaya Mandiri,  akhirnya ditender ulang. Hal itu disebabkan  jenis usaha perusahaan  pemenang lelang tak sesuai dengan yang disyaratakan dalam LPSE.

Simak saja, seperti yang tertera persyaratan lelang LPSE,  harusnya proyek dengan kode lelang 4033111 dengan pagu Rp 2.550.000.000 dengan kualifikasi perusaan non kecil.  Ternyata  PT Raflindo Jaya Mandiri adalah perusahaan kecil.

Ini diketahui  setelah  sejumlah peserta leleng mengajukan sanggahan karena menduga  jika kualifikasi pemenang lelang adalah perusahaan kecil. “  Dengan ditender ulang  ini membuktikan jika  telah terjadi unsur  pidana dugaan  penggunaan data palsu. Kami akan melaporkan  para pihak ke Kejaksaan,” terangnya.

Hal ini dilakukan setelah ULP melakukan kesalahan yang sama. Melakukan tender ulang  atas lelang avor  Wilayut senilai Rp 2 M. Dengan tender diulang ini otomatis pekerjaan yang dibiayai APBD akan molor.

Harusnya tender ulang avor Wilayut  itu tidak perlu terjadi seandainya ULP konsiten   dalam menentukan  standart  sewa peralatan. “ Kalau dalam lelang sebelumnya ULP menetapkan analisa harga satuan sewa alat  7 jam, khusus di proyek avor Wilayut ULP menetapkan analisa sewa alat 8 jam,” kata Kasmuin.

Penetapan analisa harga satuan itu , setelah rekanan yang dijago  tak lolos prakulaifikasi.  Hal yang sama juga dialami oleh puluhan rekanan yang lain. Perubahan analisa harga satuan ini akhirnya menuai protes dari rekanan.

Akhirnya , pokja ULP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  yang menangani lelang ini bersurat kepada  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Sidoarjo meminta rujukan analisa  sewa alat satu hari.

Surat ketua Pokja P2 BJ.387-2018 bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Sidoarjo itu akhirnya dijawab Kepala Bidang Pembangunan dan Tata Ruang PUPR Sidoarjo Ir Bambang Tjatur Miarso MT pada   6 September  2018.

Dengan terbitnya surat dari PUPR ini akhirnya menjadi gempar. Itu setelah surat ini ditunjukan ULP kepada rekanan yang melakukan klarifikasi hingga menyebar kemana-mana. (wan/fan/yan)