Memontum.Com

Pengukuhan Guru Besar Polinema

Tower XL Ampelgading Terancam Dinonaktifkan

  • Selasa, 30 Oktober 2018 | 18:14
  • / 19 Safar 1440
Tower XL Ampelgading Terancam Dinonaktifkan
JoniSuhariyanto Kades Tirtomarto

*Kompensasi Tak Jelas, Provider Mbulet

Memontum Malang——Akibat ketidak jelasan konpensasi dan kurangnya pendekatan pihak provider terhadap warga berdampak,tower sambungan telpon seluler jenis XL di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang terancam dinonaktifkan.
Pasalnya, tower berketinggian sekitar 50 meter ini masa kontraknya habis tertanggal 17 Agustus 2017 lalu.Hingga saat ini masih belum jelas mengenai perpanjangan kontrak,termasuk besarnya nilai kompensasi terhadap warga lingkungan setempat.

Salah seorang warga terdampak menuturkan, kontrak tower tersebut sebenarnya habis pada tahun 2017, tetapi hingga saat ini masih belum jelas tentang perpanjangan kontrak tersebut. “Kontraknya masih belum jelas mas untuk perpanjangan berikutnya. Nilai kompensasi yang diajukan warga tidak disetujui,” ujarnya.
Dijelaskan,19 KK terdampak tersebut sudah melakukan mediasi dengan pemilik lahan. Akan tetapi, dari mediasi tersebut tidak sesuai dengan harapan.Pihak pemilik lahan, hanya bersedia memberi kompensasi sebesar Rp. 500 ribu per KK. “Warga tidak mau mas, karena besaran kompensasi yang disepakati warga Rp 3 juta,” ujarnya.

Tower XL Tirtomarto Ampelgading(Sur)

Tower XL Tirtomarto Ampelgading(Sur)

Dengan kejadian tersebut, warga terdampak mengancam akan menonaktifkan tower.Itu dilakukan jika tidak ada juga kejelasan,baik pemilik lahan maupun pihak provider.
Sementara, Kepala Desa Tirtomarto, Joni Suhariyanto, mengatakan, tower yang disewa dari lahan milik H.Zen alias Sumingan (almarhum) ini berdiri sejak tahun 2007 silam dengan kesepakatan kontrak selama 10 tahun. Akan tetapi, ketika terjadi perpanjangan kontrak sekitar bulan Agustus 2017 lalu, tidak ada pemberitahuan kepada warga lingkungan sekitar di radius 60 meter dengan jumlah 19 KK.

“Seorang ahli waris pemilik pernah memberi kompensasi masing-masing KK sebesar Rp. 500 ribu. Namun warga menolaknya. Warga menuntut kompensasi sebesar Rp.3 juta. Akhirnya kami berusaha menfasilitasi permasalahan tersebut. Namun sampai hari ini belum menuai kesepakatan, karena sang pemilik lahan termasuk pihak penyewa belum bisa kami pertemukan,” ungkap Joni, Selasa (30/10/2018)siang tadi.
Ditambahkan,mediasi warga bersama ahli waris pemilik lahan telah berlangsung selama dua kali, namun hasilnya masih sama. Ia juga mengaku, setelah mediasi ke dua yang dilakukan pada tanggal 24 April 2018, Johny sempat dihubungi oleh pemilik lahan melalui pesan singkat yang berisi, besaran kompensasi akan dinaikan menjadi Rp 1 juta per KK.

“Saya sempat di WA (WhatsApp) oleh si pemilik lahan, isinya dia akan menaikan kompensasi menjadi Rp 1 juta per KK. Lalu saya balas, akan saya komunikasikan dulu sama warga yang terdampak. Sejak saat itu ia tidak pernah komunikasi lagi,” ujar Johni.
Lanjut Joni, warga ingin melakukan mediasi bersama pihak provider secara langsung.Diakui, kesulitan menghubungi pihak provider karena terbatasnya informasi tentang provider tersebut(Sur/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional