Connect with us

Surabaya

Tomohon Belajar Kerukunan Beragama di Surabaya

Diterbitkan

||

Memontum SurabayaWakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan bersama dengan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sambangi Pemkot Surabaya. Kedatangannya pun diterima langsung oleh Sekretaris Kota (Sekkota) Hendro Gunawan, di ruang sidang walikota.

Tujuan kunjungan kerja wakil walikota tersebut untuk mendapati ilmu, terkait dengan kerukunan umat beragama yang ada di Surabaya. Syerly Adelyn Sompotan pun mengakui dan mengapresiasi atas kerukunan agama di Surabaya. Bahkan telah diakui oleh dunia serta memiliki enam rumah ibadah berdampingan di daerah Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri Surabaya.

“Itu contoh nyata kerukunan umat beragama di Surabaya, dan saya harap hasil kunker ini bisa memperkokoh kerukunan umat beragama sekaligus mencegah konflik di Kota Tomohon,” ujarnya saat memberi sambutan, Selasa (23/10).

Sekkota Hendro Gunawan menyampaikan kerukunan umat beragama di Surabaya sangatlah kondusif. Hal tersebut dikarenakan Pemkot Surabaya telah melibatkan semua unsur, mulai dari kejaksaan, kepolisian, LSM, Danrem, tokoh masyarakat dan pemuka agama.

“Tujuannya, agar banyak sumbangsih ide yang diterima dalam menjaga kerukunan umat beragama di Surabaya,” ucap Hendro.

Hendro menjelaskan langkah-langkah konkret apa saja ketika Surabaya menghadapi darurat kerukunan umat beragama, seperti saat terjadinya insiden bom di Surabaya mengguncang tiga gereja beberapa bulan lalu. Menurut Hendro, jajaran Forpimda dan FKUB telah bersinergi bersama-sama untuk melakukan sosialisasi, pendekatan, pendampingan kepada korban dan seluruh masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan hingga tuntas.

Hendro juga mengatakan, Pemkot Surabaya juga turut andil dalam menangung biaya pendidikan dan memberikan pekerjaan kepada korban yang terkena bom. “Nilai kerugian materiel semuanya ditanggung Pemkot Surabaya dengan melibatkan seluruh elemen. Itu yang membuat Surabaya cepat bangkit,” ujarnya.

Tak henti sampai di situ saja, pada beberapa kesempatan, setiap agama saling bahu membahu. Sekkota Surabaya mencontohkan saat ibadah gereja, GP Anshor menjaga gereja untuk merekatkan kerukunan antar umat beragama, begitu pun sebaliknya.

“Semua turut membantu dan menjaga lokasi dengan melibatkan semua unsur agama tanpa memandang etnis dan religiusnya,” imbuhnya.

Yazid Muhammad selaku Ketua FKUB Surabaya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Hendro, bahwa cara pandang warga Surabaya dalam menyikapi kerukunan umat beragama sudah sangat dewasa.

Hal ini dibuktikan ketika Surabaya diguncang bom dan mereka semua bangkit untuk saling membantu satu dengan yang lain. “Kami ingin menciptakan kedamaian dan sikap toleransi di Surabaya,” tambah Yazid.

Pun untuk mempererat kerukunan umat beragama, FKUB Kota Surabaya juga menggelar kegiatan forum group discussion (FGD) dengan melibatkan pemuda lintas agama untuk mengantisipasi gerakan-gerakan radikal.

Selain itu, lanjutnya, FKUB turut menggandeng ibu-ibu dengan wadah dialog perempuan lintas agama. Tujuannya, menambah wawasan terkait kerukunan umat beragama.

“Jadi, kalau ada gesekan atau provokasi yang tujuannya memecah belah kerukunan umat beragama, mereka semua bisa memfilter atau menyikapi hal tersebut dengan bijak dan cerdas,” ujarnya.

Ketua FKUB Kota Tomohon,  Joy Palilingan, mengaku tertarik dengan Forum Pemuda dan dialog Wanita Lintas Agama. “Kita tindaklanjuti ilmu yang sudah didapat dari Kota Surabaya untuk menjaga kedamaian dan kerukunan umat beragama di Kota Tomohon,” tutupnya. (est/ano/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Diterbitkan

||

Wujudkan Kemandirian dan Daya Juang Mahasiswa, UT Surabaya Gelar PKBJJ di Tuban

Memontum Surabaya – Sistem belajar jarak jauh (SBJJ) sebagaimana yang diterapkan di Universitas Terbuka (UT), menuntut kemandirian dan daya juang mahasiswa untuk belajar. Bahkan, kemandirian dalam belajar ini menjadi faktor utama dan modal yang sangat penting dalam menentukan persistensi (kebertahanan) dan keberhasilan belajar mahasiswa UT.

Sayangnya, belajar mandiri sejauh ini belum menjadi suatu tradisi atau kebiasaan bagi mahasiswa UT karena mereka telah terbiasa belajar tatap muka dan dibimbing oleh guru atau dosen di ruang kelas.

Untuk menyiapkan kesiapan belajar dan sekaligus upaya percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan SBJJ, UPBJJ-UT Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan PKBJJ (Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh) bagi mahasiswa baru (Maba) di Kabupaten Tuban.

Pada tanggal 14 – 15 September 2019, bertempat di SMAN 2 Tuban dan diikuti sebanyak 506 mahasiswa baru, terdiri dari Program Studi Akuntansi 71 orang, program studi Manajemen 293 orang, Ilmu Administrasi Negara 66 orang, Ilmu komunikasi 29 orang, Ilmu Perpustakaan 23 orang, Ilmu Hukum 2 orang, Ilmu Pemerintahan 2 orang, Kearsipan 1 orang, Pendidikan Matematika 3 orang, dan Pendidikan Bahasa Indonesia 8 orang.

Direktur UPBJJ-UT Surabaya, Dr. Suparti, M.Pd menyampaikan bahwa kegiatan PKBJJ merupakan salah satu upaya UT untuk mempercepat mahasiswa baru beradaptasi dengan SBJJ, yang menghendaki setiap mahasiswa mampu mempelajari materi perkuliahan secara mandiri tanpa tergantung kepada dosen.

“Berbeda dengan perkuliahan di Perguruan Tinggi tatap muka (konvensional), dimana dosen mengarahkan mahasiswa untuk belajar, tetapi pada pendidikan jarak jauh sebagaimana yang diterapkan di UT, mahasiswa tidak diwajibkan hadir di kelas sehingga mereka tetap bisa kuliah sambil bekerja. Namun, mahaiswa dituntut mampu secara mandiri untuk mempelajari materi perkuliahan baik bahan ajar cetak maupun non cetak, seperti layanan tutorial online (kuliah online).” Terangnya.

Selama kegiatan PKBJJ ini, lanjutnya, mahasiswa dilatih oleh instruktur yang berasal dari dosen dan pegawai UT Surabaya, diantaranya Drs. Suparman, M.Pd, Drs. Sodiq Anshori, M.Pd, Dr. Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si, Drs. Agus Prabowo, S.E, Sucipto, S.Sos, Pujianto, S.Sos, Mujono, S.E, dan Sugito.

“Selama dua hari mahasiswa dilatih untuk menguasai keterampilan belajar efektif, keterampilan membaca dan merekam hasil baca, keterampilan mengakses berbagai layanan online UT, termasuk layanan tutorial online (tuton) sebagai pengganti kuliah tatap muka, dan memastikan kesanggupan mahasiswa UT dalam menyusun rencana dan target belajar serta mengelola waktu belajar dengan baik“ ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa sangat antusias mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari keaktipan mahasiswa dalam bertanya dan mengerjakan tugas atau latihan yang dimbing olinstruktur.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat melahirkan mahasiswa yang berkarakter mandiri sebagai modal utama dalam menjalani sistem pembelajaran jarak jauh di UT sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan lulus tepat waktu” harapnya. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Diterbitkan

||

Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Pilwali Rp 27,7 M

Memontum Surabaya – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya telah mengusulkan anggaran untuk Pemilihan Walikota Surabaya 2020 mendatang. Nilai yang diusulkan mencapai Rp 27,7 miliar.

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menyebut usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan rencana awal pihaknya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Bawaslu Surabaya mengusulkan Rp26,5 miliar.

Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga bertambah. Dari yang sebelumnya berjumlah 4.300 TPS menjadi 4.327 TPS.

“Kami baru mendapat kepastian jumlah TPS setelah berkoordinasi resmi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Surabaya dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat) Surabaya dan beberapa instansi lainnya beberapa waktu lalu,” katanya.

Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan dalam beberapa pos anggaran. Di antaranya, honorarium bagi para petugas Ad Hoc (sementara).

“Sebab, hanya komisioner saja yang mendapat honorarium dari APBN,” katanya.

Beberapa badan ad hoc tersebut di antaranya, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (PTPS). Rencananya, proses seleksi akan dilakukan Desember mendatang.

“Sesuai regulasi, rekrutmen AD Hoc pengawas pemilu dilakukan sebelum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terbentuk. Sementara PPK dibentuk Januari sehingga kami rencananya akan melakukan seleksi sejak Desember tahun ini,” jelasnya.

Badan Ad Hoc rencananya memiliki masa kerja sekitar 9-12 bulan. “Termasuk, bertugas sejak saat pencalonan, kampanye, hingga pasca pemungutan suara,” ucap alumni Unesa tersebut.

Selain untuk honorarium, anggaran Bawaslu Surabaya juga diperuntukkan untuk sosialisasi pengawasan pemilu, koordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan beberapa pos anggaran lain.

“Di dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami tak bekerja sendiri,” katanya.

“Gakkumdu, misalnya. Kami bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Juga, Pengawasan Pemilu Partisipatif,” Tutupnya.

Usulan anggaran tersebut pun kini telah masuk dalam rancangan yang akan disampaikan ke pemerintah kota yang rencananya akan masuk dalam hibah daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Surabaya ditargetkan selesai Oktober mendatang. (Ace/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Cukai Pemkot Batu
Advertisement Iklan BNN Kota Malang
Advertisement Terkunci Pandemi Corona
Advertisement SBMPN POLINEMA MALANG
Advertisement

Terpopuler